MANOKWARI — PT Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari serta sejumlah instansi terkait untuk mendorong pembentukan Satgas Pengawasan BBM Subsidi di wilayah kota ini. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab kebutuhan pengawasan dan penataan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi agar penyaluran berjalan tepat sasaran.
Kebutuhan pengawasan terpadu
Ispiani Abbas, Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, mengatakan penyaluran Pertalite dan Biosolar di Manokwari saat ini dilaksanakan sesuai regulasi dan mengacu pada kuota yang ditetapkan. Ia menegaskan ketersediaan stok di Fuel Terminal Manokwari dijaga agar distribusi ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tetap lancar.
“Secara stok di FT, ini kami jaga agar distribusi ke SPBU dilakukan tepat waktu, realisasi penyaluran pun dilakukan sesuai penugasan yang diberikan kepada PT Pertamina Patra Niaga,”
Ispiani juga mengemukakan adanya kendala operasional pada salah satu SPBU di Manokwari, yaitu kode 83.983.02, yang sementara menghentikan penyaluran Pertalite akibat perbaikan sistem. Untuk mengantisipasi gangguan layanan dan pengalihan konsumen, Pertamina mengalihkan alokasi Pertalite ke SPBU lain yang masih beroperasi.
Kolaborasi antarinstansi
Pertamina menyatakan bahwa pengawasan BBM bersubsidi tidak dapat diselesaikan oleh perusahaan saja. Upaya pengawasan dilakukan secara berkala melalui inspeksi lintas sektoral dan koordinasi untuk membentuk tim pengawasan bersama pemerintah daerah serta instansi terkait, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), DPR Provinsi, dan aparat penegak hukum.
- Tujuan: Menjamin penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan.
- Langkah teknis: Sidak lintas sektoral, pengalihan alokasi saat ada kendala operasional, dan pembentukan tim pengawasan terpadu.
- Kontak layanan: Masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center di 135 untuk informasi produk dan layanan.
Pernyataan Pertamina muncul di tengah kebutuhan klarifikasi publik terhadap mekanisme penyaluran BBM bersubsidi. Pembentukan satgas diharapkan memperkecil celah penyimpangan, mempercepat penanganan gangguan operasional, dan memberi kepastian pasokan bagi konsumen lokal.
Dampak bagi konsumen dan pelaku usaha lokal
Penghentian sementara penyaluran di SPBU dengan kode 83.983.02 berpotensi menimbulkan perpindahan konsumen ke stasiun lain, terutama pada jam padat. Langkah pengalihan alokasi oleh Pertamina menjadi salah satu mitigasi agar antrean dan gangguan pasokan dapat diminimalkan. Namun, efektivitas solusi ini bergantung pada koordinasi distribusi dan kesiapan stok di SPBU penerima alokasi.
Pertamina juga menyebutkan bahwa selain aspek operasional, penguatan regulasi menjadi bagian dari upaya bersama yang telah dibahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Regulasi yang lebih jelas dan mekanisme pengawasan yang terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penyaluran serta menutup peluang penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Perusahaan | PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku |
| Satuan yang terdampak | SPBU kode 83.983.02 (saat ini berhenti menyalurkan Pertalite) |
| Upaya pengamanan | Pengalihan alokasi, sidak lintas sektoral, rencana pembentukan satgas |
| Kontak informasi | Pertamina Contact Center 135 |
Pertamina menegaskan komitmen untuk mendukung percepatan penerapan regulasi yang mendukung layanan BBM subsidi bagi masyarakat Manokwari. Bagi pemerintah daerah, pembentukan satgas pengawasan diharapkan menjadi langkah koordinatif yang menggabungkan fungsi pengawasan, penegakan aturan, dan edukasi bagi konsumen.
Dengan langkah-langkah tersebut, stakeholders di Manokwari diharapkan dapat memperkecil gangguan pasokan serta menjaga subsidi tepat sasaran sehingga manfaatnya dirasakan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
