NABIRE — Gubernur Provinsi Papua Tengah Meki Nawipa, SH melantik dan mengambil sumpah/janji lima pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi pada acara yang berlangsung di Nabire. Pejabat yang dilantik akan menempati posisi strategis yang dinilai berperan dalam pencapaian visi-misi pemerintahan serta pelaksanaan program pembangunan daerah.
Pejabat yang dilantik
Kelima pejabat yang resmi menempati jabatan baru adalah:
- Elieser Yogi — Kepala Bappeda Provinsi Papua Tengah;
- Albertus Adii — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah;
- Denci Meri Nawipa — Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah;
- Tumiran — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Tengah;
- Ewonggen Kogeya — Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah.
| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Elieser Yogi | Kepala Bappeda |
| Albertus Adii | Kepala Badan Kesbangpol |
| Denci Meri Nawipa | Kepala BKPSDM |
| Tumiran | Asisten Perekonomian dan Pembangunan |
| Ewonggen Kogeya | Kepala Dinas Perhubungan |
Proses seleksi dan legitimasi
Gubernur Meki Nawipa menyatakan bahwa pelantikan dilaksanakan setelah rangkaian proses seleksi yang berjalan «cukup panjang» dan menurutnya transparan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan pengisian jabatan telah melampaui mekanisme yang ketat, termasuk Uji Kompetensi yang memperoleh rekomendasi resmi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Nomor 42931/R-AK.02.03/SD/F/2026 tanggal 26 Agustus 2026.
"Proses ini dirancang untuk menjaring pejabat yang memiliki kompetensi, integritas, rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan manajerial yang sesuai dengan tuntutan jabatan," kata Gubernur Meki.
Dalam penilaiannya, pelantikan bukan sekadar perpindahan administratif. Menurut gubernur, pelantikan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Kuasa.
Harapan terhadap pejabat baru
Gubernur mengingatkan posisi Pimpinan Tinggi Pratama bersifat strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menekankan dua aspek utama yang harus dijalankan para pejabat baru:
- Menjalankan fungsi administratif secara efektif sekaligus menerjemahkan visi dan misi pemerintahan ke dalam program dan kebijakan yang nyata serta terukur;
- Memastikan program kerja memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui koordinasi antarpemangku kepentingan dan konsolidasi internal perangkat daerah.
Gubernur meminta agar para pejabat segera mempelajari tugas pokok dan fungsi masing-masing, melakukan konsolidasi internal, serta membangun komunikasi dan koordinasi yang erat antar-perangkat daerah. Pesan ini penting untuk mempercepat adaptasi birokrasi terhadap arah kebijakan provinsi dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan.
Implikasi bagi pemerintahan daerah
Penempatan lima pejabat di posisi strategis berimplikasi pada beberapa hal mendasar: harmonisasi perencanaan pembangunan (lewat Bappeda), pengelolaan sumber daya manusia aparatur, perumusan kebijakan dan keamanan politik lokal (Kesbangpol), koordinasi pembangunan ekonomi dan infrastruktur (Asisten Perekonomian dan Pembangunan), serta tata kelola transportasi dan konektivitas wilayah (Dinas Perhubungan).
Dengan legitimasi rekomendasi BKN dan penekanan pada kompetensi, langkah ini menandakan upaya pemerintahan provinsi untuk memperkuat kapasitas birokrasi menjelang implementasi program kerja. Namun efektivitas perubahan struktural tersebut akan terlihat dari kinerja nyata pejabat baru dalam beberapa bulan mendatang, terutama dalam mempercepat pelayanan publik dan penyelerasan program antar OPD.
Acara pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan unsur terkait. Gubernur menekankan bahwa pelantikan adalah awal tanggung jawab baru, bukan akhir jabatan, sehingga para pejabat harus siap dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik.
