Menko Bertemu Petani di Dam Karangdoro
BANYUWANGI — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan perwakilan petani se-Banyuwangi di Dam Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kamis, 20 Agustus 2026. Pertemuan ini menjadi ajang menyampaikan keluhan dan usulan teknis yang terkait langsung dengan kebutuhan air irigasi di sejumlah kecamatan di Banyuwangi.
Permintaan Perbaikan Saluran Irigasi
Dalam pertemuan tersebut, petani menyampaikan sejumlah usulan prioritas. Salah satu aspirasi datang dari Dianto, petani asal Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, yang menyorot kebutuhan saluran irigasi untuk menghadapi musim kemarau panjang. Dianto secara tegas meminta penanganan segera terhadap saluran yang rusak agar pasokan air tetap terjaga pada saat kekeringan.
"Kami mohon kepada Pak Menteri masalah ini bisa diselesaikan secepatnya,"
Usulan lain datang dari Ketua Gabungan HIPPA Pesanggaran, Murtadho, yang menekankan perlunya normalisasi saluran tingkat sekunder akibat menumpuknya sedimen lumpur yang menghambat aliran. Selain itu, beberapa perwakilan mengusulkan agar proyek pembangunan saluran air pertanian berikutnya dilaksanakan melalui mekanisme swakelola masyarakat atau padat karya.
- Permintaan normalisasi saluran tingkat sekunder karena sedimentasi.
- Pengadaan dan perbaikan saluran irigasi untuk antisipasi kemarau panjang.
- Pelaksanaan proyek irigasi melalui swakelola masyarakat/padat karya.
Respons Pemerintah Pusat dan Daerah
Menanggapi berbagai aspirasi, Menko Zulkifli Hasan meminta pemerintah daerah untuk menyusun surat resmi yang memuat seluruh usulan teknis tersebut dan menembuskan ke Kementerian Pekerjaan Umum serta Kemenko Pangan. "Saya yang mengawal langsung, Ibu Bupati dan Pak Wabup, nanti tinggal bikin surat dan tembuskan ke saya," kata Menko saat pertemuan yang turut dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono dan Tenaga Ahli Menko Bidang Pangan Guntur Priambodo.
Pernyataan Menko menjadi sinyal bahwa aspirasi petani berpeluang mendapat perhatian dan tindak lanjut di tingkat pusat, asal pemerintah daerah segera menyiapkan dokumen usulan resmi sebagai dasar koordinasi antarwilayah dan kementerian terkait.
Keluhan Spesifik dari Berbagai Lokasi
Beberapa usulan yang diutarakan petani menyorot titik-titik infrastruktur berbeda. Misalnya, Tain dari Tegalsari menegaskan pentingnya mekanisme swakelola jika ada bangunan irigasi dari pemerintah.
"Permintaan semua HIPPA itu kalau misalnya ada bangunan irigasi dari pemerintah, harus diswakelolakan, pak,"
Sementara dari wilayah Muncar, Hariyadi berharap agar realiasi perbaikan jaringan irigasi tersier Dam Mendung dapat segera dilaksanakan karena dianggap krusial bagi penopang kegiatan tani di wilayahnya.
| Lokasi | Masalah/Usulan |
|---|---|
| Desa Sumberagung (Pesanggaran) | Perbaikan saluran irigasi untuk hadapi kemarau |
| Tegalsari | Swakelola proyek irigasi oleh masyarakat |
| Muncar (Dam Mendung) | Realisasi perbaikan jaringan irigasi tersier |
Dampak Lokal dan Langkah Berikutnya
Janji pengawalan dari Menko Pangan membuka peluang pergerakan anggaran dan pengerjaan fisik yang lebih cepat, asalkan koordinasi administratif segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. Jika ditindaklanjuti, perbaikan saluran sekunder dan tersier serta model swakelola berpotensi meningkatkan keandalan pasokan air bagi ratusan petani, mengurangi risiko gagal tanam pada musim kemarau, dan menumbuhkan kesempatan kerja lokal melalui skema padat karya.
Namun, keberhasilan bergantung pada beberapa faktor: kesiapan surat usulan oleh pemerintah daerah, penetapan skema pendanaan oleh kementerian terkait, serta perencanaan teknis normalisasi saluran yang memperhitungkan kondisi sedimentasi. Masyarakat tani menunggu langkah konkret setelah pertemuan ini, termasuk kapan surat dan rencana kerja diajukan ke tingkat pusat.
Perkembangan lanjut dari tindak lanjut pemerintah pusat dan mekanisme penganggaran akan menentukan kecepatan perbaikan infrastruktur irigasi yang menjadi tuntutan mendesak petani Banyuwangi.
