Penertiban dipicu status lahan dan pelanggaran fungsi fasilitas
DEPOK — Sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok bersama Satgas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan penertiban pedagang di kawasan Pasar Cisalak, Kecamatan Cimanggis, pada Senin, 10 Agustus 2026. Aksi itu berlangsung sejak pagi dan melibatkan operasi pembongkaran lapak dengan bantuan alat berat.
Berdasarkan pengamatan di lokasi, para pedagang tampak tergesa-gesa mengangkat barang dagangan, etalase, dan meja untuk menghindari tertimbun saat lapak-lapak dibongkar. Petugas turut membantu proses pembongkaran agar kegiatan berjalan segera.
Jumlah lapak dan dasar administratif
Kepala Satpol PP Kota Depok menyampaikan bahwa penertiban menargetkan 350 lapak yang dinilai berdiri di atas tanah yang bukan untuk aktivitas perdagangan. Dalam pengumuman yang dipasang di salah satu bidang, tertera keterangan bahwa tanah itu merupakan milik ahli waris almarhum Kawidjaja Henricus dan saat ini sedang dalam gugatan perdata dengan nomor registrasi REG.108/PDT.G/2017/PN.DPK.
"Berdasarkan surat yang kami layangkan ada 350 bangunan yang kami sampaikan dengan prosedur SP1, SP2, dan SP3,"
Menurut pernyataan petugas di lokasi, proses penertiban sudah dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan merupakan tindak lanjut dari surat-surat peringatan administratif yang telah dilayangkan sebelumnya.
Fakta terkait pemanfaatan area
Pejabat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok menjelaskan bahwa selain masalah kepemilikan tanah, terdapat pelanggaran pemanfaatan fasilitas umum dan perubahan fungsi bangunan. Beberapa bangunan dan lapak ditemukan berada di atas saluran drainase, badan jalan, atau melewati batas hak atas tanah, sehingga mengganggu fungsi fasilitas publik dan ketertiban pasar.
Sumber lain menyebutkan adanya aset Pemkot Depok berstatus Hak Pakai seluas sekitar 5.000 meter persegi yang seharusnya kosong atau berstatus quo, namun dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan. Aktivitas pemanfaatan area di luar kawasan legal disebut berlangsung lebih dari satu dekade.
Dampak bagi pedagang dan alasan penertiban
Penertiban berpotensi berdampak pada pedagang yang selama ini berjualan di luar area pasar. Pemerintah kota menyatakan penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai pusat perdagangan yang tertib dan nyaman bagi masyarakat. Namun instrumen relokasi atau kompensasi bagi pedagang yang terdampak tidak disebutkan rinci dalam penjelasan di lapangan.
- 350 lapak yang ditertibkan menurut Kasatpol PP Kota Depok.
- 5.000 meter persegi luas aset berstatus Hak Pakai yang disebut turut dimanfaatkan untuk perdagangan.
- Prosedur administrasi yang disebutkan meliputi SP1, SP2, dan SP3.
Konteks lokal dan langkah selanjutnya
Pasar Cisalak dikenal sebagai salah satu pusat keramaian dan aktivitas perdagangan di Kota Depok. Penertiban di area ini memiliki konsekuensi langsung bagi pelaku usaha mikro dan pedagang kaki lima yang mengandalkan lokasi tersebut untuk mata pencaharian. Warga dan pedagang membutuhkan kepastian aturan, solusi relokasi yang layak, serta kejelasan status hukum tanah agar ketertiban tidak berulang.
Sampai laporan ini disusun, informasi lengkap mengenai rencana relokasi, layanan pendampingan, atau mekanisme kompensasi bagi pedagang belum diumumkan secara rinci oleh pemerintah kota. Masyarakat diharapkan mengikuti pengumuman resmi dari Pemkot Depok atau instansi terkait untuk memperoleh penjelasan lanjutan.
