PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menyampaikan tanggapan resmi atas bentrokan yang terjadi pada Jumat, 14 Agustus 2026, di wilayah Kebun Batang Kumu II, Regional 4 Riau, yang menurut perusahaan menyebabkan sejumlah orang mengalami luka-luka. Dalam keterangan pers yang diterima media, Sekretaris Perusahaan, Bambang Agustian, menegaskan perusahaan tidak memihak salah satu kelompok dalam konflik internal yang berkaitan dengan pengelolaan lahan plasma.
Perusahaan: konflik bersumber dari koperasi
Bambang menyebut bahwa peristiwa berawal dari konflik internal di lingkungan Koperasi Karya Bakti terkait pengelolaan lahan plasma. Sejak munculnya permasalahan, menurut pernyataan perusahaan, manajemen telah berupaya melakukan koordinasi dan memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak terkait, serta intens berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah setempat untuk menjaga situasi tetap kondusif.
"PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menegaskan bahwa perusahaan tidak berada pada posisi memihak salah satu kelompok dalam konflik internal tersebut,"
Dalam pernyataannya, perusahaan menekankan prioritas keselamatan dan langkah-langkah penanganan darurat, termasuk memastikan akses korban terhadap layanan medis. Agrinas juga menyatakan akan menghormati dan mendukung proses hukum yang berjalan bila terdapat dugaan pelanggaran hukum.
Implikasi tata kelola plasma dan keamanan
Kasus ini kembali menyoroti kerawanan konflik lahan plasma kelapa sawit di Riau. Skema plasma—yang melibatkan perusahaan inti dan komunitas atau koperasi petani—memiliki tujuan memperluas kesejahteraan petani, namun dalam praktik sering menimbulkan perselisihan tentang hak kelola, pembagian manfaat, dan pengelolaan lahan.
Walau pernyataan perusahaan tidak memuat rincian korban maupun tindakan hukum yang spesifik, langkah-langkah yang disebutkan mencerminkan upaya mengatasi dampak segera sekaligus meredam eskalasi sosial yang berpotensi mengganggu operasional perusahaan dan ketentraman di wilayah.
- Tindakan perusahaan: fasilitasi mediasi, koordinasi aparat, penanganan darurat, pendampingan medis.
- Sikap hukum: menyerahkan dugaan pelanggaran kepada aparat penegak hukum dan mendukung proses obyektif.
- Seruan: meminta pihak-pihak untuk menahan diri dan memberi ruang bagi penyelesaian hukum dan dialog.
Data singkat kejadian
| Tanggal | Lokasi | Pihak terkait | Status |
|---|---|---|---|
| 14 Agustus 2026 | Kebun Batang Kumu II, Regional 4 Riau | Koperasi Karya Bakti, PT Agrinas Palma Nusantara, aparat keamanan | Terjadi bentrokan; beberapa orang luka-luka; proses hukum dan mediasi berjalan |
Perusahaan juga mengimbau semua pihak untuk menghindari tindakan yang dapat memperkeruh suasana dan memberi ruang bagi mekanisme penyelesaian yang sesuai peraturan perundang-undangan. Pernyataan resmi menyebut Agrinas akan terus memantau perkembangan dan menginformasikan bila ada data terverifikasi lebih lanjut.
Catatan: risiko ekonomi dan lingkungan
Bentrokan di lokasi kebun plasma tidak hanya menimbulkan risiko keselamatan jiwa dan gangguan sosial, tetapi juga berpotensi berdampak pada produktivitas kebun, penerimaan petani plasma, dan tata kelola lingkungan setempat. Gangguan operasional dapat memengaruhi rantai pasok dan pendapatan petani mitra, sementara konflik yang berlarut dapat menghambat upaya pengelolaan lahan berkelanjutan.
Pengalaman di beberapa daerah menunjukkan bahwa penyelesaian konflik lahan yang efektif membutuhkan keterlibatan tiga pihak: perusahaan inti, koperasi atau kelompok tani, dan pemerintah/pihak berwenang sebagai mediator. Kejelasan dokumen, transparansi pembagian manfaat, serta akses hukum yang adil menjadi aspek penting untuk mencegah eskalasi.
Sampai saat ini, pernyataan resmi Agrinas tidak merinci langkah hukum konkret atau jumlah korban. Publik dan pemangku kepentingan di Riau menantikan informasi lanjutan dari aparat penegak hukum serta proses mediasi untuk memastikan penyelesaian yang adil dan mengembalikan ketenangan di wilayah operasional.
Penanganan kasus ini akan menjadi indikator kapasitas aktor lokal—perusahaan, koperasi, aparat keamanan, dan pemerintah—dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan sosial-lingkungan di sektor kelapa sawit Riau.
