Pontianak — Pemerintah pusat mempercepat langkah teknis untuk menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dengan memaksimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam memanfaatkan potensi awan hujan pada awal September 2026. Langkah ini disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat rapat koordinasi penanganan karhutla di Lanud Supadio, Kubu Raya, Jumat.
Strategi pembasahan lahan gambut
Menteri Raja Juli Antoni menyatakan OMC akan diarahkan untuk membasahi daerah gambut yang sangat rentan kebakaran. Pemerintah menginstruksikan pemanfaatan setiap bibit awan hujan yang layak untuk disemai guna menaikkan muka air tanah di kawasan gambut sehingga mengurangi potensi kebakaran dan pembentukan asap tebal.
"Langkah tersebut menjadi salah satu strategi utama yang akan kita lakukan dalam penanggulangan Karhutla di Kalbar,"
Rapat koordinasi dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, serta unsur terkait. Menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dikemukakan dalam rapat, ada potensi awan hujan di wilayah provinsi itu pada 4 hingga 8 September 2026 yang akan dimanfaatkan untuk operasi.
Dukungan udara dan teknik khusus
Selain OMC, pemerintah mengintensifkan upaya water bombing untuk mencapai titik api yang sulit dijangkau operasi darat. Rencana penambahan armada udara disebut-sebut sedang dipersiapkan. Raja Juli Antoni juga menyampaikan rencana penanganan khusus terhadap kebakaran gambut melalui teknik peat injection atau penyuntikan gambut, yang dimaksudkan untuk membasahi lapisan tanah dan memadamkan bara api yang berada di bawah permukaan.
Dalam upaya dukungan logistik, disebutkan ada jadwal kedatangan tiga helikopter Chinook dari Pasukan Bela Diri Jepang untuk membantu operasi pemadaman di Kalimantan Barat. Selain unit udara, pengerahan pasukan darat melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan relawan lokal.
Penajaman koordinasi sampai tingkat lokal
Pemerintah memastikan pemetaan kebutuhan personel dan peralatan hingga tingkat kabupaten dan kecamatan. Langkah ini dimaksudkan agar alokasi sumber daya lebih tepat sasaran, mulai dari penanggulangan titik api sampai upaya mitigasi dampak asap terhadap masyarakat. Selain operasi pemadaman, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran akan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan bagi perorangan maupun korporasi.
- Periode potensi awan hujan: 4–8 September 2026 (informasi BMKG dalam rapat).
- Teknik tambahan: water bombing, peat injection, penambahan armada udara.
- Dukungan internasional: tiga helikopter Chinook dari Pasukan Bela Diri Jepang.
Peran BNPB dan harapan terhadap hujan
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan harapan besar bahwa hujan deras dapat membantu mereduksi asap yang masih pekat meski beberapa titik api telah padam. Menurutnya, karakter gambut menjadi faktor yang membuat asap persisten karena bara bawah permukaan sulit diatasi tanpa pembasahan yang memadai.
"Mudah-mudahan... kita bisa lakukan OMC,"
Pernyataan itu menggarisbawahi rencana BNPB untuk menyiagakan pesawat dan mengerahkan sumber daya udara yang diperlukan untuk operasi modifikasi cuaca di Kalbar.
Dampak lokal dan langkah yang dapat dilakukan warga
Strategi pembasahan lahan diharapkan menurunkan risiko kebakaran dan mengurangi paparan asap bagi warga, tetapi aksi pencegahan tetap diperlukan di tingkat komunitas. Warga dianjurkan tetap mengikuti informasi resmi dari BPBD setempat mengenai evakuasi, titik layanan kesehatan, dan imbauan keselamatan pernapasan. Upaya pencegahan lokal juga mencakup pengawasan pembakaran lahan, pelaporan cepat bila ditemukan titik asap, serta kerja sama dengan aparat setempat dalam kampanye larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.
| Aspek | Rincian |
|---|---|
| Periode potensi awan | 4–8 September 2026 |
| Teknik | OMC, water bombing, peat injection |
| Dukungan udara | Tiga helikopter Chinook dari Jepang |
Pemerintah menekankan kombinasi upaya modifikasi cuaca, operasi udara dan darat, serta penegakan hukum sebagai pendekatan terpadu untuk mengatasi karhutla di Kalimantan Barat. Keberhasilan langkah tersebut akan sangat bergantung pada kecermatan pemanfaatan potensi cuaca, kesiapan logistik, dan keterlibatan aktif pemerintah daerah serta masyarakat setempat.
