JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sepakat memperkuat sinergi dalam penanganan pengungsi korban konflik yang berasal dari Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan audiensi antara Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P. Siagian dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Pada pertemuan itu hadir pula sejumlah pejabat tinggi kedua lembaga, antara lain Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur, serta Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM Imelda Saragih dan Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Komnas HAM Noviati Listiyasningsih.
Prioritas keselamatan dan kenyamanan pengungsi
Wakil Menteri Sosial menegaskan bahwa penanganan pengungsi di Kabupaten Puncak harus menjadi respons segera pemerintah. Ia menekankan dua prioritas utama, yaitu memastikan keselamatan dan kenyamanan pengungsi yang terdampak konflik.
"Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, agar penanganan bisa optimal dan menyeluruh,"
Penegasan itu menunjukkan fokus pada koordinasi lintas institusi untuk mengatasi tantangan multidimensi yang dihadapi pengungsi: keamanan, akses pangan, sandang, dan pemulihan psikososial.
Bantuan kedaruratan yang telah disalurkan
Kemensos melaporkan telah menyalurkan bantuan kedaruratan untuk pengungsi yang tersebar di sejumlah titik. Pada tahap awal, bantuan ditujukan kepada pengungsi yang teridentifikasi sebagai pengungsi mandiri, bukan yang menempati shelter resmi.
- Jumlah penerima darurat: sekitar 1.000 jiwa
- Jenis bantuan: logistik sembako dan sandang
- Karakter pengungsi: tersebar di beberapa lokasi, bukan terkonsentrasi di shelter
Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar, bantuan yang disalurkan meliputi bahan makanan dan pakaian. Data resmi Kemensos menunjukkan langkah awal ini penting sebagai respons cepat, namun diperlukan koordinasi untuk langkah lanjutan dan pendataan akurat korban.
| Jenis Bantuan | Contoh Barang |
|---|---|
| Logistik sembako | Beras, minyak goreng, biskuit, mie instan, gula pasir, kopi bubuk |
| Sandang | Selimut, pakaian dewasa, pakaian anak |
Santunan dan prosedur penyaluran
Selain bantuan materiil, Kemensos menjelaskan otoritasnya untuk memberikan santunan bagi korban meninggal dunia dan korban luka berat. Penyaluran santunan dinyatakan akan dilakukan berdasarkan data korban yang diajukan oleh pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut menegaskan perlunya verifikasi administrasi dan koordinasi data antara pemerintah daerah, otoritas penanganan bencana, dan lembaga HAM untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan akuntabel.
Tantangan pendataan dan lokasi pengungsi
Salah satu tantangan yang diangkat dalam pertemuan adalah karakter pengungsian yang bersifat mandiri dan tersebar. Kondisi ini menyulitkan pemetaan kebutuhan dan distribusi bantuan secara merata. Komnas HAM dan Kemensos menggarisbawahi pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah di Papua Tengah untuk memperbaiki pemetaan dan akses ke lokasi terdampak.
Komnas HAM juga memiliki peran pengawasan hak asasi yang akan membantu memastikan proses bantuan dan evakuasi dilakukan dengan menghormati hak-hak pengungsi.
Langkah ke depan
Dalam pertemuan tersebut kedua pihak sepakat memperkuat mekanisme koordinasi, termasuk pertukaran data, pemantauan lapangan, dan penyusunan rencana respons terpadu bersama instansi terkait. Langkah konkret yang diharapkan meliputi pendataan lebih komprehensif, perencanaan distribusi lanjutan, serta upaya menjamin pemulihan korban dalam jangka menengah hingga panjang.
Situasi di Kabupaten Puncak masih membutuhkan perhatian intensif pemerintah pusat dan daerah. Sinergi antar lembaga dinilai krusial agar bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan tepat waktu dan hak-hak pengungsi terlindungi selama proses pemulihan.
Pelibatan masyarakat adat dan pemuka setempat juga menjadi aspek penting agar respons kemanusiaan menghormati nilai-nilai lokal dan efektif menjangkau mereka yang paling terdampak konflik.
Pelaporan lanjutan diharapkan berasal dari koordinasi teknis yang kini tengah dibangun, sehingga pemerintah pusat dan lembaga HAM dapat mengikuti perkembangan kondisi di lapangan dan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan pengungsi.
