Ombudsman Republik Indonesia mengungkap adanya empat indikasi maladministrasi dalam pelayanan terhadap korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan monitoring yang dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2026. Temuan ini disampaikan di Jakarta dan dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola penanganan bencana di daerah terdampak.
Temuan utama: bantuan belum merata
Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, menjelaskan salah satu temuan utama adalah ketidakmerataan bantuan. Menurut penilaian Ombudsman, penyaluran bantuan belum sepenuhnya mengacu pada kebutuhan dan kondisi objektif di lapangan, seperti skala kerusakan dan tingkat dampak terhadap masyarakat.
"Dalam konteks maladministrasi, kami mencatat bahwa masih ada titik-titik maladministrasi yang butuh pembenahan ke depan,"
Robert menambahkan bahwa dampak dari ketidakmerataan ini terasa signifikan; beberapa lokasi dengan kerusakan besar menerima bantuan yang lambat atau jumlahnya jauh lebih kecil dibanding daerah lain yang memiliki akses lebih baik ke pihak pemberi bantuan, baik pemerintah maupun nonpemerintah.
Persoalan pendataan korban dan hunian
Temuan kedua yang disorot Ombudsman berkaitan dengan proses pendataan korban dan rencana penyediaan hunian sementara maupun hunian tetap. Menurut informasi yang dikemukakan, meskipun pendataan dan verifikasi awal telah selesai, data tersebut masih membutuhkan peninjauan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelum dijadikan dasar perencanaan rekonstruksi dan rehabilitasi.
Proses yang berlapis ini berpotensi menunda keputusan penting terkait pembangunan hunian dan program pemulihan bagi keluarga terdampak, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi korban yang membutuhkan solusi tempat tinggal jangka pendek dan panjang.
Dampak langsung bagi masyarakat
Ketidakmerataan bantuan dan keterlambatan pengambilan keputusan atas data korban membawa dampak nyata bagi korban gempa, antara lain:
- Perpanjangan kondisi hunian sementara yang tidak layak;
- Hambatan akses terhadap layanan pendidikan bagi anak-anak korban;
- Ketidakpastian dalam perencanaan rehabilitasi rumah dan infrastruktur.
Ombudsman menilai bahwa perbaikan pada alur pendataan, transparansi kriteria penyaluran bantuan, serta koordinasi antarinstansi menjadi langkah awal yang perlu segera diambil.
Rincian temuan dan rekomendasi
Dalam paparan singkatnya, Ombudsman menyebut jumlah temuan ada empat pokok. Untuk menjaga akurasi, berikut tabel singkat yang merangkum status informasi temuan menurut keterangan resmi Ombudsman:
| No. | Temuan | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Bantuan belum merata | Penyaluran belum sepenuhnya berbasis kebutuhan objektif, skala kerusakan, dan tingkat dampak. |
| 2 | Pendataan korban dan hunian | Pendataan awal selesai, namun masih perlu ditinjau BNPB sebelum penyusunan rencana hunian sementara/hunian tetap. |
| 3 | Temuan lain | Tidak dirinci secara lengkap dalam keterangan yang disampaikan kepada publik. |
| 4 | Temuan lain | Tidak dirinci secara lengkap dalam keterangan yang disampaikan kepada publik. |
Ombudsman mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang bersifat memperbaiki prosedur administratif, mempercepat verifikasi data, dan menjamin prinsip keadilan dalam distribusi bantuan.
Suara masyarakat dan langkah ke depan
Di lapangan, korban gempa seringkali menghadapi kebingungan terhadap mekanisme bantuan dan jadwal realisasi program rehabilitasi. Perbaikan administrasi penanggulangan bencana serta komunikasi publik yang lebih baik diharapkan mampu mengurangi beban tersebut. Ombudsman menilai upaya pembenahan harus melibatkan pemda, BNPB, serta lembaga donor atau mitigasi nonpemerintah agar perangkat kebijakan lebih responsif pada kebutuhan riil korban.
Sementara itu, publik menunggu tindak lanjut resmi dari pihak terkait atas temuan Ombudsman serta jadwal pelaksanaan rekomendasi perbaikan. Kejelasan proses pendataan dan kriteria alokasi bantuan menjadi kunci untuk memastikan korban gempa di NTT mendapatkan pelayanan yang adil dan tepat waktu.
Pelaporan ini merupakan panggilan bagi semua pemangku kepentingan untuk memperbaiki mekanisme manajemen bencana, sehingga upaya pemulihan di NTT dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan berdampak untuk masyarakat terdampak.
