Bandung — Partai Gerindra Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait kabar yang beredar bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan meninggalkan partai untuk bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Gerindra Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, yang menyebut belum melihat dasar yang jelas dari isu tersebut.
Pernyataan resmi Gerindra
Buky menyatakan belum mengetahui data atau variabel yang menjadi sumber dugaan bahwa Dedi Mulyadi — yang akrab disapa Demul atau KDM — bermaksud pindah partai. Ia juga menyinggung adanya pernyataan sanggahan dari yang bersangkutan soal isu tersebut.
"Saya tidak tahu data dan variabel apa yang menduga-duga Dedi Mulyadi (Demul) mau hijrah ke PSI. Namun, ada pernyataan sanggahan secara tegas bahwa Demul membantah hal tersebut. Dalam pernyataannya, ia menghendaki Prabowo untuk memimpin Indonesia," kata Buky saat dihubungi.
Buky menambahkan bahwa saat ini Dedi Mulyadi tercatat sebagai kader Gerindra dan menjabat sebagai Dewan Pembina Gerindra Pusat. Menurut Buky, posisi tersebut mencerminkan kualitas moral dan etika yang kuat sehingga ia belum melihat indikasi untuk hengkang.
Aktivitas Dedi dan spekulasi publik
Isu kepindahan itu muncul bersamaan dengan perhatian publik terhadap aktivitas Dedi Mulyadi yang kerap melakukan kunjungan ke berbagai daerah, termasuk di luar provinsi. Salah satu momen yang dikaitkan dengan spekulasi tersebut adalah perjalanan Dedi ke Nusa Tenggara Timur usai gempa besar pekan lalu.
Buky menolak anggapan bahwa mobilitas Dedi bertujuan mencari simpati politik. Ia menggambarkan Gubernur Jabar itu sebagai pemimpin yang lebih suka turun langsung dan menangani persoalan secara teknis, bukan figur yang hanya bekerja di balik meja.
Bagaimana Gerindra memandang loyalitas kader
Menurut penjelasan Buky, posisi Dewan Pembina yang diemban Dedi menjadi salah satu alasan Gerindra menilai loyalitasnya kuat. Buky menyatakan beberapa pertemuan yang pernah dilakukan dengannya tidak menunjukkan tanda-tanda akan hengkang.
Berikut ringkasan posisi resmi yang disampaikan oleh sumber partai:
- Status: Dedi Mulyadi tercatat sebagai kader Gerindra dan menjabat Dewan Pembina Gerindra Pusat.
- Pernyataan publik: Dedi membantah niat pindah dan menyatakan dukungan kepada Prabowo untuk memimpin Indonesia.
- Sikap partai: Gerindra belum melihat indikasi perpindahan dan menganggap isu tersebut tidak berdasar.
| Tokoh | Jabatan/Relasi | Pernyataan Utama |
|---|---|---|
| Dedi Mulyadi | Gubernur Jawa Barat; Kader Gerindra; Dewan Pembina | Membantah akan pindah ke PSI; mendukung Prabowo |
| Buky Wibawa Karya Guna | Wakil Ketua Gerindra Jawa Barat | Belum melihat dasar isu perpindahan; menilai Demul tetap kader setia |
Implikasi politis di tingkat regional
Walau pernyataan sanggahan telah disampaikan, isu kepindahan kader tingkat provinsi seperti Dedi Mulyadi tetap berpotensi menimbulkan kegaduhan di kalangan pengamat politik dan pemilih. Perpindahan tokoh sentral antarpartai dapat memengaruhi basis dukungan, koalisi lokal, serta peta kekuatan menjelang pemilu atau Pilkada berikutnya.
Di tingkat masyarakat, mobilitas seorang kepala daerah yang aktif menangani bencana atau masalah sosial sering menjadi perhatian dan kerap ditafsirkan beragam. Dalam konteks ini, Gerindra menegaskan bahwa aktivitas turun lapangan Dedi merupakan bagian dari gaya kepemimpinan yang responsif, bukan upaya mencari dukungan politik untuk kepindahan partai.
Konteks pergulatan opini
Spekulasi perpindahan kader antarpartai bukan hal baru dalam dinamika politik nasional maupun daerah. Dalam banyak kasus, isu semacam ini berkembang melalui sumber yang belum diverifikasi, media sosial, dan interpretasi publik terhadap kegiatan figur politik.
Sampai ada konfirmasi resmi tambahan dari Dedi Mulyadi atau pihak PSI mengenai kemungkinan perpindahan, pernyataan dari Gerindra Jawa Barat menjadi rujukan utama tentang posisi politik Gubernur Jabar tersebut.
Untuk perkembangan lebih lanjut, publik perlu menunggu klarifikasi resmi dari semua pihak terkait agar perubahan informasi dapat dipastikan kebenarannya dan mencegah spekulasi berlarut yang dapat mengganggu stabilitas politik daerah.
Laporan oleh Asep Kurniawan, Koresponden Daerah - Jawa Barat, WE NEWS.
