TEBING TINGGI — Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menerima kunjungan kerja Wakil Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam, Marsma TNI Ridha Hermawan, di ruang kerja Wali Kota, Gedung Balai Kota, Rabu, 26 Agustus 2026. Pertemuan tersebut berlangsung dengan didampingi Sekretaris Daerah Kota, Erwin Suheri Damanik.
Tujuan kunjungan dan fokus monev
Kunjungan tim Satgas dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penanganan pascabencana di wilayah yang menjadi tanggung jawab posko, termasuk Kota Tebing Tinggi. Marsma TNI Ridha Hermawan menjelaskan tujuannya tidak sekadar melihat kondisi di lapangan, melainkan juga mengevaluasi penyerapan dan efektivitas pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) agar penyaluran tepat sasaran dan langsung dirasakan masyarakat.
"Mohon dapat pencerahan lebih lanjut terkait upaya pencapaian seperti apa. Mohon untuk dapat informasi lebih detail terkait hal itu, sehingga kami bisa melaporkan kepada Kasatgas terkait capaian mempercepat realisasi dari TKD. Intinya kita mencoba menyampaikan ke masyarakat, program ini telah sampai dan diterima dengan baik di Kota Tebing Tinggi,"
Respons Pemko dan kepatuhan administrasi
Menanggapi kunjungan tersebut, Wali Kota menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk mengelola anggaran pemulihan dengan kehati-hatian dan kepatuhan hukum. Ia menyatakan bahwa langkah-langkah kajian dan penatausahaan telah dijalankan agar semua kegiatan sesuai regulasi yang berlaku.
Wali Kota juga memberi keyakinan soal capaian realisasi anggaran. Menurutnya, proses administrasi dan pelaksanaan program sedang dipercepat dan ditargetkan akan selesai pada bulan September 2026, dengan penyelesaian yang mendekati penuh.
Masalah banjir kiriman: kendala teknis dan permintaan dukungan
Salah satu pokok bahasan penting dalam pertemuan adalah banjir kiriman yang terus mengganggu Kota Tebing Tinggi. Wali Kota menjelaskan bahwa luapan dari wilayah hulu, yakni Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Serdang Bedagai, sering mengakibatkan meluapnya Sungai Padang dan Sungai Bahilang. Pemko menekankan bahwa sedimentasi di sungai sudah sangat tinggi sehingga kapasitas aliran berkurang.
Atas dasar itu, Pemko Tebing Tinggi mengharapkan perhatian kementerian terkait terkait izin dan dukungan pendanaan untuk normalisasi sungai. Permintaan ini dilatarbelakangi keterbatasan kewenangan daerah dalam melakukan normalisasi yang memerlukan koordinasi lintas wilayah dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat atau kementerian teknis.
- Waktu kunjungan: Rabu, 26 Agustus 2026
- Pihak yang hadir: Wali Kota, Sekda, Wakil Kepala Posko Satgas
- Fokus: monitoring dan evaluasi penanganan pascabencana serta penyerapan TKD
- Isu utama: banjir kiriman dan kebutuhan normalisasi sungai
| Aspek | Rincian |
|---|---|
| Satgas | Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam |
| Perwakilan Satgas | Marsma TNI Ridha Hermawan (Wakil Kepala Posko) |
| Pihak Daerah | Wali Kota Tebing Tinggi dan Sekdako Erwin Suheri Damanik |
| Isu teknis | Banjir kiriman, sedimentasi Sungai Padang dan Sungai Bahilang |
Pertemuan ini memberi peluang bagi Pemko untuk mempertajam laporan capaian realisasi TKD sekaligus mendapat masukan teknis dari Satgas terkait percepatan rehabilitasi. Bagi warga, langkah-langkah percepatan itu penting karena berkaitan langsung dengan pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan mitigasi bencana yang rutin mengganggu aktivitas.
Secara praktis, tindak lanjut yang mungkin diharapkan warga mencakup koordinasi antardaerah hulu-hilir, percepatan pengurusan izin normalisasi sungai, serta kepastian aliran dana yang bisa dimonitor realisasinya. Kunjungan Satgas membuka ruang agar proses tersebut tidak berjalan terpisah, tetapi terkoordinasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terdampak.
Warga Tebing Tinggi menunggu hasil konkret dari monev ini: apakah ada rekomendasi teknis, alokasi pendanaan tambahan, atau percepatan administrasi yang benar-benar memperkecil risiko banjir pada musim hujan mendatang. Pemerintah Kota dan Satgas telah menyatakan komitmen untuk menyelesaikan realisasi program dalam waktu dekat; sekarang yang ditunggu adalah implementasi di lapangan dan bukti bahwa program sampai ke masyarakat.
