Penjelasan Disnaker soal mekanisme pembayaran
Kota Cirebon — Puluhan mantan pegawai Perumda BPR Bank Cirebon hingga pertengahan Agustus 2026 belum menerima pesangon setelah operasional bank daerah tersebut dihentikan dan izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon memberikan keterangan mengenai skema penyelesaian hak-hak pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Disnaker Kota Cirebon, Jaja Sujana, mengatakan penyelesaian hak karyawan mengikuti ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku serta kesepakatan antara pihak terkait dengan para pekerja. Ia menegaskan kondisi keuangan perusahaan dan status pencabutan izin menjadi faktor penting dalam penghitungan hak tersebut.
"Pesangon itu kan, 10 tahun ke sana itu hitungannya 9 kali, makanya kalau 9 dikali 0,5 itu berarti 4,5,"
Keterangan itu menjelaskan bahwa perhitungan pesangon pada perusahaan yang ditutup karena rugi tidak selalu memakai besaran normal. Adanya pengali khusus, yang disesuaikan dengan regulasi dan hasil kesepakatan, dapat mengubah nilai akhir pesangon bagi karyawan terdampak.
Siapa yang terdampak dan proses penyelesaian
Sampai kini, proses likuidasi masih berlangsung seiring pencabutan izin usaha oleh OJK pada Februari 2026. Dari dokumen dan penjelasan awal yang beredar, PHK menyentuh sejumlah pegawai pada Perumda BPR Bank Cirebon. Disnaker menekankan penyelesaian hak dilakukan bertahap sesuai urutan dan kemampuan penyelesaian aset yang dikelola dalam proses likuidasi.
- Hak yang harus diselesaikan mencakup pesangon, uang penggantian hak, dan manfaat lain sesuai peraturan ketenagakerjaan.
- Perhitungan pesangon mempertimbangkan masa kerja, kondisi perusahaan (misalnya rugi dan pencabutan izin), serta hasil kesepakatan antara pihak yang berwenang dan pekerja.
- Proses pembayaran bergantung pada hasil likuidasi aset dan urutan prioritas pembayaran yang diatur oleh peraturan perbankan dan kewenangan likuidator.
Disnaker mendorong semua pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang telah ada, termasuk mediasi hubungan industrial bila diperlukan. Upaya ini bertujuan meminimalkan dampak sosial bagi mantan pegawai yang kini harus menunggu kepastian ekonomi.
Dampak sosial di tingkat lokal
Penutupan operasional bank daerah tidak hanya berdampak pada pegawai yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga pada keluarga dan jaringan ekonomi lokal. Para mantan pegawai harus mengatur ulang rencana keuangan rumah tangga sementara menanti realisasi hak-hak mereka. Kondisi ini menambah beban bagi pemerintah daerah untuk memastikan penanganan yang adil dan tepat waktu.
Dalam konteks Cirebon, kejelasan jadwal pembayaran dan transparansi proses likuidasi menjadi kunci agar dampak terhadap perekonomian mikro dan ketenagakerjaan dapat diminimalkan. Disnaker menegaskan akan terus memantau proses dan memfasilitasi dialog antara pihak terkait.
| Keterangan | Data |
|---|---|
| Pencabutan izin usaha | Februari 2026 |
| Jumlah pegawai terdampak (sebagian laporan) | 29 pegawai |
| Status | Proses likuidasi dan penyelesaian hak berlangsung |
Disnaker diharapkan menjadi mediator aktif antara mantan pegawai dan pihak likuidator untuk memastikan hak-hak terpenuhi sesuai ketentuan. Warga Cirebon yang mengikuti perkembangan kasus ini berharap adanya kepastian waktu pembayaran agar keluarga terdampak dapat segera pulih dari tekanan ekonomi sementara.
Perkembangan selanjutnya akan dipantau oleh pihak berwenang. Para mantan pegawai dianjurkan menyimpan dokumen ketenagakerjaan dan bukti-bukti lain yang diperlukan ketika berhadapan dengan proses klarifikasi dan penyelesaian hak dalam likuidasi.
Melalui keterbukaan informasi dan proses yang teratur, diharapkan penyelesaian hak pekerja Bank Cirebon dapat berjalan adil dan transparan, memitigasi beban sosial di tingkat lokal.
