Peluncuran Bertepatan Hari Kemerdekaan
Pemerintah Kota Makassar memanfaatkan momen peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk memperkenalkan inovasi layanan publik berbasis digital. Peluncuran berlangsung setelah upacara pengibaran bendera merah putih di Lapangan Karebosi, Senin (17/8/2026), dan menandai penambahan fitur baru pada aplikasi Lontara Plus.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa transformasi digital bukan sekadar pengembangan fitur teknis, melainkan bagian dari pemenuhan hak warga atas akses layanan yang lebih mudah dan cepat. Menurut Munafri, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang mendukung proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Ini bukan hadiah, tapi ini adalah hak yang dimiliki oleh warga Kota Makassar mendapatkan kemudahan terhadap akses di hari kemerdekaan,"
Isi Fitur Baru
Dalam peluncuran yang juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Pemkot memperkenalkan tiga fitur yang terintegrasi dalam platform digital tersebut. Ketiga fitur itu bertujuan memangkas birokrasi dan memperluas akses layanan tanpa harus hadir langsung ke kantor pemerintahan.
- Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara online untuk memudahkan transaksi dan partisipasi wajib pajak daerah.
- Layanan administrasi kependudukan (Dukcapil) terintegrasi, yang memungkinkan pengurusan pencatatan sipil melalui perangkat digital.
- Makassar Move, sebuah fitur layanan yang bertujuan mempermudah mobilitas warga—dinyatakan sebagai bagian dari integrasi layanan di Lontara Plus.
| Fitur | Fungsi |
|---|---|
| PBB Online | Mempermudah pembayaran pajak daerah tanpa tatap muka |
| Dukcapil Digital | Fasilitasi pencatatan sipil dan administrasi kependudukan melalui aplikasi |
| Makassar Move | Mendukung akses layanan mobilitas secara digital |
Tujuan dan Harapan Pemerintah Kota
Pemkot menekankan bahwa peluncuran fitur-fitur ini merupakan bagian dari komitmen memperluas jangkauan pelayanan publik agar lebih inklusif. Munafri menyebut digitalisasi sebagai upaya konkret untuk memangkas proses yang selama ini dinilai berbelit-belit, khususnya pada pembayaran PBB dan layanan administrasi kependudukan.
Selain kemudahan akses, layanan pembayaran PBB yang diintegrasikan ke Lontara Plus dirancang untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak melalui program-program insentif dan hadiah yang akan diumumkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Sementara untuk layanan Dukcapil, integrasi diharapkan mengurangi kebutuhan warga datang langsung ke kantor pencatatan sipil, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu.
Dampak Lokal dan Tantangan Pelaksanaan
Bagi warga Makassar, perubahan ini berpotensi memangkas waktu dan biaya yang selama ini diperlukan untuk mengurus administrasi pemerintahan. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, literasi teknologi masyarakat, serta mekanisme keamanan data yang diterapkan oleh pemerintah kota.
Pemerintah daerah perlu memastikan akses yang merata, termasuk bagi kelompok masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Selain itu, sosialisasi dan pendampingan menjadi kunci agar fitur-fitur baru memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan warga Makassar.
Peluncuran ketiga fitur ini menjadi langkah awal transformasi layanan publik di Makassar. Rencana lebih rinci terkait mekanisme operasional, jadwal aktivasi fitur, dan tata cara penggunaan diperkirakan akan diumumkan oleh Pemkot melalui kanal resmi pemerintah kota dan aplikasi Lontara Plus.
Sebagai kota terbesar di Sulawesi Selatan, Makassar kini menempatkan digitalisasi layanan sebagai salah satu prioritas untuk menjawab kebutuhan pelayanan publik modern dan inklusif.
