GIANYAR — Bupati Gianyar I Made Mahayastra melantik 175 pejabat administrator dan pengawas pada Kamis, 27 Agustus 2026, dalam acara yang digelar di Taman Maheswara, halaman belakang Kantor Bupati Gianyar. Pelantikan ini dimaknai sebagai upaya penyegaran sekaligus penguatan struktur birokrasi Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah.
Penekanan pada integritas dan aturan
Dalam sambutannya, Mahayastra menegaskan bahwa setiap pejabat wajib menjaga integritas, disiplin, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan saat melaksanakan tugas. Ia meminta jajaran aparatur untuk berani menolak instruksi yang berpotensi bertentangan dengan hukum.
"Jangan pernah menerima perintah yang melanggar hukum. Lakukan pekerjaan sesuai tugas dan aturan yang ada. Jangan melanggar,"
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai penegasan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan harus berpedoman pada aturan dan kewenangan masing-masing, sehingga keputusan dan tindakan aparat tidak menimbulkan masalah hukum maupun administratif.
Penyegaran birokrasi dan tuntutan kinerja
Pelantikan 175 pejabat dikatakan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas birokrasi agar mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan hingga ke tingkat pelaksanaan lapangan. Menurut Mahayastra, keberhasilan program pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan birokrasi dalam menindaklanjuti kebijakan secara rinci, terukur, dan disiplin.
Ia menegaskan bahwa sebaik apapun perencanaan dan kebijakan dari pimpinan, tanpa pelaksanaan yang detail dan tertib birokrasi, program tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, pejabat yang baru dilantik diharapkan menjadi ujung tombak pelaksanaan program pembangunan di Gianyar.
Permintaan mekanisme kerja yang jelas
Bupati juga meminta setiap perangkat daerah menyusun mekanisme kerja dan kertas kerja yang jelas untuk memudahkan pemantauan. Menurutnya, mekanisme tersebut penting untuk mengetahui progres pekerjaan, mengidentifikasi kendala, mencatat keterlambatan, dan menentukan pihak yang bertanggung jawab atas tindak lanjut.
- Menolak instruksi yang bertentangan dengan hukum.
- Mengutamakan kerja detail, terukur, dan disiplin.
- Menyusun mekanisme kerja dan kertas kerja untuk pemantauan.
- Koordinasi berjenjang dalam pengambilan keputusan.
Mahayastra menekankan pula pentingnya budaya kerja yang berorientasi pada penyelesaian. Arahan pimpinan harus diterjemahkan menjadi program konkret yang tetap mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan serta APBD. Koordinasi berjenjang juga disorot: pejabat diminta tidak mengambil keputusan sendiri ketika menghadapi kebijakan yang belum jelas atau memerlukan penafsiran.
Peran birokrasi dalam kesinambungan program
Dalam acara itu, Bupati menegaskan bahwa pejabat di semua tingkatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesinambungan program pembangunan, mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaan teknis. Ia mengingatkan bahwa setiap pejabat harus memahami batas kewenangan sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan tanggung jawab jabatan.
| Peristiwa | Detail |
|---|---|
| Jumlah pejabat yang dilantik | 175 orang |
| Lokasi pelantikan | Taman Maheswara, Halaman Belakang Kantor Bupati Gianyar |
| Tanggal | 27 Agustus 2026 |
Pelantikan ini diharapkan memperkuat struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar sehingga program pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara konsisten dan akuntabel. Bupati meminta agar semua pejabat baru bekerja dengan komitmen tinggi demi pelayanan publik yang lebih baik dan berkeadilan.
Seluruh arahan yang disampaikan Bupati menekankan prinsip kepatuhan terhadap aturan dan penegakan etika birokrasi sebagai landasan dalam menjalankan roda pemerintahan di Gianyar.
