Ratusan Peserta Minta Kepastian Proses DRH
Nabire — Sebanyak 112 peserta tes CAT CPNS formasi 2024 mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nabire pada Kamis, 17 September 2026. Mereka meminta kepastian terkait mekanisme pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi peserta yang sebelumnya tidak memperoleh kuota dalam seleksi CPNS.
Aksi yang dilakukan peserta yang masuk kategori R2 dan R3 itu merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus upaya mempercepat proses administrasi menjelang pelaksanaan prajabatan atau Latihan Dasar (Latsar) yang dijadwalkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Suara peserta dan tuntutan
Perwakilan Aliansi Honorer Nasional Papua Tengah Kabupaten Nabire, Wilianus Pigai, menyatakan kedatangan massa bertujuan meminta pemerintah daerah menindaklanjuti surat resmi pemerintah pusat mengenai pengisian DRH di masing-masing daerah. Ia menegaskan pentingnya kepastian administrasi agar peserta yang berhak tidak kehilangan kesempatan mengikuti tahapan berikutnya.
"Kami datang untuk meminta pemerintah daerah menindaklanjuti surat resmi pemerintah pusat mengenai pengisian DRH di masing-masing daerah,"
Unjuk rasa berlangsung di halaman kantor BKPSDM. Massa sempat menyampaikan aspirasi langsung kepada petugas di depan kantor, sementara aparat kepolisian melakukan pengamanan untuk menjaga ketertiban.
Respons pemerintah daerah
Pihak pemerintah daerah yang menerima perwakilan massa termasuk Bupati Nabire Mesak Magai, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Plt Kepala BKPSDM, dan sejumlah pejabat terkait. Dalam dialog singkat, Bupati menyatakan Pemkab Nabire berkomitmen melaksanakan proses pengangkatan CPNS serta PPPK penuh dan paruh waktu secara adil dan transparan.
"Anggaran kita tidak memadai untuk membiayai penerimaan pegawai baru. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran gaji bagi pegawai yang akan direkrut,"
Bupati menjelaskan kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Ia menyebutkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire saat ini mencapai sekitar 7.000 orang, sehingga belanja pegawai memberi tekanan besar pada keuangan daerah.
Konsekuensi dan langkah selanjutnya
Dalam pertemuan itu Bupati dan rombongan memberikan penjelasan kepada peserta, namun rombongan meninggalkan lokasi setelah memberikan keterangan sehingga sebagian massa masih melanjutkan penyampaian aspirasi kepada pihak BKPSDM dan Pemkab Nabire. Situasi tetap terkendali dengan kehadiran personel dari Kepolisian Resor Nabire.
Permintaan peserta agar DRH difasilitasi segera berkaitan langsung dengan kelanjutan status mereka dalam proses seleksi. Tanpa kepastian DRH, beberapa peserta yang masuk kategori R2 dan R3 berisiko tertinggal pada tahapan administrasi yang esensial sebelum pelantikan atau perlengkapan kepegawaian lainnya.
- 112 peserta CAT CPNS formasi 2024 mendatangi BKPSDM Nabire.
- Peserta meminta fasilitasi pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai surat pemerintah pusat.
- Pemerintah daerah menyatakan komitmen tetapi menyebut kendala anggaran akibat jumlah ASN sekitar 7.000.
| Aspek | Data |
|---|---|
| Jumlah peserta yang datang | 112 |
| Kondisi ASN Pemkab Nabire | ±7.000 orang |
Kasus ini menempatkan pemerintah daerah pada pilihan sulit antara memenuhi tuntutan administratif calon pegawai dengan keterbatasan fiskal. Para peserta berharap langkah lanjutan berupa fasilitasi pengisian DRH dapat diberikan agar proses prajabatan dan tahapan berikutnya tidak terhambat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada jadwal resmi dari BKPSDM Nabire tentang kapan pengisian DRH akan difasilitasi dan bagaimana mekanisme pembiayaan bagi pegawai yang akan direkrut akan disinkronkan dengan alokasi anggaran pusat. Pembaca akan diinformasikan jika ada perkembangan resmi lebih lanjut.
