METRO — Subdirektorat Hak dan Administrasi (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Bogor pada Rabu, 9 September 2026, termasuk kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor. Langkah penyidik merupakan bagian dari upaya pengungkapan dugaan tindak pidana pemalsuan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019.
Durasi penggeledahan dan lokasi
Penggeledahan di kantor BPN Bogor dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 15.00 WIB, atau berlangsung selama kurang lebih enam jam. Kegiatan tersebut dijaga ketat oleh anggota Brimob bersenjata laras panjang yang terlihat berjaga di pintu masuk kantor.
Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Dermawan Kristianus Zendrato, menyatakan bahwa penyidikan dugaan pemalsuan dokumen sertifikat ini telah berjalan sejak Desember 2025. Menurut Zendrato, penyidikan memfokuskan pengusutan pada produk sertifikat PTSL 2019 di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.
"Ya, kami dari Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada kegiatan hari ini melaksanakan kegiatan penggeledahan di tiga tempat di Kabupaten Bogor, salah satunya di kantor BPN Bogor,"
Prioritas dan barang bukti
Penyidik menyatakan dari total 10.000 sertifikat program PTSL 2019 di Bojonggede, saat ini penanganan diprioritaskan pada 52 sertifikat yang diduga bermasalah. Dalam penggeledahan, penyidik menyita berbagai barang bukti baik fisik maupun elektronik yang diduga terkait proses pembuatan dokumen.
- Berkas dokumen milik warga
- Perangkat mesin tik
- Unit komputer
Selain penyidikan tindak pidana pemalsuan, Zendrato menjelaskan pihaknya membuka ruang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran pengarsipan dan pelanggaran administratif lain yang mungkin ditemukan selama proses penyelidikan.
Konstelasi penegakan: Operasi Mafia Tanah 2026
Penggeledahan ini menjadi bagian dari fokus Polda Metro Jaya dalam rangka Operasi Mafia Tanah 2026. Operasi tersebut menargetkan praktik-praktik yang merugikan warga dalam proses pemilikan dan pendaftaran tanah, termasuk dugaan keterlibatan pihak yang memanipulasi tahapan verifikasi dan yuridis sehingga menghasilkan sertifikat yang bermasalah atau dibatalkan.
Penyidikan yang sudah berjalan sejak akhir 2025 menunjukkan bahwa dugaan pemalsuan bukan peristiwa insidental melainkan masalah yang memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses administrasi di tingkat pelaksana lapangan.
Implikasi bagi publik
Bagi warga yang mengikuti program PTSL, khususnya mereka yang berada di wilayah terdampak seperti Bojonggede, langkah kepolisian ini penting untuk menjawab keraguan atas keabsahan sertifikat dan kepastian hukum atas hak atas tanah. Penemuan bukti fisik dan elektronik akan menjadi materi penting dalam menentukan apakah terjadi tindak pidana pemalsuan serta siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Proses penyidikan selanjutnya akan menentukan langkah penanganan terhadap pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan proses hukum dan pembatalan atas dokumen yang terbukti palsu. Sementara itu, publik diimbau menunggu hasil resmi penyidik dan menghindari spekulasi yang dapat mengganggu proses pemeriksaan.
Polda Metro Jaya hingga laporan ini disusun belum merilis daftar lengkap lokasi lain yang digeledah maupun rencana penyidikan lanjutan, selain konfirmasi awal dari Kasubdit Harda.
