Langkah awal tata ulang transportasi publik Makassar
Pemerintah Kota Makassar memulai langkah formal untuk mengkaji penerapan sistem bus terintegrasi dengan menggelar pertemuan awal bersama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) pada Jumat, 21 Agustus 2026. Pertemuan digelar secara daring dan menandai tahap awal kerja sama teknis antara kedua pihak untuk merancang layanan angkutan yang lebih terkoordinasi.
Wali Kota Makassar hadir pada pertemuan tersebut bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk unsur perencanaan, keuangan, pendapatan daerah, serta Dinas Perhubungan. Dari pihak Transjakarta diwakili oleh Direktur Utama Welfizon Yuza. Pertemuan difokuskan pada pemetaan kebutuhan, studi model layanan, dan persiapan pembentukan tim kajian bersama.
Tujuan kajian dan prioritas
Dalam pertemuan itu, Wali Kota menyatakan tujuan utamanya adalah mendapatkan gambaran awal mengenai berbagai aspek yang perlu dipersiapkan untuk membangun sistem layanan bus yang sesuai dengan mobilitas warga Makassar. Ia menegaskan bahwa pembangunan sistem baru harus saling melengkapi moda yang telah ada agar tidak menimbulkan tumpang tindih layanan.
"Pemerintah Kota Makassar berniat membangun sistem transportasi yang lebih baik bagi masyarakat,"
Pernyataan tersebut menggambarkan komitmen pemerintah kota untuk menata transportasi publik secara terencana. Salah satu pertimbangan yang menjadi dasar inisiatif ini adalah angka mobilitas penduduk: sekitar 1,4 juta jiwa pada malam hari dan jumlah orang yang beraktivitas di kota dapat mendekati 2 juta jiwa pada siang hari.
Rencana pembentukan tim kajian
Pemkot dan Transjakarta sepakat bahwa tahap awal pekerjaan adalah membentuk tim bersama yang akan melakukan kajian menyeluruh. Kajian itu mencakup, namun tidak terbatas pada, desain koridor layanan, integrasi dengan moda yang sudah berjalan seperti layanan Trans Sulsel, target kepadatan rute, serta skema pendanaan dan regulasi operasional.
- Menilai model layanan Transjakarta sebagai referensi teknis;
- Memastikan integrasi tanpa tumpang tindih dengan Trans Sulsel dan moda lokal;
- Menyusun kajian komprehensif sebelum implementasi operasional.
Penguatan koordinasi antarlembaga
Menurut pernyataan pimpinan daerah, keterlibatan sejumlah OPD menjadi kunci agar kajian berjalan holistik. Aspek perencanaan, keuangan, pendapatan daerah, serta Dinas Perhubungan menjadi bagian dari tim untuk menjajaki skema yang sesuai kondisi fiskal, teknis, dan kebutuhan mobilitas warga.
Data peserta pertemuan dan fokus kajian yang disampaikan pada kick-off dapat disajikan ringkas sebagai berikut:
| Aspek | Rincian |
|---|---|
| Peserta utama | Wali Kota Makassar; Direktur Utama PT Transportasi Jakarta; OPD terkait (perencanaan, keuangan, pendapatan daerah, Dinas Perhubungan) |
| Fokus kajian | Desain layanan bus terintegrasi, integrasi moda, skema pendanaan, pengaturan koridor |
| Data mobilitas | Populasi malam hari ~1,4 juta; aktivitas siang hari mendekati ~2 juta |
Konsekuensi bagi warga Makassar
Jika kajian dan perencanaan berjalan baik, warga Makassar berpotensi mendapatkan manfaat berupa layanan angkutan yang lebih andal, jangkauan rute yang lebih menyeluruh, dan pengurangan tumpang tindih antaroperator. Skenario itu juga dapat mendukung pengurangan kemacetan dengan model koridor dan integrasi antarmoda.
Namun, proses perencanaan yang komprehensif diperlukan agar perubahan tidak menimbulkan gangguan layanan atau beban fiskal berlebih. Pemerintah Kota menegaskan langkah-langkah berikutnya akan melalui kajian detail dan pembentukan tim untuk mengawal proses dari awal hingga tahap implementasi.
Pertemuan kick-off ini menandai fase awal dialog teknis antara Makassar dan Transjakarta. Tahapan berikutnya akan menentukan bentuk konkret kerja sama dan kalender waktu pelaksanaan kajian dan uji kelayakan layanan.
Sebagai koresponden daerah, saya mengikuti upaya ini dengan mengamati bagaimana langkah-langkah teknis dan kebijakan akan diharmonisasikan dengan kearifan lokal dan kebutuhan nyata warga Makassar.
