Sorong — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menegaskan pengembangan ekowisata sebagai strategi utama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Langkah itu dipaparkan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PBD, Yusdi Nurdin Lamatenggo, pada kegiatan yang digelar di Sorong, Kamis.
Ekowisata berbasis masyarakat sebagai prioritas
Menurut Yusdi, konsep ekowisata yang dikembangkan PBD menempatkan masyarakat lokal sebagai pengelola utama destinasi. Pendekatan ini bertujuan bukan hanya memajukan sektor pariwisata, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi kembali kepada komunitas pemilik lahan dan penjaga sumber daya alam.
"Ekowisata merupakan salah satu strategi kita untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata, tetapi juga menjadi bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan,"
Yusdi menegaskan bahwa penerapan ekowisata harus memberi ruang partisipasi luas kepada masyarakat adat dan warga setempat — mulai dari manajemen destinasi, pelestarian lingkungan, sampai akses terhadap manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas pariwisata.
Langkah bertahap melalui desa wisata
Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, Pemerintah PBD memilih strategi bertahap dengan prioritas awal pengembangan desa wisata. Menurut pernyataan resmi, langkah ini dimaksudkan untuk membangun kapasitas lokal secara sistematis sehingga masyarakat menjadi pemain utama dalam rantai nilai pariwisata.
- Pemberdayaan masyarakat setempat sebagai pengelola destinasi;
- Pelestarian sumber daya alam melalui praktik pariwisata berkelanjutan;
- Peningkatan keterampilan ekonomi kreatif untuk menambah nilai produk lokal;
- Kerangka koordinasi antardaerah untuk menguatkan konektivitas pasar.
Yusdi mengaitkan pengembangan ekowisata di Papua Barat Daya dengan momentum PAPEDA Summit 2026, yang menurutnya menjadi wadah bagi provinsi, kabupaten, dan kota di Tanah Papua untuk menyepakati komitmen bersama dalam mengembangkan ekowisata secara berkelanjutan.
Dampak ekonomi dan keterkaitan antarwilayah
Pemerintah daerah menilai ekowisata dapat menjadi pendorong multiplikasi ekonomi lokal apabila dikembangkan bersamaan dengan penguatan produk unggulan daerah dan konektivitas antarwilayah. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat diharapkan mendorong distribusi manfaat ekonomi lebih merata dan mengurangi potensi konflik kepentingan atas sumber daya.
Dalam konteks Tanah Papua, pengembangan pariwisata juga berkaitan dengan konservasi budaya dan lingkungan. Dengan menjadikan masyarakat sebagai pengelola utama, PBD berupaya menjaga kearifan lokal sekaligus membuka peluang usaha baru di sektor perhotelan skala mikro, pemanduan lokal, kerajinan, dan gastronomi tradisional.
Praktik pengelolaan dan tantangan implementasi
Pengembangan desa wisata memerlukan dukungan kapasitas, akses permodalan, serta infrastruktur dasar seperti akses jalan, sanitasi, dan layanan dasar yang memadai. Tanpa elemen-elemen tersebut, potensi ekonomi dari kunjungan wisatawan berisiko tidak terekam penuh oleh masyarakat lokal.
Pemprov PBD menyatakan akan mendorong kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota untuk mensinergikan program, memfasilitasi pelatihan, dan mempromosikan destinasi secara terkoordinasi. Langkah ini diharapkan membangun ekosistem ekowisata yang tangguh dan berkelanjutan.
| Aspek | Fokus Kebijakan PBD |
|---|---|
| Peran masyarakat | Pengelola utama destinasi dan penerima manfaat ekonomi |
| Pemulaan | Pengembangan desa wisata secara bertahap |
| Sinergi | Koordinasi antardaerah dan pemanfaatan momentum PAPEDA Summit 2026 |
Upaya tersebut sejalan dengan praktik pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang menitikberatkan pada konservasi, inklusi sosial, dan manfaat ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk masyarakat setempat. Pemerintah daerah diharapkan terus mengakselerasi langkah-langkah teknis agar ekowisata benar-benar menjadi sumber pendapatan alternatif yang berkelanjutan bagi warga Papua Barat Daya.
