Gorontalo — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo memperkuat langkah mitigasi kekeringan untuk menekan potensi kerugian ekonomi masyarakat, terutama para petani yang terancam gagal panen akibat keterbatasan pasokan air. Upaya ini diungkapkan pejabat BPBD pada Senin, 21 September.
Fokus pada sosialisasi risiko dan dukungan operasional
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Provinsi Gorontalo, Syahbuddin Buata, mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai wilayah yang memiliki risiko kekeringan. Sosialisasi dijalankan melalui BPBD kabupaten/kota dan perangkat desa agar informasi risiko dapat diteruskan dan dipahami hingga tingkat desa.
"Kita sudah banyak menyosialisasikan lahan rawan kekeringan. Jangan sampai ada petani yang tetap melakukan pertanian hingga akhirnya gagal panen yang berdampak ke ekonomi masyarakat,"
Menurut Syahbuddin, penyebaran informasi wilayah rawan bencana penting agar masyarakat dapat mempertimbangkan pola aktivitas pertanian, khususnya di daerah dengan keterbatasan sumber air. Upaya ini dimaksudkan sebagai langkah pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, karena kekeringan tidak hanya memengaruhi pasokan air tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi ketika menyebabkan gagal panen.
Penggunaan Biaya Tidak Terduga untuk penanganan saat ini
Untuk penanganan kekeringan yang sedang berlangsung, Syahbuddin menyebut Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan dukungan melalui Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana. Dana tersebut digunakan untuk operasional penyaluran air dan fasilitas penunjang air bersih.
- Sosialisasi wilayah rawan melalui BPBD kabupaten/kota dan perangkat desa.
- Dukungan BTT untuk operasional penyaluran air bersih dan fasilitas pendukung.
- Pembaruan kajian penanggulangan bencana setiap lima tahun sebagai dasar perencanaan.
Kajian lima tahunan sebagai dasar perencanaan
Selain intervensi jangka pendek, BPBD Provinsi juga memperkuat langkah pencegahan melalui pembaruan kajian rencana penanggulangan bencana yang dilakukan setiap lima tahun. Syahbuddin menjelaskan kajian itu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan turut mendukung penyusunan RPJMD Provinsi, terutama dalam mengidentifikasi wilayah yang memiliki risiko bencana.
Ia memberi contoh bahwa informasi mengenai kawasan rawan gempa dan banjir perlu menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur agar pembangunan tidak dilakukan di wilayah berisiko tinggi. Pernyataan ini mencerminkan hubungan antara perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, dan keberlanjutan investasi infrastruktur di tingkat daerah.
Konsekuensi ekonomi dan kebijakan yang perlu diperhatikan
Langkah BPBD Gorontalo menyoroti beberapa implikasi ekonomi dan kebijakan:
| Aspek | Dampak |
|---|---|
| Petani dan ketahanan pangan | Risiko gagal panen menurunkan pendapatan rumah tangga tani dan pasokan komoditas lokal. |
| Anggaran daerah | BTT dipakai untuk respons darurat; menekan alokasi jika kejadian berulang. |
| Perencanaan jangka panjang | Kajian lima tahunan mendukung integrasi mitigasi ke RPJMD dan tata ruang. |
Upaya sosialisasi dan penyaluran air bersih merupakan respons penting untuk meredam dampak jangka pendek. Namun, mitigasi berdampak jangka panjang—seperti pengelolaan sumber air, konservasi tanah, dan perubahan pola tanam—perlu diselaraskan dengan kebijakan fiskal dan pembangunan infrastruktur agar mengurangi frekuensi penggunaan BTT untuk penanganan serupa di masa depan.
Dengan memperkuat kajian risiko dan memasukkan hasil kajian ke dalam perencanaan daerah, pemerintah provinsi dapat mengarahkan investasi infrastruktur ke lokasi yang lebih aman dan mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat bencana alam. Informasi wilayah rawan harus menjadi bahan pertimbangan bagi petani, perencana wilayah, dan pengambil kebijakan agar tindakan pencegahan lebih efektif dan berkelanjutan.
Langkah Gorontalo ini dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menyelaraskan tindakan respons darurat dengan perencanaan pembangunan untuk memperkecil dampak ekonomi dari bencana hidrometeorologis seperti kekeringan.
