Jakarta — Pemerintah memberi persetujuan untuk melanjutkan pembahasan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan pembentukan kabupaten dan kota di tiga provinsi Kalimantan, termasuk tujuh daerah di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Keputusan itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 14 September 2026.
Alasan pemerintah menyetujui pembahasan
Mendagri Tito menyatakan bahwa persetujuan pemerintah atas pembahasan RUU-RUU tersebut didasari beberapa pertimbangan pokok. Salah satu alasan utama adalah kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dalam dasar pembentukan daerah, sehingga mengurangi potensi perdebatan dan sengketa yuridis yang muncul akibat peralihan konstitusi dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945 yang berlaku saat ini.
"Berkaitan dengan RUU tersebut, pada prinsipnya, pemerintah tentu sangat menghormati dan menghargai hak konstitusional DPR RI untuk mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang, dan pada prinsipnya setuju,"
Pernyataan tersebut disampaikan Tito sebagai penjelasan atas sikap pemerintah yang menerima inisiatif legislatif Dewan Perwakilan Rakyat terkait pembentukan daerah baru di beberapa kabupaten dan kota.
Daerah-daerah yang tercakup
Dari 15 RUU yang disetujui untuk dibahas lanjutan, pembagian menurut provinsi adalah sebagai berikut:
- Kalimantan Barat (7 RUU): Kabupaten Kapuas Hulu; Kabupaten Sintang; Kota Pontianak; Kabupaten Mempawah; Kabupaten Sambas; Kabupaten Sanggau; Kabupaten Ketapang.
- Kalimantan Tengah (5 RUU): Kabupaten Kapuas; Kabupaten Barito Utara; Kabupaten Barito Selatan; Kabupaten Kotawaringin Timur; Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Kalimantan Selatan (3 RUU): Kabupaten Hulu Sungai Utara; Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Rincian tersebut disampaikan oleh Mendagri dalam keterangan publik terkait hasil rapat kerja, tanpa menjabarkan substansi teknis masing-masing RUU pada saat itu.
| Provinsi | Jumlah RUU | Contoh Daerah |
|---|---|---|
| Kalimantan Barat | 7 | Kapuas Hulu, Sintang, Pontianak, Mempawah, Sambas, Sanggau, Ketapang |
| Kalimantan Tengah | 5 | Kapuas, Barito Utara, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat |
| Kalimantan Selatan | 3 | Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah |
Implikasi bagi pemerintahan daerah dan pelayanan publik
Pemerintah menilai kepastian dasar hukum perlu agar pemerintah daerah memiliki rujukan jelas dalam penyusunan peraturan turunannya, seperti peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Tanpa kepastian tersebut, kata Tito, ada potensi kontroversi terkait legitimasi aturan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersangkutan.
Secara praktis, pembahasan RUU-ruu pembentukan daerah dapat berdampak pada beberapa aspek pemerintahan daerah, antara lain:
- Penetapan batas wilayah administratif dan kewenangan antarlevel pemerintahan.
- Perencanaan anggaran serta pembagian sumber daya fiskal di tingkat kabupaten/kota baru atau yang mengalami perubahan.
- Kepastian hukum bagi penyusunan peraturan daerah dan kebijakan lokal yang menyangkut pelayanan publik.
Mendagri belum merinci tahapan pembahasan selanjutnya, seperti pembentukan panitia kerja atau jadwal pembicaraan antara eksekutif dan legislatif. Rapat kerja yang disebutkan merupakan bagian awal dari proses legislasi yang umumnya melibatkan kajian teknis, konsultasi publik, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Sikap dan proses di DPR
Sikap pemerintah yang menyetujui pembahasan tidak otomatis berarti RUU bersangkutan akan disahkan. Proses di DPR akan melibatkan pembahasan substansi, uji teknis, kemungkinan amandemen, dan penilaian terhadap dampak administratif maupun fiskal. Hak konstitusional DPR untuk mengajukan RUU menjadi landasan awal, sementara keputusan akhir bergantung pada hasil pembahasan lintas pihak.
Bagi publik provinsi, khususnya masyarakat di daerah-daerah yang disebutkan di Kalbar, keputusan untuk melanjutkan pembahasan ini membuka ruang bagi dialog mengenai konsekuensi pembentukan atau perubahan daerah. Isu yang kemungkinan muncul meliputi alokasi anggaran, perubahan layanan publik, pengaturan kewenangan, serta legitimasi administratif yang lebih jelas.
Hingga laporan ini disusun, pemerintah belum mengumumkan jadwal rinci pembahasan atau draf pasal yang menjadi fokus revisi. Pemerintah dan DPR diperkirakan akan menuntaskan kajian lebih lanjut sebelum menetapkan langkah legislatif berikutnya.
