MEDAN — Potensi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1,2 triliun hingga Rp1,5 triliun mendapat perhatian serius dari DPRD Sumut. Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Mangapul Purba, mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengambil langkah strategis agar pembangunan tidak terhenti karena terpangkasnya ruang fiskal.
Fiskal Daerah Terancam Terganggu
Mangapul menilai besaran potensi pemangkasan tersebut akan memberikan tekanan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Kondisi ini menurutnya berisiko menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang masih banyak dibutuhkan di berbagai wilayah Sumut.
“Jika pemotongan TKD terjadi, tentu membuat fiskal APBD Pemprovsu akan tertekan. Sementara, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak infrastruktur yang perlu ditangani,”
Dalam pernyataannya kepada wartawan, Mangapul menegaskan pemerintah provinsi tidak boleh hanya mengandalkan skema anggaran yang selama ini berjalan. Ia menekankan perlunya kebijakan inovatif dan terukur agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ruang fiskal daerah menyempit.
Opsi Pembiayaan Alternatif yang Diusulkan
Sebagai respons atas ancaman pemangkasan, Mangapul mendorong Pemprov Sumut untuk mempertimbangkan beberapa alternatif pembiayaan. Namun ia menegaskan setiap langkah harus dikaji matang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pinjaman kepada pihak ketiga sebagai sumber pembiayaan jangka menengah atau pendek, dengan kajian risiko dan kepatuhan hukum.
- Optimalisasi aset daerah yang tidak produktif untuk menghasilkan nilai tambah bagi keuangan provinsi.
- Evaluasi skema anggaran dan alokasi prioritas belanja untuk menjaga kelanjutan proyek penting.
“Oleh karena itu, kita mendorong Pemprovsu melakukan kebijakan dan terobosan baru agar persoalan minimnya anggaran bisa diatasi dan infrastruktur tetap terbangun. Apakah bisa melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, tetapi harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
Konsekuensi dan Kewaspadaan
Ancaman pemangkasan TKD tidak hanya soal angka di kertas. Dampaknya potensial pada serangkaian program layanan publik dan proyek infrastruktur yang sedang berjalan atau direncanakan. Penundaan atau pembatalan proyek bisa berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan dasar serta kesempatan kerja lokal.
Mangapul juga menyarankan agar pemerintah provinsi melakukan inventarisasi dan evaluasi aset-aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. Optimasi aset, menurutnya, dapat menjadi sumber pembiayaan nonpajak yang lebih aman dibandingkan menambah beban hutang tanpa perencanaan matang.
Data Singkat Potensi Pemangkasan
| Item | Perkiraan |
|---|---|
| Potensi pemangkasan TKD | Rp1,2 triliun – Rp1,5 triliun |
| Pihak yang menyatakan | Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba |
Langkah Selanjutnya dan Harapan
Pernyataan Mangapul membuka ruang diskusi publik dan pemerintahan mengenai langkah yang harus diambil untuk merespons kemungkinan berkurangnya transfer pusat ke provinsi. Pemerintah provinsi, legislatif, dan pemangku kepentingan diharapkan segera berkoordinasi untuk menyusun strategi fiskal yang transparan dan akuntabel.
Sekalipun opsi pinjaman menjadi salah satu jalan yang disebut, pendekatan itu menuntut analisis risiko, kemampuan pembayaran kembali, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan hutang daerah. Alternatif lain seperti penguatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan aset juga membutuhkan kajian teknis dan administratif yang mendalam.
Saya menyaksikan bahwa isu ini bukan hanya angka—melainkan urusan nyawa pembangunan yang menyentuh jalan, jembatan, air bersih, dan fasilitas publik. Pemerintah provinsi harus cepat, cermat, dan kreatif. Warga Sumut menunggu solusi yang nyata, bukan retorika.
