Presiden menegaskan kembali bahwa kebijakan luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif saat berpidato sebagai tamu kehormatan pada Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis. Pernyataan itu menegaskan posisi pemerintah untuk menentukan kepentingan nasional sendiri sekaligus berperan dalam upaya perdamaian global.
Penolakan terhadap aliansi militer dan penekanan pada kemitraan ekonomi
Dalam pidatonya yang disiarkan langsung oleh Sekretariat Presiden, Presiden mengatakan Indonesia tidak akan bergabung dengan aliansi militer mana pun. Sebagai gantinya, pemerintah berupaya mengembangkan aliansi ekonomi yang bersifat pragmatis dan saling menguntungkan. Salah satu contoh konkret yang disebutkan adalah perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).
"Kebijakan luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Kami menentukan kepentingan nasional kami sendiri dan kami ingin berkontribusi aktif bagi perdamaian,"
Menurut Presiden, FTA dengan EAEU tidak ditujukan untuk melawan pihak lain, melainkan untuk menciptakan kemakmuran bersama. Pernyataan ini menegaskan orientasi ekonomi dalam diplomasi luar negeri yang mengutamakan kerja sama perdagangan dan pembangunan.
Diplomasi multipolar: mencari banyak mitra, menghindari permusuhan
Presiden menegaskan bahwa Indonesia bekerja ke semua arah—timur, barat, utara, dan selatan—sebagai mitra yang berdaulat dan setara. Ia menekankan prinsip memperluas jaringan persahabatan dan menghindari konflik, merangkum pendekatan itu dengan pernyataan yang menonjol:
- Menambah teman: memperluas kerja sama ekonomi dan diplomatik.
- Menghindari permusuhan: menolak blok militer dan konflik geopolitik yang memperuncing ketegangan.
- Pragmatisme hasil: mengubah persahabatan menjadi kerja sama konkret yang memberi manfaat riil.
Dalam pidato, Kepala Negara mengingatkan kembali kunjungannya ke St. Petersburg pada pertemuan SPIEF tahun sebelumnya untuk mencari mitra, dan menjelaskan bahwa kehadirannya di Vladivostok bertujuan mengubah persahabatan menjadi hasil ekonomi yang terukur.
Posisi terhadap Global South dan hubungan perdamaian
Presiden juga menyoroti peran kelompok negara berkembang atau yang sering disebut sebagai Global South. Ia menolak interpretasi kelompok itu sebagai blok baru yang bersifat eksklusif. Sebaliknya, menurutnya, Global South merupakan wacana mengenai upaya memperjuangkan keadilan, pembagian kemakmuran yang adil, dan representasi yang setara dalam penyusunan aturan internasional.
Selain itu, Presiden menyatakan kesiapan Indonesia untuk mendukung upaya-upaya tulus mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di wilayah yang masih dilanda konflik. Ia mengaitkan kerawanan konflik dengan masalah pembangunan: kelaparan, pengangguran, ketidakadilan, dan penghinaan dapat menjadi pemicu konflik jika tidak ditangani.
| Aspek | Sikap yang Disampaikan |
|---|---|
| Kebijakan luar negeri | Bebas dan aktif |
| Keanggotaan aliansi | Menolak aliansi militer, mendorong aliansi ekonomi |
| Perjanjian perdagangan | FTA dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) sebagai bentuk kemitraan ekonomi |
| Perdamaian | Mendukung upaya tulus menuju perdamaian yang adil dan langgeng |
Pernyataan ini menempatkan Indonesia pada posisi diplomatik yang berupaya menjaga jarak dari konfrontasi geopolitik namun tetap aktif mencari peluang ekonomi dan pengaruh dalam tata aturan global.
Konsekuensi bagi kebijakan dan hubungan internasional
Penegasan kembali prinsip bebas dan aktif memberi sinyal kepada mitra internasional bahwa Jakarta akan terus mempertahankan otonomi kebijakan luar negerinya, tetapi bersedia memperkuat kerja sama ekonomi dengan berbagai pihak. Langkah mengedepankan FTA dengan EAEU bisa membuka peluang pasar baru bagi produk dan jasa Indonesia, sekaligus menambah pilihan diversifikasi mitra dagang.
Namun, orientasi tersebut juga menuntut keseimbangan diplomatik. Menolak aliansi militer sekaligus memperkuat hubungan ekonomi dengan negara tertentu akan memerlukan komunikasi yang jelas agar tidak menimbulkan salah tafsir di panggung internasional. Di dalam negeri, pendekatan ini dapat memengaruhi prioritas diplomasi ekonomi, termasuk upaya peningkatan konektivitas dan kerja sama maritim yang menjadi perhatian dalam forum-forum kawasan.
Pernyataan Presiden di EEF menjadi penanda lanjutan arah kebijakan luar negeri Jakarta—mencari lebih banyak mitra, menekankan manfaat bersama, dan tetap berpegang pada prinsip mereduksi konflik melalui pembangunan dan diplomasi.
