MATARAM — Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong agar hasil penelitian tentang pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok tidak berhenti sebagai laporan akademis, tetapi segera ditransformasikan menjadi policy brief yang dapat menjadi dasar kebijakan dan langkah implementasi.
Hilirisasi riset sebagai langkah lanjut
Pernyataan itu disampaikan Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, saat mewakili Gubernur NTB pada acara Diseminasi Hasil Penelitian Tahun Pertama bertajuk “Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Pariwisata Halal: Studi di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat” yang digelar pada Senin, 10 Agustus 2026 di Ballroom Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB.
"Riset merupakan langkah awal dalam menghasilkan inovasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu ditindaklanjuti melalui penyusunan policy brief agar dapat menjadi dasar dalam implementasi kebijakan dan pengembangan inovasi. Kita ingin NTB menjadi rujukan dalam pengembangan pariwisata halal berkelas dunia yang berbasis riset dan kolaborasi,"
Aryadi menekankan bahwa BRIDA memposisikan diri sebagai pengawal ekosistem inovasi daerah, sehingga transformasi temuan riset menjadi rekomendasi kebijakan taktis merupakan kunci untuk memastikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Fokus strategis yang diusulkan
Dalam paparan yang disampaikan, BRIDA NTB merekomendasikan beberapa fokus strategis yang perlu dimuat dalam policy brief sebagai rujukan perencanaan dan pelaksanaan program. Fokus tersebut antara lain:
- Penguatan UMKM dan Desa Wisata melalui model ekonomi berbasis komunitas (community-based halal tourism).
- Pemerluasan akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha kuliner dan jasa.
- Pengembangan SDM lokal agar mampu menyediakan layanan pariwisata halal yang berkualitas.
BRIDA memberikan apresiasi kepada tim peneliti dari UIN Walisongo Semarang yang melakukan studi tersebut dengan dukungan Puspenma Kementerian Agama RI dan LPDP RI. Namun, lembaga itu menegaskan bahwa apresiasi saja tidak cukup tanpa adanya langkah hilirisasi yang konkret.
Peran sertifikasi dan kapasitas lokal
Menurut BRIDA, salah satu hambatan riil dalam pengembangan pariwisata halal adalah keterbatasan akses sertifikasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Mempermudah jalur sertifikasi halal dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan sekaligus mendorong nilai tambah ekonomi lokal.
Selain itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi perhatian utama. Pengelolaan desa wisata dan layanan ramah halal membutuhkan keterampilan manajemen, pelayanan, serta pemahaman standar halal yang dapat dipelajari melalui pelatihan terstruktur.
Implikasi ekonomi dan langkah kebijakan
Pengalihan hasil penelitian menjadi policy brief diharapkan menghasilkan rekomendasi yang operasional, seperti insentif pembiayaan untuk UMKM, program percepatan sertifikasi halal, dan modul pelatihan SDM pariwisata. Dengan kebijakan yang jelas, potensi alam, budaya, dan karakter religius masyarakat Sasak dapat menjadi keunggulan kompetitif Lombok di pasar pariwisata halal global.
| Fokus | Tujuan |
|---|---|
| UMKM & Desa Wisata | Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis komunitas |
| Sertifikasi Halal | Memperluas akses sertifikasi untuk usaha kuliner dan jasa |
| Pengembangan SDM | Menyiapkan tenaga yang memahami layanan pariwisata halal |
BRIDA juga mendorong kolaborasi antar-pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, dan sektor swasta, untuk memastikan kebijakan bersifat inklusif dan dapat diterapkan di tingkat desa.
Langkah berikutnya
Acara diseminasi ini merupakan bagian dari tahun pertama penelitian yang bertujuan merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata halal. BRIDA menginginkan rangkaian temuan tersebut disusun menjadi dokumen singkat berisi rekomendasi kebijakan sehingga dapat segera diuji coba atau diintegrasikan ke program pembangunan daerah.
Dengan pendekatan berbasis riset dan kolaborasi, BRIDA berharap NTB dapat menjadi rujukan dalam pengembangan pariwisata halal berkelas dunia, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penguatan UMKM dan desa wisata.
