Ilaga, Puncak — Sekelompok massa melakukan pembakaran terhadap beberapa kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Selasa (11/8/2026) malam setelah proses penyaluran dana desa tahap I. Insiden itu menyebabkan tujuh kantor rusak terbakar, namun polisi menyatakan kondisi di lokasi kini telah kembali kondusif.
Kronologi singkat kejadian
Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan Kapolres Puncak, AKBP Domingos De F. Ximenes, penyaluran dana desa tahap pertama berlangsung pada Selasa. Sekitar pukul 17.40 WIT, sekelompok massa mendatangi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK).
"Sekitar pukul 18.45 WIT, massa aksi tidak puas sehingga melakukan aksi pembakaran Kantor PMK,"
Menurut Domingos, kebakaran di Kantor PMK kemudian meluas hingga merusak sejumlah fasilitas pemerintahan lain di ibu kota kabupaten. Polisi mencatat ada tujuh bangunan yang terbakar serta satu unit kendaraan dinas yang ikut dilalap api.
Daftar kantor dan dampak fisik
| Lokasi | Keterangan |
|---|---|
| Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) | Sasaran pertama, dibakar sekitar pukul 18.45 WIT |
| Kantor Bupati | Terbakar |
| Kantor DPRD | Terbakar |
| Kantor Dukcapil | Terbakar |
| Kantor Kesbangpol | Terbakar |
| Kantor Dinas Sosial | Terbakar |
| Kantor Dinas Keuangan | Terbakar |
| Unit kendaraan Dinas Ketahanan Pangan | Terbakar di halaman Kantor Bupati |
Penanganan aparat
Polres Puncak bersama Satuan Tugas Gakkum ODC 2026 dan jajaran Polsek menempatkan personel dalam kondisi siaga. Menurut rilis, personel ditempatkan di beberapa titik strategis, antara lain di perempatan alun-alun depan Polsek Ilaga dan di Kotis, untuk mengantisipasi potensi gangguan lanjutan.
Reaksi pemerintahan daerah
Bupati Puncak, Elvis Tabuni, sempat datang ke Kantor PMK untuk berupaya berkomunikasi dengan massa yang berkumpul. Namun upaya tersebut tidak berhasil meredakan emosi massa sehingga aksi berlanjut menjadi pembakaran fasilitas pemerintahan.
Dampak terhadap layanan publik dan masyarakat
Pembakaran sejumlah kantor pemerintahan itu berpotensi mengganggu pelayanan administrasi publik, termasuk perekaman kependudukan di Dukcapil dan layanan keuangan daerah. Masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi kemungkinan harus mencari alternatif sementara, seperti menghubungi kantor kecamatan atau dinas provinsi yang menangani urusan bersangkutan.
- Keamanan: Masyarakat diminta tetap tenang dan menghindari lokasi terdampak.
- Layanan publik: Warga yang membutuhkan dokumen resmi disarankan mengonfirmasi lewat saluran resmi pemda atau kantor kecamatan.
- Transportasi dan aktivitas: Aktivitas di sekitar pusat pemerintahan kemungkinan terganggu sementara waktu.
Kondisi saat ini dan langkah selanjutnya
Pihak kepolisian menyatakan situasi telah kondusif pada saat pelaporan, namun penjagaan tetap diperketat untuk mencegah eskalasi. Belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban jiwa atau korban luka. Selain itu, aparat sedang melakukan pendataan kerusakan dan memetakan kebutuhan pemulihan fasilitas pemerintahan.
Sebagai koresponden yang mengikuti perkembangan wilayah, penting memberi ruang bagi suara masyarakat adat dan warga setempat—mereka yang mengandalkan layanan pemerintahan lokal kini menghadapi ketidakpastian. Upaya transparansi dari pemerintah daerah dan proses hukum yang jelas dari aparat penegak hukum akan menjadi penentu langkah pemulihan kepercayaan publik.
WE NEWS akan terus memantau perkembangan penyelidikan polisi, upaya pemulihan layanan publik, serta respons pemerintah daerah terhadap kerusakan fasilitas administrasi yang menjadi tumpuan masyarakat Kabupaten Puncak.
