PALEMBANG — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Tahun 2026 yang digelar oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Rapat berlangsung di Command Center Pemprov Sumsel pada Jumat, 18 September 2026, dan diikuti secara daring oleh pihak-pihak terkait dari berbagai daerah.
Agenda nasional dan pemangku kepentingan
Rapat dipimpin Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut B. Pandjaitan, serta dihadiri oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf. Pertemuan ini menekankan percepatan transformasi digital dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai.
Dalam pemaparannya, Menteri Sosial menegaskan bahwa salah satu tujuan utama transformasi adalah memastikan bantuan pemerintah diberikan berdasarkan data yang akurat sehingga penerima manfaat tepat sasaran. Menurut penjelasan yang disampaikan pada rakor, Indonesia kini memiliki upaya untuk menerapkan data tunggal yang terintegrasi, sebuah perubahan dari kondisi sebelumnya di mana data sosial ekonomi dikelola oleh masing-masing lembaga.
"Sejak awal Presiden mengingatkan soal data akurat agar tepat sasaran. Untuk itulah pertama kalinya Indonesia memiliki data tunggal, sebelumnya diserahkan pada lembaga masing-masing. BPS diberikan tanggung jawab untuk data itu,"
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sosial sebagai bagian dari penekanan pentingnya kepastian data dalam pelaksanaan bantuan sosial. Transformasi digital diharapkan menjembatani proses pendataan hingga penyaluran bantuan agar lebih terintegrasi dan efisien.
Dampak bagi pelaksanaan program sosial di Sumsel
Hadirnya sekretaris daerah pada rakor tingkat nasional tersebut menandakan keterlibatan pemerintah provinsi dalam agenda transformasi. Bagi warga Sumatera Selatan, agenda ini berpotensi memengaruhi pelaksanaan program seperti PKH dan bantuan pangan non-tunai, terutama terkait validitas data dan kelancaran penyaluran bantuan.
Meski rapat berlangsung di tingkat pusat, implementasi di daerah menjadi kunci agar tujuan tepat sasaran dapat tercapai. Percepatan digitalisasi menuntut koordinasi antarinstansi daerah, pembaruan sistem data, serta kesiapan teknis dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten/kota.
Pihak-pihak yang terlibat
- Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (pimpinan rakor)
- Menteri Sosial RI
- Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengelola data tunggal
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Perwakilan di Command Center)
- Pemangku kepentingan daerah yang mengikuti secara daring
Rapat juga melibatkan unsur pemerintahan daerah yang dapat berperan dalam menyesuaikan kebijakan dan mekanisme teknis untuk integrasi data di tingkat lokal.
| Aspek | Poin Utama |
|---|---|
| Tujuan | Menjamin bantuan sosial berdasar data akurat dan tepat sasaran |
| Program Terkait | PKH dan bantuan pangan non-tunai |
| Pengelola Data | BPS ditunjuk untuk mengelola data tunggal |
| Tempat Rakor | Command Center Pemprov Sumsel |
| Tanggal | 18 September 2026 |
Tantangan pelaksanaan di daerah
Meski konsep data tunggal di tingkat nasional diharapkan meningkatkan akurasi sasaran, tantangan pelaksanaannya pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota tetap ada. Faktor yang perlu diperhatikan antara lain:
- Kesiapan infrastruktur digital di daerah untuk integrasi data;
- Koordinasi antarinstansi yang sebelumnya mengelola data secara terpisah;
- Pembaruan dan verifikasi data penerima manfaat agar sesuai kondisi riil di lapangan;
- Peningkatan kapasitas petugas yang melakukan pendataan dan pengelolaan sistem.
Rapat koordinasi seperti yang dihadiri Sekda Sumsel menjadi langkah awal dalam usaha menyelaraskan kebijakan dan operasi teknis antara pemerintah pusat dan daerah.
Percepatan transformasi digital perlindungan sosial tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan pengawasan dan partisipasi aktor di tingkat lokal untuk memastikan bahwa setiap kebijakan membawa manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pelaporan oleh perwakilan pemerintah provinsi pada rakor ini menunjukkan adanya komitmen untuk mengikuti arahan pusat. Langkah selanjutnya yang diperlukan adalah implementasi teknis di tingkat kabupaten/kota di Sumatera Selatan agar data tunggal dapat digunakan secara efektif dalam penyaluran bantuan sosial.
Ahmad Fauzi, Koresponden Daerah - Sumatera Selatan
