Palangka Raya — Pemadaman listrik berkepanjangan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah memicu kecaman dari DPRD provinsi. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, meminta PT PLN memperkuat upaya mitigasi gangguan pada pembangkit dan jaringan agar pasokan daya dapat cepat dipulihkan dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
Desakan kesiagaan teknis
Bambang menilai gangguan teknis pada mesin pembangkit adalah kemungkinan operasional yang wajar. Namun sebagai penyelenggara layanan kelistrikan negara, PLN berkewajiban memiliki langkah antisipatif terukur sehingga kerusakan tidak berujung pada pemadaman berkepanjangan.
“Kerusakan itu memang mungkin saja terjadi. Tapi masa antisipasinya hanya dengan membiarkan pemadaman berlarut-larut seperti ini?”
Ia menambahkan bahwa rentetan keluhan masyarakat terkait pemadaman sudah muncul selama kurang lebih dua bulan terakhir, dan kondisi tersebut sangat memukul pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor usaha peternakan yang bergantung pada aliran listrik.
Dampak terhadap sektor usaha dan masyarakat
Menurut Bambang, dampak pemadaman tidak hanya mengganggu kenyamanan rumah tangga, tetapi juga merusak produktivitas ekonomi lokal. Ia mencontohkan sektor UMKM dan peternakan sebagai area yang menghadapi gangguan operasional serius jika pasokan listrik tidak stabil.
| Sektor | Dampak yang Disorot |
|---|---|
| UMKM | Penurunan operasional dan pendapatan akibat gangguan listrik |
| Peternakan | Gangguan pada sistem yang bergantung listrik (operasional kandang, pendingin, atau pompa) |
Permintaan tindakan konkret
Bambang menegaskan bahwa manajemen PLN harus menyiagakan peralatan cadangan dan merancang skema penanganan gangguan yang terstruktur. Ia menyarankan agar peralatan seperti boiler cadangan dan perangkat penunjang teknis lainnya selalu siaga agar perbaikan atau penggantian komponen dapat dilaksanakan cepat saat terjadi kerusakan fatal.
Menurut Bambang, ada ketidakseimbangan antara kewajiban pelanggan yang diminta untuk disiplin membayar tagihan dan kualitas layanan yang diterima. Ia menyoroti praktik pemutusan daya bagi pelanggan yang menunggak dan meminta agar kualitas layanan PLN memenuhi standar sewajarnya.
Harapan DPRD dan langkah selanjutnya
DPRD menyampaikan harapan agar PLN memperbaiki prosedur dan kesiapan teknis sehingga risiko pemadaman panjang dapat diminimalkan. Tekanan DPRD ini menuntut tanggapan manajemen PLN untuk menjelaskan langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan, termasuk ketersediaan suku cadang, peralatan tambalan, dan prosedur darurat operasi pembangkit.
Imbas jangka pendek dan kebutuhan komunikasi publik
Selain tindakan teknis, DPRD juga melihat kebutuhan peningkatan komunikasi dari PLN kepada publik ketika terjadi gangguan. Informasi yang cepat dan transparan mengenai penyebab pemadaman serta estimasi pemulihan diharapkan dapat mengurangi keresahan masyarakat dan membantu pelaku usaha mengambil langkah antisipatif.
- Peningkatan kesiagaan: Ketersediaan peralatan cadangan dan suku cadang yang memadai.
- Prosedur mitigasi: Skema penanganan gangguan yang terstruktur dan terlatih.
- Komunikasi publik: Informasi cepat dan akurat saat terjadi pemadaman.
Pernyataan resmi dari PLN terkait desakan DPRD dan rincian langkah perbaikan belum tercantum dalam laporan ini. DPRD provinsi berharap permasalahan pasokan listrik yang berkepanjangan dapat segera ditanggulangi demi kelangsungan aktivitas sosial dan ekonomi di Kalimantan Tengah.
