Tokoh pemuda Papua, Natan Kuwan, memperingatkan pemerintah pusat agar mempertimbangkan kondisi khusus Tanah Papua ketika merancang dan menerapkan kebijakan fiskal, khususnya yang menyangkut penyaluran dana desa. Menurut Natan, kebijakan efisiensi yang mengurangi alokasi dana desa menjadi salah satu pemicu kerusuhan di sejumlah daerah.
Permintaan agar kebijakan disesuaikan dengan kondisi daerah
Natan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang menyatakan bahwa pengurangan dana desa atas dasar efisiensi dirasa tidak tepat bagi konteks Papua. Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan kurangnya fokus pemerintah terhadap kebutuhan percepatan pembangunan di wilayah ini.
"Dengan penerapan efisiensi, berarti pemerintah belum fokus memperhatikan Papua sebagai wilayah yang perlu di akselerasi. Papua butuh akselerasi bukan efisiensi,"
Pernyataan itu disampaikan Natan saat menanggapi peristiwa kerusuhan yang dipicu protes terhadap pengelolaan dan penyaluran dana desa. Ia mendesak agar pemerintah mencari solusi sehingga kebijakan efisiensi tidak berujung pada konflik sosial.
Kaitan dengan target nasional 2045
Natan juga mengaitkan posisi Papua dalam kerangka pembangunan nasional jangka panjang. Ia menegaskan bahwa untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 secara menyeluruh, pemerintah perlu menyusun kerangka kerja (framework) yang mampu mengakselerasi pembangunan di Papua.
Menurut Natan, tanpa upaya akselerasi, manfaat pertumbuhan dan kesejahteraan yang diharapkan pada 2045 berisiko dinikmati hanya oleh wilayah di luar Papua.
Evaluasi kebijakan di momen peringatan kemerdekaan
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Natan mengimbau pemerintah untuk melakukan refleksi atas peran dan langkah strategis yang diperlukan dalam membangun Tanah Papua. Ia menilai momen nasional tersebut layak dimanfaatkan untuk meninjau kembali kebijakan yang berimplikasi langsung pada kehidupan masyarakat adat dan komunitas lokal.
Berikut beberapa poin tuntutan dan sorotan Natan yang dapat dirangkum:
- Revisi kebijakan efisiensi yang mengurangi alokasi dana desa bagi Papua.
- Penyusunan framework akselerasi pembangunan khusus untuk Tanah Papua.
- Pencarian solusi agar penyesuaian anggaran tidak memicu gejolak sosial.
Implikasi bagi masyarakat adat dan desa
Kebijakan pengurangan dana desa berimplikasi pada pelaksanaan program di tingkat kampung dan distrik, di mana akses infrastruktur, layanan dasar, dan program pemberdayaan sering kali sudah tertinggal. Warga adat dan pemimpin komunitas di sejumlah daerah kerap menjadi pihak paling terdampak ketika dana yang menjadi sumber kegiatan pembangunan lokal berkurang.
Sementara itu, Natan menekankan pentingnya dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lokal untuk mencari jalan keluar yang inklusif. Ia meminta kebijakan fiskal disusun dengan memperhatikan kondisi geografis, sosial-budaya, dan kebutuhan pembangunan di Papua.
| Isu | Sorotan |
|---|---|
| Pengurangan dana desa | Diidentifikasi sebagai pemicu kerusuhan |
| Akselerasi | Diusulkan sebagai strategi untuk mengejar ketertinggalan |
| Indonesia Emas 2045 | Risiko tidak merata bila Papua tidak diakselerasi |
Saya menyampaikan pernyataan ini dengan mempertimbangkan suara masyarakat yang menuntut keadilan pembangunan. Dalam konteks Papua, setiap kebijakan anggaran memerlukan pendekatan sensitif dan partisipatif agar tidak memperburuk ketegangan yang sudah ada. Langkah-langkah konkret dan dialog terbuka menjadi kunci untuk menghindari konflik dan memastikan program pembangunan terasa manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat di Tanah Papua.
Reporting: Naomi Wandik, Koresponden Daerah - Papua
