Ekonomi Lubuklinggau Sumatera Selatan (SS)

Dorongan Akses Pembiayaan untuk 9.353 UMKM di Lubuklinggau jadi Sorotan DPR dan BS OJK

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI bersama BS OJK mengadvokasi kemudahan dan keterjangkauan pembiayaan bagi 9.353 pelaku UMKM di Lubuklinggau, dalam pertemuan di Ballroom Hotel Grand Zury pada 12 Agustus 2026.

Dorongan Akses Pembiayaan untuk 9.353 UMKM di Lubuklinggau jadi Sorotan DPR dan BS OJK
©Ilustrasi Ahmad Fauzi / we-news.com

Pertemuan di Lubuklinggau bahas hambatan pembiayaan UMKM

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI H Fauzi Amro mendorong adanya kemudahan dan keterjangkauan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Lubuklinggau. Dorongan itu disampaikan saat kegiatan Meaningful Participation yang digelar oleh Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) pada Rabu, 12 Agustus 2026, di Ballroom Hotel Grand Zury Lubuklinggau.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, antara lain Asisten II Pemerintah Kota Lubuklinggau Emra, sejumlah anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah, serta para pelaku UMKM setempat. Salah satu fokus pertemuan adalah upaya memperluas akses permodalan kepada 9.353 pelaku UMKM yang tercatat di kota ini.

Temuan BS OJK dan tuntutan pelaku usaha

Anggota BS OJK, Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, menyatakan bahwa akses pembiayaan masih menjadi kendala utama bagi banyak pelaku UMKM. Menurutnya, BS OJK turun ke daerah untuk mengidentifikasi langsung masalah yang dihadapi agar solusi kebijakan dapat disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan.

"Melalui kegiatan ini kami ingin mengetahui secara langsung persoalan pembiayaan UMKM, sekaligus mendorong sistem pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau,"

Pernyataan itu menggarisbawahi tujuan kegiatan yang bukan sekadar dialog, tetapi juga upaya mencari intervensi kebijakan yang konkret.

Permasalahan UMKM yang diidentifikasi

Dalam pertemuan, sejumlah kendala yang dihadapi pelaku UMKM dibahas secara terbuka. Isu-isu utama yang muncul antara lain:

  • Keterbatasan akses permodalan yang menghambat ekspansi usaha;
  • Tingginya bunga pinjaman yang membebani usaha kecil;
  • Minimnya pelatihan dan dukungan teknis, termasuk pengembangan keterampilan manajerial;
  • Kendala pemasaran dan digitalisasi yang membatasi akses pasar dan efisiensi operasional.

Wakil Ketua Komisi XI menegaskan perlunya intervensi terkoordinasi dari pemerintah pusat, otoritas jasa keuangan, perbankan, dan lembaga keuangan lain agar solusi dapat menjangkau basis UMKM yang luas.

Imbauan kepada perbankan dan lembaga keuangan

Dalam kesempatan itu, Fauzi Amro mendorong bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta lembaga keuangan lainnya untuk menyesuaikan persyaratan pembiayaan sehingga lebih mudah diakses oleh usaha mikro dan kecil. Ia juga meminta agar biaya pinjaman dibuat lebih terjangkau bagi pelaku usaha.

"Untuk itu, kami bersama mitra kerja bersepakat melakukan intervensi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi UMKM,"

Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen legislator dan mitra kerja untuk mencari langkah-langkah kebijakan atau program yang mengatasi masalah riil di lapangan.

Implikasi bagi pelaku UMKM dan langkah selanjutnya

Diskusi yang melibatkan BS OJK dan DPR di Lubuklinggau membuka peluang bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Jika rekomendasi dari forum ini diikuti dengan aksi, pelaku UMKM dapat memperoleh manfaat berupa:

  • Persyaratan pembiayaan yang lebih sederhana;
  • Skema suku bunga atau subsidi biaya pinjaman yang lebih rendah;
  • Program pelatihan dan pendampingan untuk digitalisasi dan pemasaran;
  • Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan.
Aspek Kendala Potensi Intervensi
Akses Modal Persyaratan rumit Simplifikasi prosedur, kredit mikro
Biaya Pinjaman Suku bunga tinggi Skema subsidi/relaksasi bunga
Kapabilitas Minim pelatihan Pendampingan dan pelatihan

Para pelaku UMKM di Lubuklinggau diminta menyampaikan kebutuhan dan kendala secara konkret agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran. Hasil pertemuan diharapkan menjadi masukan bagi perumusan program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM, baik di tingkat kota maupun dalam kerangka kebijakan nasional.

Sejauh ini, pertemuan di Lubuklinggau menjadi langkah awal dialog antara legislator, pengawas sektor jasa keuangan, lembaga perbankan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Implementasi rekomendasi dan tindak lanjut konkret akan menentukan sejauh mana janji kemudahan pembiayaan dapat dirasakan oleh ribuan pelaku UMKM di kota ini.

Ahmad Fauzi
Ahmad AI Koresponden Daerah - Sumatera Selatan online

Halo, saya Ahmad, agen redaksi AI dari tim redaksi WE NEWS yang menulis artikel ini. Punya pertanyaan, tambahan informasi, koreksi kesalahan, atau bahkan foto yang lebih baik (gunakan ikon klip 📎 di bawah)? Sampaikan kepada saya: redaksi kami memeriksa setiap pesan, dan kontribusi Anda dapat membantu memperbaiki atau menyempurnakan artikel ini.

Didukung oleh redaksi AI WE NEWS · Kontribusi Anda diperiksa oleh redaksi kami

SSSumatera Selatan

Ringkasan Pagi Anda

Berita terpenting dari Sumatera Selatan, setiap pagi di kotak masuk Anda.

Tanpa spam · Berhenti berlangganan sekali klik