Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Barat pada Kamis, 17 September 2026, untuk meninjau bagaimana ekosistem penegakan hukum di wilayah ini berjalan secara kolaboratif dan profesional. Kunjungan tersebut menjadi forum dialog antara legislator dan pimpinan aparat penegak hukum daerah mengenai koordinasi, prosedur penuntutan, serta upaya menjaga integritas dalam proses hukum.
Agenda kunjungan dan pihak yang hadir
Penerimaan rombongan Komisi III dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat M. Teguh Darmawan, yang hadir bersama Wakajati Dr. Desy Meutia Firdaus serta sejumlah asisten dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat. Dari pihak Komisi III hadir Ketua Tim Dr. H. Habiburokhman, Wakil Ketua Ahmad Sahroni, serta beberapa anggota komisi. Jajaran kepolisian dan pemberantasan narkotika daerah juga ikut serta, meliputi Kapolda Jabar Irjen Pol. Pipit Rismanto dan Kepala BNN Provinsi Jawa Barat Brigjen Pol. Sulistyo Pudjo Hartono.
Pertemuan ini memusatkan pembahasan pada sejumlah poin teknis dan kelembagaan, termasuk koordinasi pada tahap pra-penuntutan, mekanisme kerja antar-institusi, serta upaya menyelaraskan penafsiran hukum untuk mendukung proses peradilan pidana yang lebih efektif.
Fokus pada penuntutan, administrasi, dan integritas
Dalam paparan singkatnya, pimpinan Kejati Jawa Barat memaparkan evaluasi terkait pelaksanaan fungsi penuntutan dan aspek administrasi yang mendampingi tugas penuntut umum. Salah satu perhatian utama adalah memastikan kebijakan penuntutan berjalan berkeadilan dan profesional.
Isu integritas mendapat porsi khusus dalam diskusi. Upaya pencegahan praktik transaksional dalam proses perkara, penguatan disiplin aparatur penegak hukum, serta peningkatan akuntabilitas menjadi bagian dari sorotan, seiring harapan publik agar putusan hukum dapat ditegakkan tanpa intervensi atau penyimpangan.
Koordinasi lintas lembaga
Forum tersebut menekankan pentingnya sinergi antara Kejaksaan Tinggi, Polda, dan BNN Provinsi. Dengan memperkuat komunikasi dan tata kerja, para pihak berharap dapat mengurangi tumpang tindih wewenang, mempercepat penyelesaian perkara, dan menciptakan standar operasional yang konsisten.
Selain aspek teknis, pembahasan juga menyentuh kebutuhan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang tugas penegakan hukum di tingkat daerah, dari penyidikan hingga persidangan.
Dampak bagi masyarakat Jawa Barat
Bagi warga Jawa Barat, kunjungan ini relevan karena menyangkut akses terhadap kepastian hukum. Harmonisasi antar-lembaga diharapkan mampu mempercepat proses hukum dan menurunkan potensi ketidakpastian yang selama ini menjadi keluhan publik. Pembaruan prosedur dan penguatan integritas juga diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- Memperkuat koordinasi pra-penuntutan untuk efisiensi proses perkara
- Memastikan kebijakan penuntutan berjalan berkeadilan dan profesional
- Meningkatkan pencegahan praktik transaksional dan pelanggaran disiplin
Catatan administrasi dan tindak lanjut
Dalam pertemuan, Komisi III menerima paparan mengenai kondisi aktual di lapangan serta tanggapan atas beberapa perkara yang menjadi perhatian publik di wilayah Jawa Barat. Rekomendasi dan masukan dari kunjungan ini diharapkan menjadi dasar pengawasan legislator dan langkah perbaikan oleh aparat penegak hukum daerah.
| Institusi | Perwakilan |
|---|---|
| Kejaksaan Tinggi Jawa Barat | M. Teguh Darmawan (Kajati), Dr. Desy Meutia Firdaus (Wakajati), Asisten dan Kajari se-Jabar |
| Komisi III DPR RI | Dr. H. Habiburokhman (Ketua Tim), Ahmad Sahroni (Wakil Ketua), sejumlah anggota |
| Polda Jawa Barat | Irjen Pol. Pipit Rismanto (Kapolda) dan jajaran |
| BNN Provinsi Jawa Barat | Brigjen Pol. Sulistyo Pudjo Hartono dan jajaran |
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi III dalam masa persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Langkah selanjutnya akan bergantung pada hasil evaluasi dan rekomendasi yang disusun setelah pertemuan, termasuk potensi tindak lanjut legislatif atau usulan peningkatan kapasitas institusi terkait.
Sebagai korresponden daerah, saya mencatat kunjungan ini sebagai upaya sinergis antara lembaga negara yang berperan langsung dalam penegakan hukum. Masyarakat menantikan agar pembicaraan di meja pertemuan mampu menghasilkan kebijakan nyata yang meningkatkan kepastian hukum dan pelayanan kepada warga Jawa Barat.
