Pekanbaru — Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau menetapkan dua warga sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Luas area terbakar tercatat sekitar 4 hektare, kata penyidik kepada wartawan.
Penetapan tersangka dan dugaan penguasaan lahan
Direktur Ditreskrimsus Polda Riau, Komisaris Besar Polisi Ade Kuncoro Ridwan, menyampaikan bahwa kedua tersangka diduga memiliki keterkaitan pengelolaan kebun kelapa sawit pada area yang secara administratif berstatus Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL). Di lokasi kejadian, penyidik menemukan tanaman sawit yang dikelola oleh masyarakat setempat serta sebuah pondok yang terkait dengan salah satu tersangka.
"Di lokasi, ditemukan tanaman kelapa sawit yang dikelola masyarakat serta sebuah pondok yang berkaitan dengan salah satu tersangka,"
Polda Riau menyebutkan identitas kedua tersangka disingkat sebagai MK dan DJ. Keduanya diduga menjadi pihak yang menyebabkan peristiwa kebakaran pada Jumat, 7 Agustus 2026. Perkara ini kini ditangani Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Riau.
Indikasi penggunaan alat berat dan status ekologis
Penyidikan awal mengungkap informasi bahwa sebelum kebakaran terjadi terdapat aktivitas penggunaan alat berat di areal tersebut. Alat berat itu diduga digunakan untuk pembersihan semak belukar di lahan yang dikelola para tersangka. Polisi menyatakan akan mengusut rangkaian kejadian, termasuk aktivitas sebelum kebakaran, sumber api, serta status penguasaan lahan.
Lebih jauh, penyidik juga menelaah aspek ekologis lokasi yang terbakar. Berdasarkan informasi awal, area yang diduga dikelola secara ilegal itu merupakan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT). Karena itu, penyidikan tidak hanya fokus pada unsur pidana tetapi juga pada pengukuran potensi kerusakan dan dampak lingkungan yang mungkin timbul.
Langkah teknis: verifikasi koordinat dan kerja sama ahli
Untuk memastikan batas dan posisi area yang terdampak, penyidik telah mengambil titik koordinat di lokasi kejadian. Data tersebut akan diverifikasi dan divalidasi secara teknis bersama ahli serta instansi terkait. Langkah ini penting untuk menilai tingkat kerusakan ekologis serta menentukan langkah restorasi yang perlu dilakukan.
- Luas lahan terbakar: sekitar 4 hektare
- Lokasi: Desa Bandar Jaya, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis
- Status lahan: diduga HGU PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL)
- Tersangka: MK dan DJ (inisial)
Implikasi hukum dan lingkungan
Kasus ini menyingkap persimpangan antara isu hukum, tata kelola lahan, dan konservasi di Riau. Ketika areal yang terbakar berada pada kawasan yang berpotensi memiliki nilai konservasi tinggi, dampak kebakaran tidak hanya berupa kehilangan biomassa tetapi juga potensi kerusakan habitat, penurunan fungsi layanan ekosistem, dan risiko terhadap mata pencaharian masyarakat lokal.
Dugaan pengelolaan lahan oleh masyarakat di area HGU menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan perusahaan pemegang HGU, mekanisme perizinan, serta praktik penguasaan lahan di lapangan. Informasi adanya alat berat sebelum kebakaran juga menjadi fokus penyidikan untuk menentukan apakah ada unsur kelalaian atau tindakan sengaja dalam pembersihan lahan.
Langkah selanjutnya
Penyidik Polda Riau menyatakan akan mendalami semua aspek kejadian, antara lain:
- menelusuri kronologi aktivitas sebelum kebakaran;
- memverifikasi status kepemilikan dan penguasaan lahan;
- mengukur dampak ekologis dengan bantuan ahli dan instansi terkait;
- memperkuat bukti melalui verifikasi koordinat dan dokumentasi lapangan.
Proses ini penting untuk memastikan akuntabilitas hukum dan memperjelas tanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Selain itu, hasil penyidikan akan menjadi dasar kebijakan pemulihan lahan dan upaya pencegahan agar kebakaran serupa tidak terulang di wilayah yang rawan karhutla.
Perkembangan lebih lanjut terkait penyidikan, tuntutan hukum, serta langkah pemulihan ekosistem akan disampaikan setelah penyidik melengkapi verifikasi teknis dan konsultasi dengan instansi lingkungan. Upaya memperkuat tata kelola lahan, pengawasan HGU, dan keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci untuk mengurangi risiko karhutla di Riau yang kerap memicu kerugian lingkungan dan ekonomi.
Winda Lestari, Koresponden Daerah - Riau
