Penyaluran DBH dan tuntutan optimalisasi
Tanjungbalai — Wali Kota Tanjungbalai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Sumatera Utara yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin, 31 Agustus 2026. Pada kesempatan itu, pemerintah kota menerima penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi sebesar Rp9.425.220.888 berdasarkan realisasi penyaluran per 31 Agustus 2026.
Siapa hadir dan agenda rakor
Rakor yang diselenggarakan Pemprov Sumut tersebut dihadiri sejumlah unsur penting, termasuk Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Gubernur Sumatera Utara, unsur Forkopimda Sumut, serta para kepala daerah se-Sumut. Hadirnya Wali Kota Tanjungbalai menegaskan keterlibatan pemerintah kota dalam upaya bersama meningkatkan penerimaan daerah dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
- Wali Kota Tanjungbalai: Mahyaruddin Salim
- Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri: Dr. Drs. Agus Fatoni
- Gubernur Sumatera Utara: Muhammad Bobby Afif Nasution
- Lokasi: Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan
- Tanggal realisasi penyaluran DBH: 31 Agustus 2026
Pesan dari pemerintah pusat dan provinsi
"Optimalisasi PAD harus menjadi prioritas pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat,"
itu pernyataan yang disampaikan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, pada rakor. Ia menekankan perlunya penggalian semua potensi pendapatan daerah, pembukaan sumber-sumber baru, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan digitalisasi untuk memperkuat sistem pengelolaan pendapatan dan meminimalisasi potensi korupsi.
Data penyaluran untuk Tanjungbalai
| Item | Nilai |
|---|---|
| DBH Pajak Provinsi diterima | Rp9.425.220.888 |
| Realisasi per | 31 Agustus 2026 |
Implikasi bagi layanan publik dan tata kelola
Penyaluran DBH tersebut menjadi bagian dari aliran dana yang menopang belanja daerah. Meski jumlahnya tertera, efektivitas pemanfaatan dana bergantung pada kebijakan anggaran daerah dan prioritas pengeluaran yang ditetapkan Pemerintah Kota Tanjungbalai. Pada rakor, pemerintah pusat dan provinsi mendorong agar daerah tidak hanya mengandalkan transfer, tetapi juga meningkatkan kapasitas untuk mengoptimalkan PAD melalui beberapa langkah penting:
- Penggalian potensi sumber pendapatan lokal secara berkelanjutan;
- Peningkatan kapabilitas aparat pengelola keuangan daerah;
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat sistem penerimaan dan transparansi;
- Pencegahan kebocoran dan praktik korupsi melalui prosedur yang lebih ketat.
Jika langkah-langkah tersebut dijalankan, pemkot dapat memperbesar ruang fiskal untuk membiayai program layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan jaring pengaman sosial. Sebaliknya, tanpa perbaikan tata kelola, penerimaan tambahan rawan kurang berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga.
Arah kebijakan dan harapan warga
Bagi masyarakat Tanjungbalai, penyaluran DBH menjadi sinyal bahwa aliran dana ke daerah tercatat dan dapat dimanfaatkan. Namun warga berhak menuntut transparansi penggunaan dana tersebut agar manfaatnya jelas terasa, terutama di sektor pelayanan dasar. Pemerintah kota perlu menjelaskan prioritas penggunaan anggaran dan indikator keberhasilan yang terukur.
Rakor ini menekankan bahwa penguatan PAD bukan sekadar jargon birokrasi; ia merupakan kunci untuk menambah kemampuan fiskal daerah agar lebih mandiri. Dengan dorongan Kemendagri dan Provinsi Sumut yang menekankan digitalisasi dan pengembangan SDM, tugas pemerintah kota sekarang adalah menerjemahkan arahan itu ke kebijakan anggaran dan program yang nyata bagi warga Tanjungbalai.
Sebagai koresponden lokal, saya mencatat bahwa momentum ini harus dimanfaatkan oleh Pemkot untuk memperbaiki perencanaan dan akuntabilitas demi manfaat langsung kepada masyarakat. Langkah berikutnya yang diharapkan adalah keterbukaan informasi tentang rencana alokasi DBH dan tindak lanjut konkret yang dapat dinilai publik.
