Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nabire mencatat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 telah mendata sekitar 7.000 aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di wilayah tersebut. Data tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Sensus Ekonomi 2026 BPS Nabire, Abimanyu A. Kusuma, pada Rabu, di Nabire.
Ruang lingkup dan tujuan pendataan
Menurut Abimanyu, Sensus Ekonomi bertujuan memperoleh gambaran aktivitas usaha masyarakat, termasuk usaha yang belum selalu tampak secara fisik such as perdagangan daring, usaha makanan rumahan, jasa konsultasi, dan kegiatan di bidang konstruksi. Oleh sebab itu, ASN tetap menjadi sasaran pendataan apabila menjalankan aktivitas usaha selain pekerjaan utama.
Status pendataan ASN di Nabire
BPS Nabire telah mendata ASN dari berbagai instansi, meliputi:
- pegawai pemerintah kabupaten,
- pegawai pemerintah provinsi,
- dan pegawai dari instansi vertikal.
Meskipun demikian, data awal dari pemerintah pusat menunjukkan masih terdapat lebih dari 3.000 ASN yang berdomisili di Nabire namun belum tercatat dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026.
"BPS Nabire telah mendata sekitar 7.000 ASN yang bertugas di Nabire, termasuk pegawai pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan instansi vertikal," ujar Abimanyu A. Kusuma.
Penyebab belum terdata dan tindak lanjut
BPS menilai terdapat beberapa penyebab seorang ASN belum terdata. Faktor yang disebutkan meliputi:
- petugas tidak berhasil menemui responden setelah tiga kali kunjungan sesuai prosedur pendataan,
- ASN yang bersangkutan sudah pindah domisili,
- atau responden menolak memberikan keterangan.
Pelaksanaan pendataan secara door-to-door berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Namun BPS masih melakukan perbaikan dan verifikasi data sampai batas akhir yang ditetapkan yaitu 25 Oktober 2026. Untuk memperkecil angka belum terdata, BPS Nabire menyatakan akan terus berkoordinasi dengan instansi pemerintah agar ASN yang belum tercatat dapat dihubungi dan didata secara lanjutan sebelum batas waktu tersebut.
Opsi pengisian mandiri dan verifikasi
Selain upaya lapangan, BPS Nabire membuka kesempatan bagi masyarakat dan ASN yang belum tercatat untuk berpartisipasi secara mandiri melalui metode Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI). Mekanisme pengisian mengharuskan responden memasukkan data identitas seperti:
- nomor induk kependudukan (NIK),
- nomor kartu keluarga,
- nomor telepon,
- nama lengkap,
Setelah mengisi, responden melakukan verifikasi melalui kode OTP untuk memastikan validitas data.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Jumlah ASN terdata | ~7.000 |
| ASN belum terdata | >3.000 (menurut data awal pemerintah pusat) |
| Periode door-to-door | 15 Juni – 31 Agustus 2026 |
| Periode verifikasi | sampai 25 Oktober 2026 |
Implikasi bagi perencanaan lokal
Data Sensus Ekonomi menjadi sumber penting bagi perencanaan ekonomi daerah, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta kebijakan fiskal lokal. Keterlibatan ASN sebagai responden relevan jika mereka menjalankan kegiatan usaha karena hal itu akan memengaruhi pemetaan aktivitas ekonomi yang sesungguhnya di Nabire. BPS Nabire menekankan bahwa pendataan tidak hanya mencatat pekerjaan utama tetapi juga berbagai kegiatan ekonomi rumah tangga yang selama ini kurang terlihat oleh statistik resmi.
Bagi masyarakat atau ASN yang belum menerima kunjungan petugas, BPS Nabire menyarankan untuk memanfaatkan layanan CAWI atau berkoordinasi dengan instansi terkait agar proses verifikasi dan pencatatan dapat selesai sebelum batas waktu yang ditetapkan.
