Nabire, Papua Tengah — Pemerintah dan aparat penegak hukum memperketat pengawasan terhadap warga negara asing di Provinsi Papua Tengah melalui pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Inisiatif ini dipimpin oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua dan melibatkan unsur daerah serta beberapa lembaga keamanan.
Sinergi lintas instansi
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Papua, Samuel Toba, menyatakan Timpora bukan hanya tugas Imigrasi semata melainkan wadah koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, TNI, BIN, BAIS, serta unsur lain yang relevan. Pembentukan tim dimaksudkan untuk menanggulangi keterbatasan jangkauan Imigrasi mengingat wilayah Papua Tengah yang luas dan tantangan geografisnya.
"Jadi bukan hanya Imigrasi saja yang punya kewenangan itu, tetapi ada beberapa unsur, pemerintah daerah setempat, kepolisian, TNI, BIN, BAIS, dan pemerintah daerah. Nah, inilah yang kita sinergikan dan kita bentuk dalam satu wadah yang namanya Tim Pengawasan Orang Asing, atau yang lazim disebut Timpora,"
Menurut Samuel, peran Timpora adalah menggali informasi akurat mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing, lalu menindaklanjuti temuan tersebut dengan pengawasan dan penindakan administratif keimigrasian apabila ditemukan pelanggaran.
Data dasar pengawasan
Pihak imigrasi mencatat ada sekitar 33 perusahaan yang mempekerjakan orang asing di wilayah Provinsi Papua Tengah, dengan jumlah pekerja asing diperkirakan mencapai 261 orang. Angka ini menjadi titik awal pengawasan untuk memastikan status keimigrasian dan legalitas bekerja.
| Indikator | Jumlah |
|---|---|
| Perusahaan yang mempekerjakan orang asing | 33 |
| Perkiraan jumlah orang asing | 261 |
Fokus pengawasan dan mekanisme penindakan
Pengawasan difokuskan pada aktivitas profesional orang asing serta kelengkapan dokumen keimigrasian. Samuel menjelaskan bahwa setiap aktivitas yang diduga melanggar aturan akan dikenai tindakan administratif sesuai ketentuan keimigrasian. Selain itu, Timpora mendorong pelaporan dugaan keterlibatan orang asing dalam kegiatan ilegal seperti penambangan tanpa izin agar dapat ditelusuri dan dibuktikan status hukumnya.
- Koordinasi: koordinasi antarlembaga untuk memaksimalkan jangkauan pengawasan.
- Penyelidikan: penggalian informasi lapangan untuk memastikan legalitas keimigrasian dan izin kerja.
- Penindakan administratif: sanksi bila ditemukan pelanggaran dokumen atau kegiatan yang bertentangan aturan.
Langkah ini juga dimaksudkan untuk menjamin kepatuhan perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan dan keimigrasian, sekaligus mengurangi potensi pelanggaran yang berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi lokal.
Dampak bagi masyarakat dan pemerintah daerah
Bagi pemerintah daerah, pembentukan Timpora menghadirkan kesempatan untuk lebih aktif memantau dinamika tenaga kerja asing yang beroperasi di wilayahnya. Bagi masyarakat, pengawasan yang lebih ketat berharap mencegah praktik-praktik ilegal yang dapat merugikan warga lokal, seperti kompetisi kerja tidak adil atau eksploitasi sumber daya tanpa izin.
Samuel juga mengimbau agar dugaan keberadaan orang asing di aktivitas ilegal segera dilaporkan ke Timpora sehingga status dan legalitas orang bersangkutan dapat dibuktikan. Pernyataan ini menegaskan pendekatan proaktif yang diinginkan oleh pihak imigrasi: berbasis data, terkoordinasi, dan bertindak sesuai prosedur hukum.
Pelaksanaan Timpora di Papua Tengah akan menjadi ujian bagi kemampuan lembaga untuk bersinergi di lapangan, terutama dalam menjangkau daerah terpencil dan memastikan penegakan aturan tanpa mengabaikan hak asasi para pekerja asing yang sah. Pengawasan berkelanjutan dan transparansi hasil kerja Timpora diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan tenaga kerja asing di provinsi ini.
