Komisi II DPRD Provinsi Jambi menggelar kunjungan kerja ke Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta guna mempelajari ekosistem pangan dan model pembinaan UMKM yang diterapkan ibu kota. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggali praktik penguatan rantai pasok, stabilitas harga, serta tata kelola dukungan bagi usaha kecil dan menengah yang bisa dikembangkan di Jambi.
Rombongan meninjau sejumlah aspek mulai dari distribusi bahan pangan, mekanisme pengendalian harga, sistem pemantauan stok dan harga, sampai upaya perluasan akses pasar bagi produsen lokal. Mereka juga mempelajari peran Pasar Induk Kramat Jati sebagai salah satu pusat rantai pasok utama Jakarta dan program pembinaan terpadu bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil.
"Pelajaran penting dari DKI Jakarta adalah bahwa stabilitas harga tidak cukup dijaga melalui pasar murah, pemerintah harus memastikan pasokan tersedia, jalur distribusi efisien, data harga dan stok dapat dipantau, serta produsen memperoleh harga yang adil,"
Keterangan tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, yang memimpin rombongan. Pernyataan ini menegaskan bahwa upaya menekan harga kebutuhan pokok tidak hanya bergantung pada operasi pasar murah tetapi memerlukan pengelolaan rantai pasok yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
Rantai pasok terintegrasi dari hulu ke hilir
Delegasi mencatat bahwa penguatan pangan memerlukan penataan mulai dari produksi hingga konsumen akhir. Model yang dipelajari menghubungkan petani, koperasi tani, pusat pengumpulan di tingkat kabupaten, fasilitas penyimpanan di tingkat provinsi, hingga saluran distribusi seperti pasar modern, sektor industri-hotel-restoran, dan pasar ekspor. Pendekatan lintas rantai ini dinilai dapat meningkatkan kepastian pasokan, mengurangi biaya distribusi, serta memastikan petani mendapat harga yang layak.
Selain aspek fisik distribusi, rombongan menyoroti pentingnya sistem informasi yang memungkinkan monitor harga dan stok secara real-time. Dengan data yang terpadu, pemerintah daerah dapat lebih cepat mengambil kebijakan tanggap untuk menstabilkan harga dan mengantisipasi kelangkaan.
JakPreneur: pembinaan UMKM terintegrasi
Rombongan DPRD Jambi juga mendalami mekanisme pembinaan pelaku usaha skala mikro melalui program JakPreneur. Program ini menawarkan layanan menyeluruh yang mencakup pendaftaran usaha, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, hingga fasilitasi permodalan.
Data yang disampaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 10 Juli 2026 menunjukkan capaian peserta binaan JakPreneur sebagai berikut:
| Indikator | Jumlah |
|---|---|
| Peserta binaan JakPreneur | 422.617 |
| Status usaha aktif | 344.704 (81,56%) |
Dalam kerangka program, Pemerintah Provinsi DKI mengusung enam instrumen penguat ekosistem yang menjadi fokus pembelajaran rombongan, antara lain:
- standardisasi mutu produk;
- pengemasan dan fasilitas penyimpanan seperti cold storage;
- sistem data harga dan stok secara real-time;
- digitalisasi perdagangan;
- skema pembiayaan dan resi gudang;
- kesepakatan kontrak pembelian antara produsen dan pembeli.
Tindak lanjut di Jambi
Sekembalinya dari Jakarta, DPRD Provinsi Jambi berencana mengajukan beberapa langkah kebijakan berdasarkan temuan lapangan. Menurut pernyataan rombongan, dorongan penguatan instrumen kebijakan daerah akan diarahkan pada upaya memperbaiki neraca komoditas dan membangun sistem pemantauan yang lebih baik untuk menjamin akses pasar dan keterjangkauan harga.
Anggota dewan menekankan pentingnya menyusun kebijakan daerah yang mengintegrasikan dukungan bagi petani dan UMKM serta memperhatikan aspek distribusi agar manfaat program tidak terfragmentasi. Pengalaman DKI memperlihatkan bahwa pembinaan usaha dan stabilitas pasokan pangan harus saling terhubung agar efeknya lebih maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Rombongan studi banding ini diharapkan menghasilkan rekomendasi teknis yang dapat diadaptasi oleh pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan di Jambi, termasuk perangkat daerah terkait, pelaku koperasi, dan asosiasi UMKM. Implementasi rekomendasi tersebut akan bergantung pada pembahasan lanjutan antara DPRD dan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan dan alokasi sumber daya.
Langkah berikutnya yang dinantikan publik adalah pembahasan internal DPRD dan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk merumuskan program yang relevan bagi kondisi Jambi, dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil secara terintegrasi.
