Mataram — Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal meminta seluruh pihak menempuh sikap tenang dan sportif dalam menyikapi proses pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB periode 2026–2030 yang akan berlangsung pada Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov).
Imbauan gubernur dan konteks organisasi
Pernyataan gubernur disampaikan di Mataram pada Jumat, seiring meningkatnya dinamika dan antusiasme publik menjelang pelaksanaan Musorprov, yang diperkirakan berlangsung pada akhir Agustus. Iqbal menekankan agar pergantian kepemimpinan tidak menjadi sumber ketegangan tetapi justru menjadi dorongan positif untuk mempersiapkan NTB menghadapi agenda nasional.
"Tidak ada yang perlu diperdebatkan, tidak ada yang perlu membuat kita harus naik tensi. Kita jalani ini dengan kalem, kita jalani ini dengan tenang,"
Gubernur mengatakan komunikasi intensif telah dilakukan dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan Ketua KONI NTB saat ini, Haji Mori Hanafi, serta KONI Pusat. Tujuannya agar proses transisi kepemimpinan berjalan kondusif dan tidak mengganggu persiapan daerah menjelang gelaran PON 2028.
Muatan kepentingan publik: PON 2028 sebagai latar besar
Iqbal mengingatkan bahwa agenda NTB saat ini melampaui mekanisme internal organisasi. Bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta, NTB menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, sehingga segala dinamika internal perlu dikelola agar tidak menghambat kesiapan penyelenggaraan acara berskala nasional tersebut.
Menurut gubernur, soliditas dunia olahraga di tingkat provinsi harus dijaga sejak awal untuk menghadapi beban moral dan tanggung jawab besar dalam menjamin kelancaran PON 2028. Oleh karena itu, ia mengimbau agar proses pemilihan Ketua KONI dipandang sebagai bagian dari mekanisme organisasi, bukan pemicu perpecahan.
Pesan kepada publik dan pengalihan fokus sementara
Di tengah hangatnya perbincangan terkait calon-calon ketua, Iqbal meminta masyarakat menurunkan tensi dan mengalihkan perhatian sementara pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ia menilai momentum HUT dapat menjadi waktu refleksi dan perajutan kebersamaan antarwarga sebelum memasuki agenda politik organisasi olahraga.
- Komunikasi intensif: Iqbal menyatakan telah berkomunikasi dengan Ketua KONI NTB, KONI Pusat, dan pihak terkait untuk menjamin proses yang damai.
- Persiapan PON: Stabilitas internal dianggap penting bagi kesiapan NTB sebagai tuan rumah PON 2028 bersama NTT dan DKI Jakarta.
- Ajakan publik: Masyarakat diminta menurunkan tensi dan memusatkan perhatian pada peringatan HUT RI.
Siapa saja pemangku kepentingan dan peran mereka?
| Pemangku Kepentingan | Peran |
|---|---|
| Gubernur NTB | Mendorong proses damai, fasilitasi komunikasi antarpihak |
| KONI NTB (Pengurus saat ini) | Menyelenggarakan Musorprov dan proses transisi internal |
| KONI Pusat | Pengawas dan penjamin mekanisme organisasi tingkat nasional |
| Publik dan komunitas olahraga | Memberikan aspirasi, namun diimbau tetap sportif |
Permintaan gubernur untuk menjaga suasana damai berakar pada kebutuhan praktis: persiapan teknis, administratif, dan sumber daya manusia untuk PON 2028 menuntut kolaborasi lintas lembaga dan stabilitas internal organisasi olahraga provinsi. Gangguan atau konflik berkepanjangan berpotensi mengalihkan sumber daya dan perhatian dari tugas penyelenggaraan event nasional tersebut.
Analisis singkat
Dari sudut kebijakan publik, intervensi gubernur bersifat normatif dan preventif. Upaya menjaga kondusivitas organisasi olahraga dapat mengurangi risiko politisasi yang berlebihan menjelang pemilihan. Namun, efektivitas imbauan tersebut bergantung pada kepatuhan aktor-aktor di lapangan—termasuk bakal calon, pemilik suara, dan komunitas olahraga—serta peran fasilitator seperti KONI Pusat untuk memastikan mekanisme berjalan transparan dan adil.
Seiring pergerakan waktu menuju Musorprov, publik di NTB akan mengamati apakah komunikasi yang dijanjikan gubernur berlanjut ke langkah-langkah konkret: mediasi, mekanisme pemilihan yang jelas, dan jaminan bahwa agenda besar provinsi, khususnya PON 2028, tetap menjadi prioritas bersama.
