Mataram, NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memerintahkan dua dinas teknis yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk segera turun ke lapangan menyelidiki dugaan pencemaran perairan di kawasan Sambik Elen, Kabupaten Lombok Utara. Instruksi itu disampaikan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal usai Upacara Detik-Detik Proklamasi pada 17 Agustus 2026 di Lapangan Bumi Gora, Mataram.
Langkah verifikasi dan koordinasi
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus juru bicara pemerintah provinsi, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyatakan tindakan pemerintah merupakan respons terhadap keluhan masyarakat setempat mengenai munculnya busa atau material tertentu di perairan. Dr. Aka menekankan perlunya verifikasi langsung sebelum mengambil kesimpulan terkait pencemaran.
“Bapak Gubernur meminta persoalan ini segera ditindaklanjuti. Kepala DLHK dan Kepala DKP NTB diminta bergerak cepat melakukan pengawasan dan pemetaan di lapangan, berkoordinasi dengan pemerintah desa dan perangkat daerah terkait di Lombok Utara,”
Menurut pernyataan resmi, verifikasi lapangan akan melibatkan pemerintah desa Sambik Elen serta perangkat daerah di tingkat kabupaten untuk memastikan keterlibatan dan akses informasi bagi warga terdampak.
Ruang lingkup pemeriksaan
Pemeriksaan yang direncanakan meliputi beberapa aspek teknis yang menjadi pencerminan praktik pengawasan lingkungan, antara lain:
- Identifikasi sumber material yang dikeluhkan warga;
- Pemeriksaan kondisi saluran atau pipa pembuangan yang menuju perairan;
- Evaluasi sistem pengelolaan air limbah pada aktivitas tambak atau usaha terkait;
- Kesesuaian kegiatan dengan ketentuan lingkungan dan perizinan yang berlaku.
Dr. Aka mengingatkan agar publik menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum menyimpulkan adanya pencemaran, seraya menegaskan pentingnya data dan bukti lapangan dalam menentukan langkah selanjutnya.
Dampak bagi masyarakat pesisir
Keluhan warga di Sambik Elen yang memicu respons pemerintah menunjukkan kekhawatiran terhadap potensi gangguan mata pencaharian, khususnya bagi pembudidaya tambak dan nelayan skala kecil. Munculnya busa atau material mencurigakan di perairan dan dugaan hubungan dengan aktivitas tambak dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan risiko kesehatan jika tidak segera ditangani.
Pemeriksaan yang transparan dan melibatkan pemerintah desa menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap lingkungan laut yang menjadi sumber penghidupan.
Peran institusi dan kewenangan
Secara teknis, DLHK bertanggung jawab atas aspek pengawasan lingkungan darat dan air terkait limbah serta kesesuaian pengelolaan dengan peraturan lingkungan. DKP memiliki kewenangan memeriksa aspek kelautan, kualitas perairan, dan kegiatan perikanan atau budidaya yang berdampak pada ekosistem laut. Kolaborasi antar-dinas dinilai krusial untuk mendapatkan gambaran menyeluruh.
| Instansi | Peran dalam pemeriksaan |
|---|---|
| DLHK NTB | Pengawasan lingkungan, identifikasi limbah, penilaian kepatuhan pengelolaan limbah |
| DKP NTB | Verifikasi kondisi perairan, pemeriksaan kegiatan budidaya dan perikanan |
Tindak lanjut yang diperlukan
Langkah awal yang dijanjikan pemerintah provinsi adalah pemetaan dan verifikasi. Setelah itu, tindakan selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan, yang dapat mencakup penegakan administrasi, rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan limbah, atau tindakan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah juga diharapkan menyediakan informasi berkala kepada warga agar proses pemeriksaan berjalan transparan dan mengurangi spekulasi yang dapat memperburuk ketegangan sosial di tingkat desa.
Kasus di Sambik Elen menjadi pengingat pentingnya pengawasan lingkungan terpadu di daerah pesisir, terutama ketika aktivitas budi daya dan aliran limbah rentan memengaruhi kualitas perairan dan mata pencaharian masyarakat.
