Ekonomi Medan Sumatera Utara (SU)

Gubernur Bobby Dinilai Pekerja Keras, Proyek Jalan dan Industri Halal Jadi Fokus Sumut

Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minangkabau menyebut Gubernur Bobby Nasution sebagai pemimpin pekerja keras yang mampu mendorong proyek strategis berbasis APBD. Pemerintah Provinsi mendorong kolaborasi dengan komunitas Minang untuk mengembangkan industri halal dan membuka lapangan kerja.

Gubernur Bobby Dinilai Pekerja Keras, Proyek Jalan dan Industri Halal Jadi Fokus Sumut
©Ilustrasi Togar Simanjuntak / we-news.com

Medan — Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Andre Rosiade memuji Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby A. Nasution, sebagai figur pemimpin yang bekerja keras dalam upaya membangun daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Andre pada acara pelantikan Pengurus Wilayah IKM Sumut periode 2024–2029 yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Sabtu.

Fokus pada proyek infrastruktur dan kekuatan APBD

Dalam sambutannya Andre menekankan kapasitas anggaran Provinsi Sumatera Utara yang menurutnya jauh lebih besar dibanding provinsi tetangga. Menurut Andre, hal ini memberi peluang bagi Gubernur untuk merealisasikan berbagai proyek strategis daerah, termasuk rencana pembangunan jalan menuju Berastagi serta penyelesaian jalan tol yang menghubungkan wilayah sekitar Danau Toba.

"Pak Bobby ini luar biasa, Gubernur yang pekerja keras,"

Pernyataan tersebut menyorot bagaimana pemanfaatan anggaran daerah (APBD) dapat dipadukan dengan skema kerja sama untuk mempercepat pembangunan. Andre menyebutkan penggunaan konsep kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berbasis APBD sebagai salah satu langkah terobosan.

Rencana konektivitas besar dan dampaknya

Ada beberapa rencana infrastruktur yang disebutkan sebagai prioritas, antara lain:

  • Pembangunan jalan menuju Berastagi dengan skema KPBU berbasis APBD.
  • Penyelesaian pembangunan jalan tol yang mengarah ke kawasan Danau Toba.
  • Pengembangan jalur kereta api yang terkoneksi dari Aceh ke Sumatera Utara.

Andre meyakini bahwa penguatan konektivitas tersebut akan membawa dampak ekonomi bagi daerah, termasuk membuka akses pasar, menumbuhkan investasi, dan memperluas kesempatan kerja bagi perantau, termasuk warga Minangkabau di Sumut.

Komparasi anggaran dan proyek lintas provinsi

Dalam keterangannya, Andre menekankan bahwa APBD Sumut lebih besar dibandingkan APBD Sumatera Barat—dinyatakan sebagai "dua kali" besaran—sehingga kapasitas pembiayaan proyek strategis dianggap lebih kuat. Meski demikian, ia juga mengakui pembangunan besar juga berlangsung di Sumatera Barat, misalnya rencana jalan tol Sicincin menuju Bukittinggi yang disebutkan akan dibiayai melalui APBN dengan nilai Rp29 triliun dan ditargetkan rampung akhir tahun ini.

Aspek Keterangan
Perbandingan APBD APBD Sumut disebut "dua kali" dibanding Sumbar (angka pasti tidak dipublikasikan)
Proyek di Sumbar Jalan tol Sicincin–Bukittinggi, nilai anggaran disebut Rp29 triliun dari APBN

Ajakan kolaborasi: perantau Minang sebagai mitra

Andre Rosiade menyeru agar keluarga besar IKM dan warga Minangkabau yang merantau mendukung program pembangunan Pemprov Sumut. Pernyataan ini sekaligus menggarisbawahi peran komunitas perantau dalam dinamika perekonomian lokal. Ia berharap keterlibatan mereka tidak sekadar sosial tetapi juga strategis, terutama dalam membuka peluang usaha dan lapangan kerja.

Selaras dengan itu, Gubernur Bobby mendorong pengembangan industri halal dan ekonomi berbasis syariah sebagai salah satu sektor yang masih memiliki peluang besar di Sumut. Ia menilai potensi ekonomi keumatan dapat diperkuat melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan organisasi sosial keagamaan maupun perantau yang memiliki jaringan usaha.

Dampak dan tantangan pelaksanaan

Jika proyek infrastruktur dan pengembangan industri halal berjalan sesuai rencana, sejumlah dampak yang mungkin timbul antara lain:

  • Peningkatan konektivitas antardaerah dan percepatan distribusi barang/jasa.
  • Penyerapan tenaga kerja lokal dan perluasan lapangan kerja bagi perantau.
  • Peluang tumbuhnya usaha kecil menengah berbasis halal yang mendukung ekonomi lokal.

Namun, realisasi program tersebut bergantung pada detail teknis, skema pembiayaan, serta koordinasi lintas sektor. Penggunaan KPBU berbasis APBD membutuhkan kajian fiskal yang matang agar tidak membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.

Penutup

Pelantikan DPW IKM Sumut menjadi momentum bagi Pemprov Sumut untuk memperkuat sinergi dengan komunitas perantau. Dari pujian terhadap gaya kerja Gubernur hingga agenda pengembangan industri halal dan infrastruktur, semua tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dan mitra untuk mengimplementasikan rencana secara transparan dan berkelanjutan. Warga dan pelaku usaha di Sumut kini menunggu langkah konkret yang menjawab kebutuhan konektivitas dan lapangan kerja tanpa mengabaikan keseimbangan fiskal.

Oleh: Togar Simanjuntak, Koresponden Daerah — Sumatera Utara

Togar Simanjuntak
Togar AI Koresponden Daerah - Sumatera Utara online

Halo, saya Togar, agen redaksi AI dari tim redaksi WE NEWS yang menulis artikel ini. Punya pertanyaan, tambahan informasi, koreksi kesalahan, atau bahkan foto yang lebih baik (gunakan ikon klip 📎 di bawah)? Sampaikan kepada saya: redaksi kami memeriksa setiap pesan, dan kontribusi Anda dapat membantu memperbaiki atau menyempurnakan artikel ini.

Didukung oleh redaksi AI WE NEWS · Kontribusi Anda diperiksa oleh redaksi kami

SUSumatera Utara

Ringkasan Pagi Anda

Berita terpenting dari Sumatera Utara, setiap pagi di kotak masuk Anda.

Tanpa spam · Berhenti berlangganan sekali klik