Kerja sama resmi untuk tata kelola sanitasi
Pemerintah Kota Bitung menandatangani nota kesepakatan dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Utara pada Rabu, 16 September 2026, sebagai langkah formal untuk meningkatkan pengelolaan fasilitas sanitasi di daerah. Penandatanganan berlangsung di Ruang Merdeka Kantor Wali Kota dan dilakukan oleh Wali Kota Bitung, Hengky Honandar SE, serta Kepala Balai, Reza Rizki Pratama.
Fokus perjanjian: dua komitmen utama
Menurut keterangan yang disampaikan oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Franky R. Ladi, S.STP M.AP, nota kesepakatan memuat dua komitmen utama yang menjadi fokus sinergi antara pemkot dan balai. Kedua poin tersebut menekankan evaluasi dan keberlanjutan fungsi infrastruktur sanitasi di Kota Bitung.
- Evaluasi IPLT — menilai keberfungsian, kebermanfaatan, dan kesinambungan pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berada di bawah perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
- Evaluasi TPA — menilai keberfungsian, kebermanfaatan, dan kesinambungan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
"Nota kesepakatan tersebut memuat dua komitmen penting terkait keberlangsungan infrastruktur sanitasi di Kota Bitung,"
kata Franky R. Ladi, yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Bitung.
Peran perangkat daerah dan harapan keberlanjutan
Dalam nota kesepakatan, aspek teknis pengelolaan akan tetap berada di bawah kewenangan perangkat daerah terkait. Evaluasi terhadap IPLT akan diarahkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, sedangkan evaluasi terhadap TPA dikoordinasikan melalui Dinas Lingkungan Hidup. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang telah dibangun dapat berfungsi optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Franky menggarisbawahi bahwa penandatanganan ini merupakan langkah strategis untuk profesionalisasi pengelolaan sanitasi dan peningkatan aspek ramah lingkungan. Pernyataan resmi itu menegaskan komitmen bersama antara Pemkot Bitung dan Balai Prasarana Sulut untuk mengupayakan pengelolaan yang berkelanjutan.
Implikasi lingkungan dan pelayanan publik
Pengelolaan IPLT dan TPA yang berfungsi baik berimplikasi langsung pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan perkotaan. Dengan evaluasi yang sistematis, pemerintah daerah berharap dapat mengidentifikasi kendala operasional, kebutuhan pemeliharaan, serta potensi peningkatan layanan sehingga layanan sanitasi memberikan dampak positif terhadap kebersihan dan kenyamanan warga.
| Aspek | Perangkat Daerah | Tujuan Evaluasi |
|---|---|---|
| IPLT | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) | Keberfungsian, kebermanfaatan, keberlanjutan |
| TPA | Dinas Lingkungan Hidup (DLH) | Keberfungsian, kebermanfaatan, keberlanjutan |
Nota kesepakatan ini diharapkan menjadi dasar kebijakan teknis dan administratif untuk perencanaan tindak lanjut, termasuk pemeliharaan, pembiayaan, dan penguatan kapasitas pengelola. Namun, rincian teknis pelaksanaan evaluasi, jadwal, dan alokasi sumber daya belum disebutkan secara rinci dalam keterangan yang dirilis pada saat penandatanganan.
Sebagai langkah awal, kerangka kerja bersama tersebut membuka peluang koordinasi lebih erat antara pemerintah daerah dan instansi regional, sekaligus memberi sinyal kepada publik bahwa isu sanitasi mendapatkan perhatian terstruktur dari pemangku kepentingan. Masyarakat Bitung cenderung menantikan hasil evaluasi yang jelas dan kebijakan tindak lanjut yang operasional untuk meningkatkan kualitas lingkungan kota.
