GORONTALO — Kedatangan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung RI ke Provinsi Gorontalo mendapat respons tegas dari kalangan aktivis yang menuntut kepastian hukum dalam sejumlah perkara korupsi, khususnya dugaan perjalanan dinas fiktif DPRD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020–2022.
Aktivis: kunjungan jangan hanya seremonial
Sahril Tialo, aktivis dari Gorontalo, menegaskan bahwa kunjungan kerja pejabat tinggi Kejaksaan Agung tidak boleh berhenti pada agenda formal semata. Menurut Sahril, kehadiran JAM-Intel seharusnya dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan memastikan proses penegakan hukum berjalan objektif dan menyeluruh.
Kasus perjalanan dinas fiktif DPRD Boalemo telah menjadi sorotan publik dan kalangan mahasiswa. Meski sejumlah anggota legislatif disebut tengah menjalani proses pemeriksaan, Sahril mengatakan masih ada empat pihak penting yang belum dipanggil untuk diperiksa oleh aparat penegak hukum.
"Walaupun masih dalam tahap pemeriksaan anggota legislatif aktif dan masih ada empat orang yang belum diperiksa, kami meminta semuanya diperiksa tanpa pandang bulu. Salah satunya saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Boalemo, yang pada periode sebelumnya merupakan anggota DPRD. Kalau memang keterangannya dibutuhkan dalam perkara ini, maka harus diperiksa,"
Dalam pernyataannya pada Selasa, 11 Agustus 2026, Sahril menekankan bahwa pemanggilan bukan berarti penetapan tersangka. Ia menyatakan pemanggilan adalah bagian dari prosedur untuk menggali fakta material yang mendukung penegakan hukum.
Permintaan pemeriksaan menyeluruh
Sahril menambahkan bahwa pemeriksaan harus dilakukan tanpa pengecualian berdasarkan jabatan atau kedudukan. Hal ini Ia sebut penting agar proses hukum berjalan adil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Kami tidak mengatakan siapa pun bersalah. Itu kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan hasil pemeriksaan. Tetapi jangan sampai ada pihak yang tidak diperiksa hanya karena jabatan atau kedudukannya," ujarnya.
Dampak dan harapan publik
Kasus yang terkait dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif memiliki implikasi terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan daerah. Aktivis dan elemen masyarakat berharap proses hukum berjalan transparan dan memberikan kepastian sehingga mencegah stigma impunitas bagi pejabat daerah.
- Perkara: Dugaan perjalanan dinas fiktif DPRD Kabupaten Boalemo
- Periode: Tahun Anggaran 2020–2022
- Tuntutan aktivis: Pemeriksaan menyeluruh tanpa pandang bulu, termasuk pejabat yang belum diperiksa
Data kasus
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Perkara | Dugaan perjalanan dinas fiktif DPRD Kabupaten Boalemo |
| Periode Anggaran | Tahun Anggaran 2020–2022 |
| Pihak yang belum diperiksa | Empat orang, salah satunya saat ini menjabat Wakil Bupati Boalemo |
Informasi resmi lebih lanjut tentang perkembangan pemeriksaan dan sikap Kejaksaan atas tuntutan ini belum diumumkan secara terbuka oleh pihak kejaksaan di Gorontalo pada saat pemberitaan ini disusun.
Catatan penegakan hukum
Dalam konteks penegakan tindak pidana korupsi, pemeriksaan saksi dan pihak terkait merupakan tahap awal yang krusial untuk membangun kerangka bukti. Pengumpulan keterangan dari semua pihak yang relevan—termasuk mantan atau pejabat daerah yang memiliki hubungan dengan proses anggaran dan perjalanan dinas—sering menentukan arah suatu penyelidikan.
Sahril dan kelompok aktivis meminta agar aparat penegak hukum memperlihatkan independensi dan keterbukaan. Mereka menekankan perlunya kesetaraan perlakuan terhadap semua subjek hukum tanpa dipengaruhi status jabatan.
Hingga berita ini terbit, belum ada respons resmi dari pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo atau kantor Kejaksaan Kabupaten Boalemo mengenai permintaan pemeriksaan tambahan tersebut. Redaksi akan mengikuti dan melaporkan perkembangan penyidikan bila ada pernyataan atau langkah lanjutan dari aparat penegak hukum.
Peliputan ini disusun dengan mengutamakan asas praduga tak bersalah dan mengandalkan pernyataan sumber yang tepercaya di lapangan.
