CIREBON — Pernyataan Presiden Republik Indonesia terkait peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol) mendapat sorotan dari komunitas pengemudi di Cirebon. Ketua Aliansi Online Cirebon, Tryas Moekhamad Purnawarman, menyatakan pernyataan soal besaran penerimaan dan kenaikan pendapatan itu belum mencerminkan situasi nyata yang dialami para pengemudi di daerah.
Perbedaan klaim dan pengalaman lapangan
Dalam pidato yang menjadi rujukan pemberitaan nasional, disebutkan bahwa pembagian hasil antara pengemudi dan aplikator kini lebih adil. Angka yang disampaikan adalah pengemudi mendapatkan sampai 92 persen dari hasil perjalanan, dibandingkan sebelumnya sekitar 80 persen. Selain itu, menurut pernyataan tersebut, ada pengemudi yang melaporkan peningkatan pendapatan sampai dua hingga tiga kali lipat.
Namun, menurut Tryas, pernyataan tersebut terlalu sederhana bila dijadikan gambaran umum. Ia menilai ada praktik aplikator yang menggeser potongan ke biaya lain sehingga pengemudi tetap dirugikan.
"Walaupun potongan sudah 8 persen, aplikator mengakalinya dengan biaya-biaya lain, seperti biaya aplikasi, biaya asuransi dan biaya lainnya,"
Tuntutan payung hukum dan regulasi khusus
Aliansi Online Cirebon menilai kebijakan mengenai pembatasan potongan tersebut belum cukup bila tidak dilengkapi dengan aturan yang mengikat. Tryas menyebut bahwa potongan 8 persen yang sempat diberitakan tidak memiliki payung hukum yang jelas.
Dalam pernyataannya, Tryas juga menegaskan kebutuhan akan aturan yang secara khusus mengatur keberadaan dan perlindungan pengemudi ojol, bukan sekadar kebijakan administratif atau rekomendasi.
- Aliansi meminta adanya regulasi yang mengatur hak dan kewajiban aplikator serta mekanisme potongan biaya yang transparan.
- Mereka menyoroti biaya-biaya tambahan yang dapat mengurangi penerimaan bersih pengemudi.
- Aliansi mempertanyakan implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah sehingga tidak terjadi disparitas kondisi antara kota-kota besar dan daerah seperti Cirebon.
Dampak bagi pengemudi dan masyarakat Cirebon
Bagi banyak pengemudi di Cirebon, perubahan kebijakan pada tarif dan pembagian hasil berdampak langsung pada lama kerja dan kesejahteraan keluarga. Tryas menyatakan, apabila klaim kenaikan pendapatan benar-benar terjadi, seharusnya tidak ada pengemudi yang masih harus bekerja berjam-jam hanya untuk mencukupi kebutuhan dasar. Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran bahwa realitas di lapangan belum sejalan dengan klaim peningkatan kesejahteraan.
| Aspek | Yang Disampaikan |
|---|---|
| Pembagian hasil (sebelum) | 80 persen untuk pengemudi (sebagaimana diberitakan) |
| Pembagian hasil (diklaim kini) | 92 persen untuk pengemudi |
| Klaim kenaikan pendapatan | Kenaikan 2–3 kali lipat untuk beberapa pengemudi (menurut laporan yang dikutip) |
Hingga pelaporan ini disusun, pernyataan resmi dari aplikator atau pihak pemerintah daerah terkait tanggapan atas kekhawatiran Aliansi Online Cirebon belum tersedia di rilis yang menjadi sumber berita. Permintaan Aliansi agar ada aturan khusus menunjukkan kebutuhan untuk dialog antara pengemudi, aplikator, dan pembuat kebijakan.
Permintaan regulasi khusus untuk ojol juga menempatkan isu ini sebagai soal yang melampaui sekadar transaksi digital. Regulasi yang jelas akan memengaruhi aspek perlindungan sosial, hak-hak pekerja informal, dan tata kelola transportasi berbasis aplikasi di wilayah Cirebon.
Komunitas pengemudi di Cirebon menunggu kepastian hukum dan mekanisme transparan yang memastikan pembagian hasil serta biaya-biaya lain tidak merugikan mereka. Tanpa itu, klaim kenaikan pendapatan yang disampaikan di tingkat pusat berisiko tidak memberi manfaat nyata bagi pengemudi di daerah.
Reporter lokal akan mengikuti perkembangan tuntutan ini dan mencari tanggapan dari aplikator serta pemerintah daerah untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil demi melindungi kesejahteraan pengemudi ojol di Cirebon.
