Makassar — Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar, menilai Program MYP (Multi Years Project) Pemprov Sulawesi Selatan memiliki relevansi kuat dalam meningkatkan kualitas layanan publik terutama pada sektor transportasi, irigasi, dan kesehatan. Pernyataan itu disampaikan menyusul pemaparan program MYP yang direncanakan berlangsung pada periode 2025–2027.
Prioritas layanan dasar dan jangkauan sampai desa
Menurut Ismu, program yang menitikberatkan pada pemantapan infrastruktur jalan, rehabilitasi irigasi, dan pembangunan rumah sakit regional ini menyasar kebutuhan layanan dasar hingga ke tingkat desa. Dukungan Ombudsman diberikan karena program tersebut dianggap mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses.
"Pada prinsipnya Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan mendukung program tersebut,"
Ismu menekankan pentingnya keterpaduan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan agar manfaat program dapat dirasakan secara merata. Ia juga mengingatkan agar penyelenggaraan proyek memperhatikan aspek pelayanan publik, akuntabilitas, dan transparansi penggunaan anggaran.
Target dan anggaran MYP
Program MYP 2025–2027 dirancang dengan target terukur pada beberapa bidang utama. Berdasarkan keterangan resmi Pemprov Sulsel, fokus program meliputi:
- Pemerataan perbaikan dan pengaspalan jalan provinsi sepanjang 1.400 km yang terbagi pada sekitar 85 ruas;
- Rehabilitasi irigasi untuk melayani 54.000 hektare sawah;
- Pembangunan rumah sakit regional untuk memperpendek rentang akses layanan kesehatan.
Secara keseluruhan, total anggaran program mencapai Rp3,7 triliun yang bersumber dari hasil efisiensi APBD Sulawesi Selatan. Sebaran anggaran menempatkan porsi terbesar pada infrastruktur jalan, yakni sekitar Rp2,5 triliun, sementara alokasi untuk irigasi disebutkan sebesar Rp780 miliar.
| Komponen | Target | Anggaran |
|---|---|---|
| Infrastruktur jalan | 1.400 km (±85 ruas) | Rp2,5 triliun |
| Rehabilitasi irigasi | 54.000 hektare | Rp780 miliar |
| Keseluruhan MYP 2025–2027 | - | Rp3,7 triliun |
Manfaat yang diharapkan dan tantangan pelaksanaan
Pemprov Sulsel berharap pembangunan jaringan jalan provinsi dapat meningkatkan mobilitas warga, memperlancar akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, serta mempermudah distribusi hasil pertanian dan logistik. Sementara rehabilitasi irigasi diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perbaikan tata air lahan sawah.
Meski demikian, rencana multi tahun berskala besar seperti MYP kerap menghadapi tantangan implementasi, antara lain koordinasi antar-OPD, kualitas pekerjaan di lapangan, serta pemeliharaan infrastruktur setelah pekerjaan selesai. Oleh sebab itu, peran pengawasan oleh lembaga seperti Ombudsman dinilai penting untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai standar.
Harapan pengawasan dan akuntabilitas
Ismu Iskandar menegaskan dukungan Ombudsman bukan semata formalitas. Lembaganya akan memantau aspek pelayanan publik dan menilai apakah proyek-proyek tersebut menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara adil. Pengawasan diarahkan untuk mengurangi potensi penyimpangan dan memastikan hasil pembangunan dapat dimanfaatkan panjang oleh masyarakat.
Dengan langkah penguatan pengawasan dan keterbukaan informasi, diharapkan Program MYP dapat menyentuh sasaran yang diharapkan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas. Masyarakat diharapkan ikut mengawal pelaksanaan melalui mekanisme pengaduan layanan jika menemukan kendala di lapangan.
Langkah konkret Pemerintah Provinsi Sulsel dalam menyusun program MYP menunjukkan upaya percepatan perbaikan layanan dasar, namun keberhasilan akhir bergantung pada sinergi pelaksanaan, pengawasan yang konsisten, dan partisipasi publik dalam mengawal kualitas layanan.
