Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan kondisi ironis terkait akses energi di provinsi itu saat upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya, masih terdapat sekitar 80.000 warga Jawa Barat yang belum tersambung jaringan listrik, meskipun wilayah ini menjadi pusat pembangkit energi nasional.
Pengakuan gubernur dan target penyelesaian
Dalam sambutan resmi di halaman Gedung Sate, Bandung, Senin, Gubernur menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena sampai saat ini tidak semua warga menikmati layanan dasar berupa listrik. Ia menegaskan akan mengupayakan penyelesaian masalah tersebut pada tahun 2027.
"Kami menyampaikan permohonan maaf, 81 tahun Indonesia merdeka kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat. Masih ada 80 ribu rakyat Jabar yang belum memiliki jaringan listrik sehingga malam dia kegelapan,"
Pernyataan itu sekaligus menjadi refleksi atas ketimpangan akses yang masih terjadi di tengah keberadaan sumber energi penting di provinsi ini.
Ironi sumber energi dan masyarakat tanpa listrik
Gubernur juga menyorot fakta bahwa Jawa Barat menjadi rumah bagi sejumlah pembangkit besar, termasuk fasilitas di kawasan Jatiluhur, Jatigede, Cirata dan Saguling. Meski demikian, ada warga yang tinggal dekat pembangkit itu namun belum menikmati pasokan listrik. Hal ini disampaikan sebagai bentuk keprihatinan atas distribusi manfaat pembangunan energi.
Dampak sosial dan urgensi kebijakan
Ketiadaan akses listrik berdampak langsung pada kualitas hidup, kegiatan ekonomi rumah tangga, pendidikan anak-anak, dan layanan kesehatan. Tanpa listrik, pelajar mengalami keterbatasan akses belajar di malam hari, pelaku usaha mikro kesulitan memperluas usaha, dan fasilitas kesehatan di lokasi terpencil beroperasi kurang optimal.
- Target penyelesaian masalah: 2027.
- Jumlah warga tanpa listrik menurut pemerintah provinsi: 80.000.
- Lokasi pembangkit besar yang disebutkan: Jatiluhur, Jatigede, Cirata, Saguling.
Upaya yang sudah dan perlu dilakukan
Sumber resmi menyebutkan pengurangan jumlah warga tanpa akses listrik dari angka yang lebih besar pada periode awal pemerintahan. Pada 2025, saat Gubernur mulai menjabat, terdapat sekitar 500.000 masyarakat yang belum teraliri listrik. Angka itu kemudian berhasil dikurangi, meski masih menyisakan 80.000 jiwa.
Untuk menuntaskan masalah ini, pemerintah daerah perlu mengkoordinasikan beberapa langkah teknis dan kebijakan, di antaranya:
- Percepatan pengerjaan jaringan distribusi ke desa-desa terisolasi.
- Sinergi antara pemprov, operator penyedia listrik negara, dan pemangku kepentingan lokal.
- Skema bantuan biaya penyambungan bagi keluarga kurang mampu.
Data ringkas
| Keterangan | Angka |
|---|---|
| Warga Jabar belum teraliri listrik (2026) | 80.000 |
| Warga belum teraliri listrik saat mulai masa jabatan gubernur (2025) | 500.000 |
| Target penyelesaian | 2027 |
Catatan penutup
Pernyataan gubernur soal ketimpangan akses listrik menjadi pengingat penting bagi perencanaan pembangunan daerah. Meski Jawa Barat menyumbang kapasitas pembangkit yang besar, pemerataan manfaat tetap menjadi tantangan. Masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah provinsi, perusahaan listrik, dan pemangku kepentingan terkait agar target 2027 dapat terealisasi dan hak dasar warganya terpenuhi.
Peliputan lanjutan akan memantau realisasi anggaran dan progres penyambungan di lapangan, serta respons pihak PLN dan kementerian terkait atas komitmen penyelesaian akses listrik di Jawa Barat.
