Organisasi Pemuda Dorong Penanganan Transparan
PC GP Ansor Kabupaten Malang meminta aparat kepolisian menindaklanjuti laporan dugaan penganiayaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Malang, Zulham Mubarok, secara profesional dan transparan. Pernyataan itu disampaikan menyusul insiden ricuh di Gedung DPRD Kabupaten Malang yang berujung pada luka-luka di tubuh Zulham dan perawatan medis di RSUD Kanjuruhan.
Ketua PC GP Ansor Kabupaten Malang, H. Fatkhurrozi, menegaskan bahwa ruang demokrasi memberi kesempatan bagi warga menyampaikan aspirasi dan kritik, namun tidak boleh beralih menjadi kekerasan fisik. Ia meminta agar proses hukum berjalan sehingga rangkaian kejadian dapat dipahami secara terang dan akuntabel.
“Demokrasi memberi ruang untuk berbeda, mengkritik, bahkan menyampaikan protes dengan keras. Tetapi ketika sudah masuk pada tindakan kekerasan fisik, maka itu bukan lagi soal perbedaan pendapat. Ada hukum yang harus ditegakkan,”
Korban Melapor, Ansor Dorong Pemeriksaan Objektif
Menurut keterangan yang diterima redaksi, Zulham melaporkan dugaan penganiayaan kepada Polres Malang setelah mengalami luka pada bibir dan sejumlah benjolan di kepala, sehingga memerlukan penanganan di RSUD Kanjuruhan. PC GP Ansor melalui LBH Ansor Kabupaten Malang mendesak agar penanganan perkara berlangsung objektif dan profesional tanpa memihak.
Fatkhurrozi menekankan bahwa dorongan proses hukum bukan semata berkaitan dengan posisi korban sebagai anggota Dewan. Fokus utama adalah memastikan setiap warga negara mendapat perlindungan hukum yang setara ketika menjadi korban kekerasan.
- Korban: Zulham Mubarok, anggota DPRD Kabupaten Malang.
- Pelapor: Zulham telah melapor ke Polres Malang.
- Pendukung proses: PC GP Ansor Kabupaten Malang dan LBH Ansor Kabupaten Malang.
Alasan Hukum dan Risiko Konflik
PC GP Ansor mengingatkan bahwa penyelesaian melalui mekanisme hukum penting untuk mencegah perkembangan masalah menjadi konflik yang lebih luas. Organisasi itu menyerukan semua pihak memberi ruang kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa fakta, mengumpulkan bukti, dan menentukan ada tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut.
Dalam pernyataannya, Fatkhurrozi meminta agar proses pemeriksaan mengikuti prinsip transparansi sehingga publik dapat memahami langkah penegakan hukum dan memastikan tidak ada pelanggaran prosedural yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum setempat.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Korban | Zulham Mubarok (anggota DPRD Kabupaten Malang) |
| Pelaporan | Telah dilaporkan ke Polres Malang |
| Penanganan medis | Dirawat/ditangani di RSUD Kanjuruhan |
| Imbauan | Proses hukum profesional, objektif, dan transparan |
Permintaan agar kasus ditangani secara adil menjadi penting karena menyangkut integritas ruang publik legislatif di Kabupaten Malang. Ketika peristiwa terjadi di gedung wakil rakyat, konsekuensinya tidak hanya pada individu yang menjadi korban, tetapi juga pada citra kelembagaan dan kepercayaan warga terhadap proses demokrasi lokal.
Ansor juga menyatakan kesiapan memberikan bantuan hukum melalui LBH Ansor Kabupaten Malang jika diperlukan, sebagai upaya memastikan hak-hak korban terpenuhi dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Hingga saat laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi tambahan dari aparat kepolisian terkait perkembangan penyelidikan. Publik di Malang diimbau menunggu hasil pemeriksaan pihak berwajib agar fakta dapat terungkap tanpa bias dan spekulasi.
Perkembangan kasus ini akan terus dipantau mengingat implikasinya terhadap stabilitas politik lokal dan pelaksanaan hak demokrasi di Kabupaten Malang.
