Desakan percepatan agar program tidak menumpuk di akhir tahun
DPRD Kabupaten Blitar melalui Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak percepatan proses pengajuan dan pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026. Tekanan itu dimaksudkan agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan tepat waktu serta manfaatnya segera dinikmati masyarakat.
Wakil Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Blitar, Candra Purnama, menegaskan bahwa setiap tahap dalam siklus anggaran harus mendapat perhatian bersama. Menurutnya, keterlambatan satu tahapan berpotensi menunda tahapan berikutnya sehingga pekerjaan kerap tersisa dan dikerjakan menjelang akhir tahun anggaran.
“Untuk perubahan APBD, KUA-PPAS seharusnya diajukan paling lambat pada minggu pertama Agustus. Kemudian pada minggu kedua Agustus sudah dilakukan kesepakatan bersama dalam Nota Kesepakatan,”
Pernyataan tersebut disampaikan Candra pada Senin, 10 Agustus 2026. Ia merujuk pada ketentuan administratif yang mengatur tata waktu penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS kepada DPRD serta waktu maksimal kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD.
Rujukan aturan dan konsekuensi keterlambatan
Candra menegaskan bahwa acuan yang dipakai mengacu pada Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal ini mengatur batas waktu penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS, serta tenggat akhir pembahasan dan kesepakatan bersama.
Ia mengingatkan bahwa apabila tahapan pembahasan anggaran molor, maka pelaksanaan kegiatan terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan terkurangi jangka waktunya. Kondisi ini berisiko pada kualitas pekerjaan dan pencapaian target program.
Permintaan percepatan dan langkah yang didorong DPRD
DPRD mendorong agar proses tersebut segera diakselerasi. Fokus utamanya adalah memastikan semua tahapan berjalan sesuai siklus sehingga program dapat dimulai lebih awal. Upaya percepatan ini mencakup beberapa titik perhatian:
- Pengajuan KUA-PPAS Perubahan tepat waktu pada awal Agustus;
- Penyelesaian pembahasan dan penetapan Nota Kesepakatan paling lambat minggu kedua Agustus;
- Koordinasi intensif antara eksekutif dan legislatif untuk meminimalkan keterlambatan teknis.
Sikap DPRD ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pengelolaan anggaran daerah. Tujuan akhirnya adalah agar distribusi anggaran mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.
| Aspek | Target Waktu |
|---|---|
| Pengajuan KUA-PPAS Perubahan | Minggu pertama Agustus |
| Pembahasan dan Nota Kesepakatan | Minggu kedua Agustus |
Implikasi bagi warga dan pelaksanaan program
Percepatan pembahasan anggaran bukan sekadar soal kepatuhan administratif. Bagi warga Kabupaten Blitar, proses ini menentukan kapan pembangunan infrastruktur, program kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya dapat dijalankan. Jika pembahasan molor, pekerjaan yang baru dimulai menjelang akhir tahun sering menghadapi keterbatasan waktu sehingga berisiko tidak selesai sesuai spesifikasi atau target.
DPRD melalui Fraksi PKB meminta pemerintah daerah untuk segera mengakselerasi proses sesuai ketentuan yang ada. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan kegiatan di penghujung tahun anggaran dan memastikan program dimanfaatkan secepat mungkin oleh masyarakat.
Pihak legislatif menekankan pentingnya koordinasi yang efektif antara eksekutif dan legislatif agar tahapan anggaran selesai tepat waktu. Masyarakat dan pemangku kepentingan di Blitar diharapkan mengikuti perkembangan lebih lanjut terkait proses KUA-PPAS Perubahan APBD 2026.
