TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyerahkan kunci rumah layak huni kepada Abdul Wahid Setya Budi, seorang penarik ojek di Kelurahan Tubo, Kota Ternate, Rabu, 2 September 2026. Penyerahan simbolis dilakukan oleh Gubernur Sherly Tjoanda yang turut didampingi Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Nasional Tri Tito Karnavian.
Rumah layak sebagai upaya pemulihan martabat sosial
Bagi Abdul Wahid, rumah yang baru diserahterimakan bukan sekadar struktur fisik. Hunian itu menjadi jawaban atas keterbatasan ekonomi keluarganya yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem (desil 1). Wajahnya tampak haru saat menerima kunci sebagai tanda bahwa keluarganya kini memiliki hunian yang layak, aman, dan sehat.
“RTLH ini bukan sekadar program pembangunan fisik, tetapi tentang mengembalikan harkat, martabat, dan menghadirkan kebahagiaan di tengah keluarga masyarakat kita yang paling membutuhkan,”
ucap Gubernur Sherly saat acara peresmian.
Skala program dan alokasi tahun 2026
Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 2026 mengalokasikan bantuan RTLH sebanyak 1.200 unit, meningkat dibandingkan alokasi tahun 2025 yang sebesar 700 unit. Bantuan tahun ini tersebar di 10 kabupaten dan kota, dengan Kota Ternate mendapat alokasi 70 unit.
Rincian alokasi menurut pemerintah provinsi adalah sebagai berikut:
- 150 unit pembangunan rumah baru;
- 700 unit peningkatan kualitas atau rehabilitasi rumah;
- 325 unit pembangunan dapur sehat untuk mendukung kebutuhan gizi keluarga.
| Komponen | Jumlah unit |
|---|---|
| Pembangunan rumah baru | 150 |
| Rehabilitasi rumah | 700 |
| Dapur sehat | 325 |
Progres fisik dan pekerjaan yang masih berjalan
Pemerintah provinsi menyatakan sejauh ini sekitar 40 persen dari target 1.200 unit telah rampung secara penuh. Sisanya, yakni 60 persen, masih dalam tahap pembangunan dengan progres fisik rata-rata sekitar 70 persen. Data ini menunjukkan percepatan pelaksanaan namun juga menyisakan pekerjaan signifikan hingga seluruh target tuntas.
Tantangan kebutuhan infrastruktur dasar
Dalam dialog usai penyerahan kunci di Tubo, sejumlah warga mengemukakan masalah lain yang bercampur dengan persoalan rumah, antara lain keterbatasan air bersih dan akses jalan. Gubernur Sherly mengakui bahwa persoalan perumahan tidak berdiri sendiri dan mesti dihubungkan dengan pemenuhan sarana dasar lainnya.
Pemerintah provinsi, menurut Sherly, akan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan berencana mengusulkan pemanfaatan dana untuk penanganan masalah pendukung. Pernyataan lengkap mengenai mekanisme penganggaran atau rencana teknis belum dirinci dalam acara.
Dampak sosial dan harapan warga
Penyerahan rumah bagi keluarga seperti Abdul Wahid memberi dampak langsung pada rasa aman dan kesejahteraan rumah tangga. Hunian layak dapat mengurangi kerentanan terhadap penyakit, meningkatkan keamanan, dan memberi ruang bagi anak-anak mendapatkan lingkungan belajar yang lebih baik.
Namun, efektivitas program RTLH juga bergantung pada kesinambungan antar sektor—air, sanitasi, jalan, serta dukungan sosial-ekonomi—agar manfaatnya berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dan pemantauan pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan menjadi kunci untuk memastikan bantuan sampai kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Apa yang perlu diperhatikan warga penerima bantuan
- Pastikan data kepemilikan dan identitas penerima sesuai saat verifikasi di kelurahan/desa.
- Lakukan pemeriksaan fisik rumah bersama tim teknis saat serah terima untuk mencatat kondisi awal.
- Koordinasikan kebutuhan layanan dasar (air, jalan) dengan aparat kelurahan agar pengajuan perbaikan infrastruktur dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota atau provinsi.
Penyerahan rumah bagi Abdul Wahid menjadi simbol upaya pemerintah provinsi untuk menjangkau warga paling rentan. Ke depan, efektivitas program akan tergantung pada sinkronisasi antar kebijakan dan keterlibatan komunitas dalam menjaga serta memanfaatkan fasilitas yang diberikan.
