NABIRE — Ratusan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SWP) menggelar demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Nabire, Selasa, menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta pergeseran prioritas anggaran negara untuk pendidikan.
Aspirasi pelajar dan delapan tuntutan
Massa aksi memadati kawasan Bandara Lama di Jalan Jenderal Sudirman, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dalam aksi yang berlangsung secara terorganisir itu, perwakilan SWP membacakan delapan poin tuntutan yang mereka nilai mendesak bagi pelajar dan mahasiswa di Papua Tengah.
Di antara tuntutan yang dipublikasikan oleh peserta aksi adalah penghentian program MBG di wilayah Tanah Papua, termasuk di Kabupaten Nabire; pengalihan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan pendidikan; serta pengusutan kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
- Penghentian program MBG di Tanah Papua, khususnya Nabire.
- Evaluasi program MBG oleh Presiden dan pemanfaatan APBN untuk pendidikan.
- Pengusutan tuntas kasus keracunan makanan di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
- Penolakan penunjukan aparat keamanan dalam pembagian makanan di lingkungan sekolah.
"Kami meminta segera hentikan MBG di Tanah Papua, dan kepada Presiden Prabowo untuk evaluasi program MBG, dan memanfaatkan APBN untuk pendidikan dengan fokus pembiayaan siswa-siswi,"
Kutipan di atas dibacakan oleh perwakilan SWP sebagai tuntutan pertama. Massa juga menyoroti aspek fasilitas pendukung program, termasuk keberadaan dapur MBG di daerah yang menurut mereka perlu dihentikan.
Tanggapan Dinas Pendidikan Papua Tengah
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah menanggapi aksi tersebut dengan menegaskan bahwa pengelolaan program MBG bukan menjadi wewenang dinas. Pernyataan ini menempatkan posisi pemerintah daerah pada posisi administratif sambil menunggu klarifikasi dari instansi pusat atau lembaga yang berwenang mengelola program tersebut.
Pernyataan resmi Kadisdik yang dikutip mengatakan pengelolaan MBG merupakan ranah Badan yang menangani kebijakan gizi nasional. Pernyataan ini penting untuk menjelaskan tata kelola program yang selama ini berjalan di sekolah-sekolah.
Kaitan isu kesehatan dan pendidikan
Tuntutan pengusutan kasus keracunan makanan di Depapre menggarisbawahi kekhawatiran peserta aksi terhadap mutu pelaksanaan program pemberian makanan di sekolah. Pelajar menuntut agar kejadian yang menimpa siswa di Kabupaten Jayapura diusut tuntas, termasuk mengungkap aktor dan penyebab yang berkontribusi pada peristiwa tersebut.
Di sisi lain, tuntutan untuk memprioritaskan APBN pada pembiayaan pendidikan mencerminkan keresahan terkait alokasi anggaran dan prioritas kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan siswa-siswi di daerah.
Dampak lokal dan langkah berikutnya
Aksi damai oleh pelajar ini dapat memicu dialog antara pemangku kebijakan daerah, perwakilan pelajar, dan pihak pusat yang mengelola program gizi di sekolah. Upaya untuk mengklarifikasi wewenang, transparansi pengadaan dan distribusi makanan, serta jaminan keselamatan pangan menjadi poin penting yang perlu segera ditindaklanjuti.
Hingga laporan ini disusun, belum ada konfirmasi dari instansi pusat terkait tindak lanjut atas tuntutan demonstran. Peserta aksi juga belum menyatakan rencana aksi lanjutan setelah penyampaian delapan tuntutan pada Selasa kemarin.
Aksi ini menempatkan fokus publik pada bagaimana program-program sosial yang dicanangkan di tingkat pusat dilaksanakan di daerah yang memiliki kondisi geografis, logistik, dan kerentanan khusus seperti Papua Tengah. Dialog antar-pemangku kepentingan serta penyelidikan atas insiden terkait mutu makanan di sekolah menjadi langkah krusial untuk meredam kekhawatiran masyarakat dan memastikan perlindungan hak belajar siswa.
