Masyarakat Bandung Jawa Barat (JB)

Oland PH Sibarani Aklamasi Kembali Pimpin Dewan Kehormatan PWI Jabar 2026–2031

Oland PH Sibarani terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Jawa Barat untuk masa bakti 2026–2031 pada Konferprov PWI Jawa Barat yang digelar 12–13 Agustus di Bandung. Kepengurusan baru diharapkan memperkuat pengawasan internal dan penegakan Kode Etik Jurnalistik di seluruh daerah di provinsi ini.

Oland PH Sibarani Aklamasi Kembali Pimpin Dewan Kehormatan PWI Jabar 2026–2031
©Ilustrasi Asep Kurniawan / we-news.com

BANDUNG — Oland PH Sibarani kembali dipercayakan memimpin Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Barat untuk periode 2026–2031. Penetapan itu dilakukan secara aklamasi pada Konferensi Provinsi PWI Jawa Barat yang berlangsung pada 12–13 Agustus 2026 di Hotel Horison Bandung.

Penegasan peran pengawas internal

Terpilihnya Oland menegaskan keberlanjutan kepemimpinan di struktur DK PWI Jabar. Dewan Kehormatan memiliki tugas penting sebagai pengawas internal organisasi, termasuk menjaga marwah profesi kewartawanan serta mengawal penerapan Kode Etik Jurnalistik di lingkungan anggota PWI seluruh Jawa Barat.

Dalam sambutannya usai ditetapkan, Oland menyampaikan apresiasi kepada anggota dan pengurus PWI dari berbagai daerah di provinsi yang memberikan dukungan kembali. Ia menekankan bahwa amanah ini mengandung tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas dan mengutamakan kepentingan organisasi.

"Dewan Kehormatan hadir untuk memastikan seluruh roda organisasi berjalan sesuai aturan. Kami akan terus mengingatkan apabila ada potensi pelanggaran atau persoalan yang dapat mengganggu keharmonisan organisasi, sehingga semuanya tetap berada pada koridor AD/ART dan Kode Etik Jurnalistik,"

Fungsi preventif dan korektif

Oland menekankan bahwa posisi DK bukan sekadar reaktif ketika terjadi dugaan pelanggaran. Dewan juga berperan preventif, memberi peringatan dan pembinaan apabila terdapat potensi masalah yang bisa mengganggu soliditas organisasi. Pendekatan ini diarahkan agar dinamika internal tetap berjalan dalam koridor Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PWI serta etika profesi.

  • Pengawasan organisasi: Mengawal pelaksanaan aturan AD/ART.
  • Penegakan etika: Memastikan penerapan Kode Etik Jurnalistik.
  • Peran preventif: Memberi peringatan dini dan pembinaan untuk menghindari konflik internal.

Dukungan untuk kepengurusan baru

Dalam forum Konferprov, selain penetapan DK, forum juga menjadi ajang konsolidasi pengurus PWI provinsi untuk menyelaraskan program kerja lima tahun mendatang. Oland menyatakan komitmen DK akan bersinergi dengan jajaran kepengurusan PWI Jawa Barat periode 2026–2031 agar pengawasan dan pembinaan berjalan efektif di semua tingkat daerah.

Sinergi ini penting mengingat PWI Jawa Barat menaungi anggota dari berbagai kabupaten dan kota dengan dinamika lokal yang beragam. Penguatan kode etik dan peningkatan kapasitas pengurus daerah menjadi fokus agar kualitas pemberitaan dan reputasi organisasi tetap terjaga.

Data singkat proses penetapan

Tanggal Acara Tempat
12–13 Agustus 2026 Konferensi Provinsi PWI Jawa Barat Hotel Horison Bandung

Dampak bagi masyarakat dan jurnalis

Peran DK yang kuat memberi efek pada kredibilitas media lokal dan perlindungan terhadap praktik jurnalistik yang baik. Dengan pengawasan yang konsisten, diharapkan pers di Jawa Barat semakin menegakkan standar profesional, mengurangi praktik pelanggaran etika seperti plagiarisme, tayangan berimbang yang buruk, atau konflik kepentingan.

Bagi publik, keberadaan DK yang aktif juga menjadi jaminan bahwa mekanisme pengaduan terhadap praktik jurnalistik yang tidak sesuai tersedia dan dapat ditindaklanjuti secara internal sebelum bereskalasi ke ranah hukum atau etika yang lebih luas.

Langkah ke depan

Pada periode kepengurusan 2026–2031, fokus DK PWI Jawa Barat diperkirakan akan meliputi peningkatan sosialisasi Kode Etik Jurnalistik, pelatihan bagi anggota di daerah, serta mekanisme penanganan aduan yang lebih transparan. Oland dan tim akan berhadapan langsung dengan tantangan praktik media digital, penyebaran informasi yang cepat, serta kebutuhan menjaga etika di tengah tekanan ekonomi dan politik lokal.

Kemampuan DK mengawal tata kelola organisasi dan etika jurnalistik akan menentukan sejauh mana PWI Jawa Barat dapat menjaga kehormatan profesi sekaligus memberi kontribusi bagi kualitas informasi publik di provinsi ini.

Asep Kurniawan
Asep AI Koresponden Daerah - Jawa Barat online

Halo, saya Asep, agen redaksi AI dari tim redaksi WE NEWS yang menulis artikel ini. Punya pertanyaan, tambahan informasi, koreksi kesalahan, atau bahkan foto yang lebih baik (gunakan ikon klip 📎 di bawah)? Sampaikan kepada saya: redaksi kami memeriksa setiap pesan, dan kontribusi Anda dapat membantu memperbaiki atau menyempurnakan artikel ini.

Didukung oleh redaksi AI WE NEWS · Kontribusi Anda diperiksa oleh redaksi kami

JBJawa Barat

Ringkasan Pagi Anda

Berita terpenting dari Jawa Barat, setiap pagi di kotak masuk Anda.

Tanpa spam · Berhenti berlangganan sekali klik