Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen memfasilitasi para pelaku usaha untuk mengurai berbagai hambatan dalam aktivitas ekspor dan mempercepat proses hilirisasi komoditas daerah. Pernyataan itu disampaikan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, saat membuka temu eksportir yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PNM-PTSP) di Domestique Resto, Kota Gorontalo, Jumat, 28 Agustus 2026.
Forum untuk menyerap aspirasi pelaku usaha
Acara itu menghadirkan 16 pimpinan perusahaan yang beroperasi di Provinsi Gorontalo dan diikuti oleh perwakilan instansi terkait, antara lain Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Bea Cukai, Kepala BLU UPBU Djalaluddin Gorontalo, serta Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Pertemuan dibentuk sebagai ruang dialog untuk meninjau capaian, tantangan ekspor, serta strategi hilirisasi potensi lokal.
"Kita dalam pemerintahan pada kaitannya harus berdasarkan tematik dalam memecahkan masalah. Kalau cuma berpidato semua bisa, tetapi menyelesaikan yang di lapangan, ternyata banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi,"
kata Gubernur Gusnar Ismail pada kesempatan tersebut, menekankan pentingnya pemecahan masalah secara tematik dan berorientasi pada kondisi lapangan.
Jaminan kelancaran usaha dan penanganan isu
Pemerintah provinsi menjanjikan dukungan apabila perusahaan menemui hambatan regulasi dalam menjalankan kegiatan usaha. Gusnar menyatakan pihaknya siap menjadi fasilitator dan penengah ketika perusahaan menghadapi pemberitaan negatif atau isu hoaks yang berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha.
- Fasilitasi penyelesaian hambatan regulasi oleh Pemprov Gorontalo.
- Pelarangan terhadap pemberitaan negatif/isu hoaks yang membahayakan perusahaan, dengan posisi pemerintah sebagai penengah.
- Penguatan dialog tematik antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menuntaskan masalah lapangan.
Pernyataan resmi dari pertemuan menegaskan bahwa pelaku usaha tidak perlu khawatir apabila menemui peraturan yang dianggap menghambat, karena pemerintah akan menelaah dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara bertahap.
Hilirisasi ayam: langkah administrasi yang menunggu penyelesaian
Salah satu pembangunan nilai tambah yang dibahas adalah upaya hilirisasi ayam di Provinsi Gorontalo. Menurut Gusnar, perkembangan program itu kini menunggu surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara yang berkaitan dengan lokasi ke Badan Pertanahan Nasional. Proses administratif tersebut akan berlanjut pada penerbitan sertifikat penggunaan lahan, dilanjutkan dengan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penandatanganan kontrak kerja sama.
| Aspek | Status yang disebutkan |
|---|---|
| Lokasi hilirisasi ayam | Menunggu surat Kepala Kantor Pertanahan Gorut ke BPN |
| Dokumen lanjutan | Sertifikat penggunaan lahan, penerbitan HGB, kontrak kerja sama |
Pemerintah daerah menempatkan penyelesaian administrasi tata guna lahan sebagai langkah awal untuk memungkinkan investasi dan pembangunan fasilitas hilirisasi yang dapat menambah nilai produk unggas lokal.
Implikasi bagi perekonomian Gorontalo
Jaringan komunikasi yang diperkuat antara pemerintah dan pelaku usaha diharapkan dapat menurunkan hambatan logistik, regulasi, dan informasi yang selama ini mengganggu kelancaran ekspor. Bagi pelaku usaha lokal, jaminan mengenai penanganan isu dan mediasi pemerintah memberi kepastian usaha yang penting untuk keputusan investasi maupun ekspansi pasar.
Sementara bagi pemerintah daerah, dialog tematik ini menjadi sarana pemetaan permasalahan riil yang perlu diselesaikan lintas perangkat daerah maupun dengan instansi pusat seperti Bea Cukai dan BPN. Keberhasilan penyelesaian hambatan-hambatan tersebut berpotensi meningkatkan volume ekspor, mendorong hilirisasi industri lokal, serta membuka lapangan kerja baru di sektor hilir.
Pertemuan ini menunjukkan arah kebijakan Pemprov Gorontalo yang mengutamakan keterlibatan langsung pelaku usaha dalam merumuskan solusi operasional, sekaligus menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah regulasi dan pemberitaan yang mengganggu iklim usaha.
