Manado — Warga Kota Manado mengeluhkan sulitnya memperoleh solar subsidi dalam beberapa waktu terakhir. Laporan yang dihimpun dari pemantauan media lokal menunjukkan kelangkaan bahan bakar jenis diesel bersubsidi yang berdampak pada pelaku usaha kecil, angkutan umum, serta nelayan dan petani yang mengandalkan solar untuk kegiatan produksi.
Keluhan warga dan dampak langsung
Kelangkaan solar subsidi dirasakan oleh sejumlah konsumen yang biasa mengisi bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Warga mengatakan antrean panjang, ketersediaan yang terbatas di beberapa lokasi, dan perubahan kebijakan penyaluran di tingkat SPBU membuat akses menjadi sulit.
Meski belum ada data kuantitatif resmi yang dipublikasikan terkait volume penurunan pasokan, dampak yang langsung dirasakan antara lain meningkatnya biaya operasional usaha kecil, terganggunya rute angkutan barang dan penumpang, serta potensi kenaikan harga jasa dan produk yang menggunakan solar sebagai input produksi.
Penyebab yang diduga: praktik mafia solar
Beberapa pelapor menyatakan bahwa penyebab utama kelangkaan adalah praktik penyaluran tidak sesuai peruntukan, atau yang kerap disebut sebagai praktik "mafia solar". Modus yang ditemui secara umum di daerah lain meliputi pengalihan solar subsidi ke pasar non-subsidi, penyalahgunaan kuota, dan penimbunan.
Penting dicatat bahwa laporan awal ini masih bersifat temuan lapangan; hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari instansi vertikal terkait penanganan kelangkaan di Sulawesi Utara. Namun dampak riil di tingkat rumah tangga dan pelaku usaha telah cukup jelas dirasakan.
Siapa yang paling terdampak?
- Nelayan yang menggunakan mesin diesel kecil untuk melaut dan mengangkut tangkapan.
- Petani yang mengoperasikan pompa air dan mesin pertanian berbahan bakar solar.
- Usaha mikro dan kecil termasuk warung, bengkel, dan angkutan barang yang bergantung pada input solar.
- Angkutan umum berbasis diesel yang mengalami gangguan ritme operasional.
Efek berantai terhadap ekonomi lokal
Ketika pasokan solar subsidi terganggu, biaya angkutan dan produksi berpotensi naik. Kenaikan biaya transportasi dapat meluas ke harga bahan pokok dan barang kebutuhan rumah tangga. Bagi keluarga berpendapatan rendah, tambahan biaya operasional ini mengurangi daya beli dan kesejahteraan sehari-hari.
| Dampak | Akibat |
|---|---|
| Kelangkaan solar subsidi | Antrean panjang di SPBU, gangguan operasional usaha |
| Pengalihan pasokan ke pasar non-subsidi | Kenaikan harga solar non-subsidi, tekanan biaya bagi pengguna |
| Gangguan distribusi | Penurunan produktivitas nelayan dan petani |
Apa yang dapat dilakukan warga dan langkah pelaporan
Bagi warga yang mendapati indikasi penyelewengan penyaluran solar subsidi disarankan untuk mendokumentasikan bukti ketika memungkinkan (misalnya nomor antrian, waktu, nama SPBU, dan bukti pembelian) lalu melaporkan ke instansi terkait. Saluran pelaporan yang biasanya dapat dihubungi meliputi kantor dinas energi/pertambangan daerah, PT Pertamina (melalui kanal layanan pelanggan), serta aparat penegak hukum setempat.
Langkah praktis yang dapat dilakukan konsumen:
- Catat lokasi, waktu, dan bukti transaksi saat mengisi solar subsidi.
- Ajukan pertanyaan resmi ke pengelola SPBU bila terdapat ketidaksesuaian kuota atau prosedur.
- Lapor ke dinas terkait atau melalui layanan pelanggan perusahaan penyedia bahan bakar apabila menemukan indikasi penyalagunaan.
Tuntutan transparansi dan pengawasan
Kasus kelangkaan semacam ini menegaskan kebutuhan pengawasan distribusi bahan bakar subsidi yang lebih kuat, transparansi kuota, serta koordinasi antarinstansi. Pengawasan yang lebih ketat di tingkat titik distribusi dan penertiban jika ditemukan praktik penyelewengan menjadi kunci pemulihan akses.
Sampai adanya klarifikasi resmi dari pemerintah daerah atau operator terkait, warga diimbau untuk tetap berhati-hati, mendokumentasikan temuan lapangan, dan memanfaatkan jalur pengaduan resmi bila menemukan indikasi penyalagunaan.
Peliputan lanjutan diperlukan untuk memverifikasi seberapa luas kelangkaan dan langkah apa saja yang diambil pemangku kepentingan untuk menjamin pasokan solar subsidi bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan.
