PEKANBARU — Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, meninjau progres pemulihan lahan terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Provinsi Riau. Kunjungan dilakukan pada Sabtu, 15 Agustus 2026, dan diikuti dengan arahan agar perusahaan mempertahankan komitmen pemulihan lingkungan hingga seluruh kewajiban terselesaikan.
Jumlah lokasi dan penyebaran pemulihan
Berdasarkan data yang disampaikan saat kunjungan, terdapat 250 lokasi di wilayah kerja PHR yang wajib dipulihkan. Sebaran lokasi tersebut meliputi beberapa kabupaten/kota di Riau, dengan rincian: Kabupaten Siak mendominasi sebanyak 220 lokasi, diikuti Kabupaten Bengkalis 17 lokasi, Kota Pekanbaru 6 lokasi, Kabupaten Rokan Hilir 6 lokasi, dan Kabupaten Kampar 1 lokasi.
Sebagian besar titik pemulihan berada di area perkebunan sawit milik masyarakat, sementara 42 lokasi lainnya masuk kategori kawasan sensitif, termasuk Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam, dan Kawasan Hutan.
Progres pekerjaan dan volume kontaminasi
Secara keseluruhan, pencapaian pemulihan fisik yang telah diselesaikan atau disetujui rencananya mencakup luas 1.206.568 meter persegi dengan volume kontaminasi tercatat 682.494 meter kubik, yang setara dengan 1.031.633 ton material tercemar.
Detail status pemulihan menunjukkan beragam tahapan pelaksanaan:
- 17 lokasi telah selesai dipulihkan;
- 3 lokasi sedang dalam proses penerbitan Surat Penetapan Status Telah Selesainya Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 (SSPLT);
- 43 lokasi aktif melaksanakan kegiatan pemulihan fisik di lapangan;
- 46 lokasi dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) sedang dalam proses persetujuan, di mana 46 lokasi tersebut memerlukan perbaikan;
- 141 lokasi masih dalam tahap perolehan akses lahan.
Pesan Menteri dan tuntutan konsistensi
"Saya berpesan kepada PT Pertamina Hulu Rokan untuk tetap terus melaksanakan komitmennya dalam pemulihan lahan terkontaminasi minyak bumi ini dan saya mengapresiasi atas hal baik yang sudah dilakukan,"
Menteri Jumhur menegaskan perlunya konsistensi pengelola untuk menuntaskan kewajiban pemulihan lingkungan. Pernyataan itu menyoroti pentingnya penyelesaian tidak hanya pada angka lokasi yang tercatat, tetapi juga mutu pekerjaan teknis dan pemulihan fungsi ekologis lahan yang terdampak.
Implikasi bagi masyarakat dan lingkungan
Mayoritas lokasi yang terdampak berada di area perkebunan sawit masyarakat. Kontaminasi B3 pada lahan produktif berpotensi mengganggu mata pencaharian keluarga petani, menurunkan produktivitas kebun, serta menimbulkan risiko kesehatan apabila tidak ditangani tuntas. Selain itu, keberadaan 42 lokasi di kawasan sensitif menimbulkan kekhawatiran terhadap kerusakan keanekaragaman hayati serta fungsi hidrologis kawasan konservasi.
Angka ringkas progres pemulihan
| Indikator | Jumlah |
|---|---|
| Lokasi wajib dipulihkan | 250 |
| Telah selesai | 17 |
| Volume kontaminasi (m3) | 682.494 |
| Luas lahan (m2) | 1.206.568 |
Tantangan administrasi dan akses lahan
Data menunjukkan salah satu kendala utama ialah perolehan akses lahan, dengan 141 lokasi masih menunggu akses. Selain itu, 46 dokumen RPFLH memerlukan perbaikan administratif atau teknis sebelum mendapatkan persetujuan. Kondisi ini menyoroti kebutuhan koordinasi antara pengelola, pemilik lahan, dan instansi terkait untuk mempercepat proses legal dan teknis.
Dalam konteks ekonomi lokal, keterlambatan pemulihan berimplikasi pada kelangsungan usaha kebun rakyat dan potensi beban biaya kesehatan masyarakat apabila residu B3 tetap berada di zona pertapakan.
Langkah ke depan
Menteri meminta agar PHR melanjutkan komitmen pemulihan hingga seluruh lokasi tuntas dan hasilnya memenuhi standar lingkungan. Penekanan pada kelengkapan dokumen, perbaikan RPFLH, dan penyelesaian perolehan akses lahan menjadi langkah prioritas agar pelaksanaan di lapangan tidak terhambat.
Pengawasan berkala dan pelibatan pemangku kepentingan lokal diperlukan untuk memastikan dampak ekonomi dan ekologis penanganan kontaminasi dapat diminimalkan serta fungsi lahan dapat dipulihkan secara berkelanjutan.
Pelaporan resmi berikutnya diharapkan memuat jadwal penyelesaian untuk lokasi-lokasi yang masih tersisa serta bukti verifikasi lapangan agar masyarakat dan pihak terkait memperoleh kepastian terhadap langkah pemulihan lingkungan yang berjalan.
