Desakan kepastian izin karnaval dari pelaku ekonomi kreatif
Puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemilik sound system, serta pekerja seni di wilayah Blitar Raya meminta pemerintah daerah memberikan kepastian izin penyelenggaraan karnaval budaya tahunan. Mereka menilai karnaval bukan sekadar acara hiburan, melainkan rangkaian kegiatan yang menggerakkan ekosistem ekonomi bagi masyarakat kecil.
Pemilik usaha sound system Diko Jaya Audio, Haryono, menegaskan bahwa perizinan yang tidak jelas atau pembatasan yang ketat tanpa alternatif berdampak langsung pada pendapatan keluarga pekerja sektor informal. Menurutnya, karnaval yang biasanya digelar bertepatan dengan peringatan kemerdekaan menjadi momen penting untuk mengumpulkan penghasilan selama setahun.
"Event ini hanya hadir setahun sekali (HUT RI) di setiap wilayah, bukan setiap hari. Bagi para pekerja kecil, momen tahunan inilah tempat mereka mengumpulkan rezeki untuk menopang kebutuhan keluarga,"
Haryono menjelaskan bahwa perputaran uang selama satu penyelenggaraan karnaval mencakup banyak pihak, tidak hanya pemilik sound system. Ia menyebutkan dampak berantai yang menyentuh kru panggung, operator audio, teknisi kelistrikan, transportasi, hingga pedagang kecil.
Ekosistem usaha yang terdampak
Menurut pengamatan pelaku usaha, manfaat ekonomi dari karnaval menjangkau berbagai jenis usaha mikro yang selama ini mengandalkan acara publik sebagai sumber pendapatan musiman. Mereka meminta agar kebijakan penanganan soal kebisingan dan izin kegiatan dilakukan secara objektif dan tidak tebang pilih.
- Pelaku jasa sound system dan kru teknis
- Penyedia transportasi dan sopir armada
- Pedagang makanan dan minuman keliling
- Penjual mainan, persewaan kostum, serta perias dan penata rias
- Pengrajin box speaker dan penyedia jasa parkir
Untuk menggambarkan siapa saja yang terlibat, berikut data ringkas kelompok usaha yang menyatakan terdampak oleh adanya pembatasan atau ketidakpastian izin karnaval:
| Kelompok | Contoh Pelaku |
|---|---|
| Jasa audio | Sound system, operator audio, teknisi |
| Perdagangan kecil | Pedagang makanan/minuman, penjual mainan |
| Layanan pendukung | Sopir, jasa parkir, persewaan kostum |
Permintaan penegakan aturan kebisingan yang adil
Selain meminta kepastian izin, pelaku usaha menggarisbawahi perlunya penanganan ambang kebisingan secara obyektif. Mereka mempertanyakan ketetapan pengukuran desibel yang dinilai kerap diterapkan tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu.
Sumber kebisingan yang menimbulkan keluhan, kata Haryono, tidak hanya berasal dari sound system karnaval. Aktivitas industri, kendaraan bermotor, dan aktivitas lain di wilayah perkotaan juga menyumbang tingkat kebisingan. Oleh karena itu, pelaku usaha berharap pemeriksaan dan sanksi dilakukan berdasarkan standar teknis yang jelas dan sama untuk semua pihak.
Konsekuensi ekonomi dan kebutuhan solusi
Tanpa kepastian izin dan mekanisme pengendalian yang jelas, pelaku usaha mikro di Blitar berisiko kehilangan salah satu momen penting untuk menambah penghasilan tahunan. Dampak ekonomi langsung yang disebutkan mencakup hilangnya penghasilan kru dan pekerja tidak tetap yang tergantung pada event musiman.
Pelaku usaha mendorong pemerintah daerah segera menyusun kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan publik, pengendalian kebisingan, dan keberlangsungan ekonomi warga. Opsi yang disebutkan para pelaku antara lain standar pengukuran desibel yang transparan, jadwal kegiatan yang disepakati, serta solusi mitigasi kebisingan yang dapat diterapkan tanpa mematikan peluang ekonomi bagi UMKM.
Pemerintah daerah belum merespons secara resmi permintaan ini dalam pemberitaan sumber, sehingga pelaku usaha berharap otoritas setempat membuka dialog intensif untuk mencari solusi yang adil dan aplikatif. Kepastian keputusan akan menentukan nasib banyak keluarga pekerja di Blitar Raya pada musim karnaval mendatang.
Catatan: Pernyataan dan data dalam artikel ini berasal dari wawancara dan laporan pelaku usaha setempat sebagaimana diberitakan oleh media lokal.
